220 Raja dan Sultan Akan Hadiri Silatnas II di Bandung Kamis, 23/06/2011 - 18:46
BANDUNG, (PRLM).- Sedikitnya 220 sultan dan raja se-Nusantara akan meminta perhatian pemerintah terkait berbagai persoalan yang menyangkut keberadaan mereka. Rumusan tersebut akan dibahas dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Raja dan Sultan Se-Nusantara 2011 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung pada Sabtu-Minggu (25-26/6) mendatang. Direncanakan, perhelatan ini akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Boediono. Silatnas ke-II yang akan digelar di Kota Bandung ini, merupakan tindak lanjut dari Silatnas I yang digelar di Jakarta pada 2009 lalu. Pada silatnas pertama itu, para raja dan sultan telah merekomendasikan lima poin penting yang ditujukan kepada pemerintah. Namun, mereka menilai, hingga saat ini kelima poin tersebut belum terealisasi maksimal. "Pada silatnas pertama kami sudah merekomendasi lima point penting. Namun, hingga saat ini rekomendasi itu belum direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah. Karenanya, pada silatnas ke-II ini rekomendasi itu akan kami kemukakan kembali," ungkap Sekertaris Silatnas, Benny Ahmad Samu Samu yang merupakan Raja Samu Samu VI dari Negeri Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku saat menggelar konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (23/6). Menurut dia, lima rekomendasi pada silatnas yang pernah digelar adalah, Pertama, mengembalikan pelajaran sejarah kerajaan dan kesultnan dalama kurikulum pendidikan. Namun, hingga saat ini rekomendasi itu belum direalisasikan pemerintah. Kedua, meminta pemerintah untuk mengembalikan identitas raja dan sultan yang selama ini terkesan di marginalkan. "Ketiga, kami juga meminta kepada pemerintah agar sultan dan raja dilibatkan secara langsung dalam pengesahan undang-undang adat. Kenyataannya, soal ini secara formal kami tidak dilibatkan. Namun, upaya-upaya aspirasi dan inisiatif terus kami lakukan baik melalui anggota DPD maupun DPR RI dalam memberikan gagasan-gagasan," ungkapnya. Selanjutnya, dijelaskan Benny, poin keempat yakni meminta pemerintah agar melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif secara langsung dari pemerintah untuk sultan dan raja serta masyarakat di lingkungan keraton. Pasalnya, mengenai hal ini pemerintah dianggap belum maksimal memberikan perhatian pemberdayaan ekonomi. Dia juga mengakui, pemerintah saat ini hanya memberikan perhatian dalam bentuk bantuan infrastruktur saja. "Rekomendasi kelima yang kami munculkan pada Silatnas pertama adalah meminta pemerintah pusat hingga daerah agar menjadi mitra kerja kami. Soal ini, sedikit-sedikit sudah mulai dilakukan namun masih belum maksimal," ujarnya. (A-198/kur)*** http://www.pikiran-rakyat.com/node/149677
