Mun istilah "China" jeung "Cina" bisa jeung dianggap penting pikeun didiskusikeun ku para tukang koran, jigana aya hadena mun koran nu aya di Bandung, ngadiskusikeun istilah nu ilahar di Tatar Sunda, ngarah pahili antara "beduk nagrek" jerung "bedug nagreg". Hehehe
=== Antara Cina, China, dan Tionghoa Senin, 15 Agustus 2011 | 13:01 WIB *SEBELUM *acara diskusi bahasa "Duduk Perkara Istilah Cina" di Auditorium Wisma Antara, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2011, dimulai, saya sempat menduga diskusi ini akan berlangsung adem-ayem saja. Pertama, yang dipersoalkan hanya istlah Cina. Kedua, ketika jam sudah menunjuk angka dua siang, waktu yang ditetapkan dimulainya acara, meja-meja dan kursi masih kosong, panitia masih membenahi persiapan, dan sejumlah narasumber belum kelihatan. Tapi sekitar setengah jam kemudian, pengunjung mulai memenuhi meja dan kursi. Para narasumber pun datang, antara lain Abdul Gaffar Ruskhan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, perwakilan Kedutaan Besar Cina, dan sastrawan-budayawan Alif Danya Munsyi alias Remi Silado. Seperti umumnya acara di Indonesia, acara diskusi ini pun dimulai satu jam dari waktu yang ditetapkan. Budaya *ngaret *seperti ini, entah mengapa, masih terus dipelihara. Akibatnya terasa di sesi tanya-jawab. Masih banyak hadirin yang ingin bertanya atau menanggapi, masih banyak pertanyaan menggumpal di banyak kepala, tapi waktu sudah terburu habis. Persoalan yang diangkat memang hanya satu, istilah mana yang lebih tepat, Cina (sebagaimana yang dipakai antara lain *Koran Tempo*, *Pikiran Rakyat*, dan *Tribun Jabar*), China (dipakai antara lain oleh *Kompas *dan *Media Indonesia*), dan Tiongkok (dipakai oleh *Jawa Pos *dan kelompoknya). Mendapat giliran pertama, dua wakil dari Kedubes Cina (satu berbicara dengan bahasa Inggris dan satunya lagi dengan bahasa Indonesia) menolak penggunaan istilah *Cina *dengan alasan mengandung penghinaan ketika negara itu dijajah Jepang pada awal abad ke-20. Mereka juga menunjuk era Soeharto ketika istilah *Cina *dianggap melecehkan. Wakil dari Kemenlu menceritakan situasi di internal Kemenlu, yakni bahwa sejak era Soeharto berakhir, ada keinginan istilah Cina ditinggalkan. Tatkala Gus Dur menjadi presiden, muncul usulan pemakaian Tiongkok. Sekarang di internal Kemenlu masih berlangsung wacana pemilihan istilah antara *Cina*, *China*, dan *Tiongkok *dan kecenderungannya menunjuk ke *Tiongkok*. Boleh jadi karena Presiden SBY sendiri selalu menggunakan *Tiongkok*. Gaffar Ruskhan, meski cenderung pasif dengan alasan bahwa "kamus merekam kata yang digunakan masyarakat bahasa", menilai di masyarakat istilah *Cina *merupakan hal yang lazim. Karena itu, menurut dia, masalah penggunaan istilah *Cina *dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa mengingat masa lalu karena pernah digunakan dengan makna peyoratif "penghinaan". Menurut Gaffar, penggunaan istilah *China* (dibaca *caina*), selain keliru, juga tidak lebih dari "pesan sponsor" dengan alasan politis. Remi Silado lebih tegas. Dalam kalimat pembuka makalahnya yang berjudul "Bukan China Tapi Cina", Remi menulis, "Bahasa Indonesia kita dalam pers berhasil diacak- acak oleh selera kedutaan asing." Remi juga mengatakan, "Terus terang saya tidak mengerti, dan tidak mau mengerti, mengapa kita—dalam hal ini sebagian media pers—setuju saja dicampuri oleh kedutaan RRC untuk menyuruh mengeja *Cina *secara Inggris menjadi *China*.... Kedutaan-kedutaan asing lain di Jakarta toh tidak mencampuri ejaan bahasa Indonesia kita: tidak menyuruh kita mengeja dan melafal negeri-negeri mereka secara Inggris." Meski begitu, Remi mengusulkan, daripada berdebat terus tentang *Cina*, *China*, dan *Tiongkok*, penggunaan istilah *Chung Huo*. Tanggapan hadirin sangat seru. August Parengkuan, redaktur senior harian * Kompas*, beralasan bahwa mereka menghargai keinginan masyarakat Tionghoa yang lebih suka disebut *China*. Selain itu, dengan pemakaian *China*, *Kompas *mempertimbangkan supaya iklan dari kalangan ini lebih banyak masuk. (Hmmm... sungguh alasan yang pragmatis.) Beberapa warga keturunan Tionghoa dengan penuh emosional beralasan UUD 1945 pun menyebut *Tionghoa *dan *Tiongkok*, bukan *Cina*. Tapi seorang muda keturunan Tionghoa tidak terlalu memasalahkan penggunaan *Cina*, *China*, atau *Tionghoa*. Sayangnya tidak terdengar, dan memang tidak terlihat, suara dari para *amoy*. Dari sekian suara, salah satu yang menurut saya mengena diungkapkan pengarang Titi Said: "Saya menyebut Cina dengan penuh keagungan. Tak ada penghinaan sama sekali. Inilah yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita." (*) *Dapatkan artikel ini di URL:* http://jabar.tribunnews.com/60704/Antara Cina, China, dan Tionghoa ,
