Posisi Tawar Indonesia Rendah, Thailand Batalkan Ekspor Beras KAMIS, 29 SEPTEMBER 2011 | 15:56 WIB
*TEMPO Interaktif*, *Jakarta* - Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pembatalan ekspor 300 ribu ton beras Thailand ke Indonesia harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Bulog diminta harus bisa memaksimalkan penyerapan gabah dan beras petani. Anggota Komisi Pertanian DPR Rofi’ Munawar mengatakan pembatalan penjualan beras ke Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Thailand tengah memproteksi pangan bagi petani dalam kebijakannya. “Tapi pembatalan itu juga menunjukkan rendahnya posisi tawar Pemerintah Indonesia,” kata Rofi’, Kamis, 29 September 2011. Sebelumnya Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra beralasan tidak mau menjual berasnya ke Indonesia karena harga penawaran beras oleh Indonesia terlalu rendah. Ditambah dengan rencana pemerintahan baru Thailand membeli beras petani lokal seharga 15.000 baht atau US$ 481 per Oktober mendatang atau lebih tinggi ketimbang harga pasar 8.000 baht selama Agustus membuat petani menahan stok berasnya. Proses jual-beli beras dengan Indonesia yang disepakati pada Agustus lalu menyebutkan harga beras pecahan 15 persen US$ 550 per ton dengan pola penyerahan *cost & freight* (C&F) atau US$ 515 per ton dengan pola *free on board* (FOB). Dalam perhitungan awal, Bulog harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk mengimpor 300 ribu ton beras. “Momentum ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi pemerintah guna memperbaiki konsep ketahanan pangan yang selama ini ada serta kembali bertumpu pada kekuatan pangan nasional,” ujar Rofi’ yang merupakan politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, pembatalan itu harus menjadi pelajaran berharga bagi Bulog bahwa kebijakan perberasan tidak dapat bergantung pada skema impor. “Kejadian ini tidak boleh terulang kembali karena dapat mengancam ketahanan pangan nasional,” katanya. Sebagai catatan, Bulog juga telah menandatangani kontrak impor dengan Vietnam sebesar 900 ribu ton dengan realisasinya baru sekitar 300 ribu ton. Rofi’ meminta Pemerintah Indonesia tidak begitu saja bergantung dan menuruti harga yang ditetapkan Thailand. Alasannya, dengan revisi harga, Bulog sebenarnya lebih baik menggunakan anggarannya untuk membeli gabah dan beras petani. Kebijakan fleksibilitas penyerapan beras petani oleh Bulog sudah diperkuat melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2011. Inpres tersebut mengamanatkan kepada Bulog untuk dapat menyerap beras petani semaksimal mungkin dengan tingkat fleksibilitas harga yang memperhatikan harga pasar sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. *ROSALINA* * http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/09/29/brk,20110929-359015,id.html *
