Tutupnya Jalur Mandiri Oleh CECEP DARMAWAN
Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh terkait rencana 2012 penghapusan jalur mandiri di perguruan tinggi, disambut baik berbagai kalangan. Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN), yang memproklamasikan diri menghapus jalur mandiri mulai tahun ini. Sementara bagi PTN yang selama ini lebih mengandalkan dana operasionalnya dari jalur mandiri, perlu kerja keras untuk menutupi kemungkinan defisit anggarannya. Meskipun demikian diyakini, tahun ini, sebagian besar PTN masih membuka jalur mandiri. Hal itu masih dibenarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah. Permendiknas tersebut menoleransi PTN membuka jalur mandiri, asalkan tidak melebihi kuota 40 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan menutup jalur mandiri di PTN? Sebenarnya, sebelum ada sistem penerimaan mahasisiwa baru secara nasional, masing-masing PTN terbiasa melakukan ujian masuk secara mandiri. Seiring dengan waktu, meskipun sudah ada sistem pemerimaan mahasiswa secara nasional, PTN ketika itu masih tetap melakukan jalur mandiri seperti penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) yang dipopulerkan Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, ketika itu apa pun modelnya baik melalui jalur nasional maupun mandiri, tidak ada kaitan dengan perbedaan uang pangkal atau SPP yang harus disetor mahasiswa. Dengan perubahan berbagai peraturan yang berkaitan status PTN dan sistem pendanaannya, mulailah marak PTN menjaring mahasiswa melalui jalur di luar SNMPTN. Terlebih, setelah beberapa PTN menjadi PTN badan hukum milik negara (BHMN), jalur mandiri semakin meluas dengan berbagai dalih kelas eksekutif, kelas sore, kelas ekstensi, kelas kerja sama, dan berbagai istilah lainnya. Makin lama, jalur mandiri makin dirasakan nyaman oleh PTN. Sebab, PTN bisa leluasa menjaring dan memperoleh dana segar tanpa harus kerja keras. Bahkan, beberapa tahun lalu, beberapa PTN disinyalir ingin keluar dari model SNMPTN. Jika pertimbangannya bahwa hasil seleksi jalur mandiri lebih baik dibandingkan dengan SNMPTN, barangkali bisa dimaklumi. Namun, jika alasannya karena persoalan setoran fulus dari jalur mandiri lebih besar dibandingkan dengan jalur SNMPTN, hal ini mencederai hakikat pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Sebab, hakikat pendidikan untuk semua kalangan, dengan tidak membeda-bedakan status dan strata sosial seseorang. Perlu dijelaskan, mahalnya biaya pendidikan melalui jalur mandiri, tidak serta merta terkait berubahan status PTN menjadi PTN BHMN. Hal ini perlu dikemukakan untuk menepis persepsi publik bahwa PTN BHMN melakukan komersialisasi pendidikan. Kenya-taannya banyak dan hampir sebagian besar PTN non-BHMN pun memiliki jalur mandiri, yang juga mahal dan bisa jadi lebih mahal dari PTN BHMN. Persoalannya adalah kekurangtegasan pemerintah waktu itu. Kebijakan pembiaran PTN membuka jalur mandiri, dianggap sebagai pemicu maraknya jalur mandiri di PTN. Atau mungkin saja pemerintah belum mampu menutupi seluruh kebutuhan biaya pendidikan di PTN, sehingga masih "membiarkan" PTN membuka jalur mandiri dengan biaya yang cukup fantastis. Persoalan lainnya, menyangkut kreativitas PTN mencari peluang dana untuk menutupi anggarannya, yang tidak seluruhnya dipenuhi pemerintah. Alhasil, PTN membuka seluas-luasnya jalur mandiri. Mengapa jalur mandiri yang menjadi salah satu alternatif primadona yang banyak diambil oleh PTN? Sebab, jika menutupi kekurangan anggarannya melalui kebijakan menaikkan SPP, acap dilematis dan terjadi resistensi di kalangan mahasiswanya. Perlu juga dicermati, tidak selamanya jalur mandiri itu sebagai bagian dari upaya menutupi kekurangan anggaran di PTN. Ada pula jalur mandiri yang dibuka sebagai bagian kerja sama, atau prodi tersebut tidak mungkin dibuka di jalur nasional melalui SNMPTN. Misalnya, pendidikan profesi guru melalui PGSD, yang mensyaratkan seseorang harus sudah menjadi guru. Begitu pula menyangkut kerja sama dengan berbagai pihak, yang ingin meningkatkan sumber daya manusianya. Padahal, mahasiswa yang bersangkutan umumnya sudah bekerja dan tidak mungkin ikut jalur seleksi nasional. Untuk kasus ini, jalur mandiri merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk menutup seluruh jalur mandiri pada 2012, perlu dicermati dan dikaji lebih jauh menyangkut persoalan yang dikemukakan tadi. Meskipun pemerintah masih memberikan peluang bahwa jalur mahasiswa undangan seperti PMDK, masih dikategorikan jalur nasional, asalkan waktu penerimaannya berbarengan dengan jalur nasional dan bersama-sama dengan PTN lainnya. Namun, ada yang menarik dari penjelasan Mendiknas bahwa struktur anggaran PTN akan ditata mengenai porsinya. Jika PTN memperoleh kenaikan porsi pendapatan dari dana penelitannya, pemerintah akan memberikan insentif atau reward. Sebaliknya, jika PTN menutupi anggarannya dengan menaikkan porsi pendapatan dari besaran SPP mahasiswa, pemerintah akan mengurangi insentifnya. Maknanya, perguruan tinggi harus dapat mengembangkan diri sebagai research university atau universitas yang berbasis peneli-tian. Pada tataran empiris, sementara ini kebanyakan perguruan tinggi baru sebatas universitas pembelajaran yang tugas pokoknya lebih dominan melakukan pengajaran di kelas, dibandingkan dengan aspek tri dharma lainnya yakni peneli-tian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal itu disebabkan membludaknya kelas-kelas mahasiswa dari berbagai jalur tadi. Implikasinya, dosen dituntut lebih banyak mengajar di kelas. Pekerjaan riset dan pengabdian menjadi terbengkalai. Untuk itu, kebijakan pemerintah menutup kelas mandiri dan memberikan reward bagi PTN mengembangkan riset perlu diapresiasi. Kebijakan ini pun sejalan dengan visi perguruan tinggi yang sesungguhnya, yakni sebagai pelopor dan unggul dalam garda ilmu pengetahuan berbasis riset. Selain itu, penutupan jalur mandiri di PTN harus diimbangi dengan pemberian beasiswa kepada mahasisiwa yang lebih masif. Beasiswa Bidik Misi yang telah berjalan pada 2010 merupakan model yang patut dipertahankan. Namun demi-kian, Beasiswa Bidik Misi ini, selain perlu secara kuantitas dananya ditambah juga jumlah mahasiswa yang memperlolehnya pun diperbanyak. Target PTN yang mengharuskan 20 persen menjamin mahasiswa dari kalangan kurang mampu, harus diimbangi kucuran dana dari pemerintah dan sekaligus menuntut kreativitas PTN. PTN yang hanya bisa mencari peluang dana segar dari dana mahasiswa dinilai tidak kreatif. Ada sindiran untuk PTN yang seperti itu de-ngan istilah "berburu di kebun binatang". Berikutnya, pemerintah pun harus dapat mengoptimalkan dana-dana corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta untuk program beasiswa mahasiswa. Sebenarnya, PTN legowo dengan kebijakan pemerintah yang akan menghapus jalur mandiri, asalkan pemerintahan pun konsekuen dengan kebijakan badan layanan umumnya dan adanya jaminan bahwa kebutuhan PTN dipenuhi oleh pemerintah. Ja-ngan sampai jalur mandiri ditutup, tetapi kucuran anggaran dari pemerintah juga seret alias kecil. Akibatnya, bukan hanya akan mengganggu manajerial pengelolaan PTN, tetapi juga berdampak terhadap layanan akademik mahasiswa. Pemerintah juga dituntut adil dalam menetapkan standar pembiayaan pendidikan mulai dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal bagi kelangsungan PTN. Sementara PTN selama ini, selain mendapatkan dana dari pemerintah pusat (APBN) juga didapat melalui peserta didik (SPP) dan berbagai kerja sama. Khusus bagi PT BHMN ketika itu, dana diperoleh juga dari "unit usahanya". Intinya, PTN tidak mau manja, tetapi pemerintah pun harus tahu apa yang PTN mau. Bukankah PTN sebagai entitas yang mewakili wajah pemerintah, harus mengutamakan layanan kepada pemangku kepentingannya (mahasiswa)?***\ Penulis, Direktur Kemahasiswaan dan Sekretaris Komisi D Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia. http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=172421
