gelar pahlawan nasional mah ngan saukur pengakuan secara de jure wungkul. secara de facto, soekarno geus jadi pahlawan nasional. aya dina tiap hate rakyat indonesia.
________________________________ Dari: Sp Saprudin <[email protected]> Kepada: "[email protected]" <[email protected]> Dikirim: Senin, 11 Juni 2012 8:04 Judul: Bls: [kisunda] Pantaskah Bung Karno Jadi Pahlawan ? Apakah selama ini Bung Karno tidak diberi kehormatan sebagai Pahlawan Nasional???? Saya selaku rakyat jelata, dan selaku pribadi sudah sejak dulu memberikan gelar kehormatan kepada Bung Karno atas jasa-jasanya kepada Bangsa Indonesia ini.Kalau kita ajukan pertanyaan kepada anak-anak SD, siapakah yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pasti akan dijawab Ir. Soekarno. Kalau kita tanya lagi kepada anak-anak SD, siapakah Presiden R.I. pertama? Pasti anak-anak SD itu akan menjawab Ir. Soekarno. Pahlawan Nasional artinya adalah putra dan purti bangsa yang telah memberikan kontribusinya kepada bangsanya. Apakah Seokarno tidak punya kontribusi terhadap bangsa ini? Lantas dasar apa pemerintah Orde Baru kala itu tidak menganuegerahkan Pahlawan Nasional kepada Bung Karno? Apa karena mendukung PKI????????????????? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah layak seseorang mendapat kehormatan Pahlawan Nasional, sementara dia banyak menyalahgunakan kekuasaan (melakaukan tindakan korupsi) yang nota bene korupsi yang dilakukan adalah menggunakan uang negara (uang rakyat) untuk kepentingan dirinya, keluarganya, kroni-kroninya dan golongannya. Apa sih yang harus menjadi kriteria Pahlawan Nasional Indonesia? Apakah harus orang-orang dari Militer yang berpangkat? kalau itu itu persyaratannya, mari kita rame-rame mendidik anak-anak kita masuk Sekolah Militer biar nanti dapat gelar Pahlawan Nasional!!! Oncom !!! Dari: Gunawan Yusuf <[email protected]> Kepada: kisunda <[email protected]>; WongBanten <[email protected]> Dikirim: Sabtu, 9 Juni 2012 7:44 Judul: [kisunda] Pantaskah Bung Karno Jadi Pahlawan ? MPR Dorong Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Bung Karno Jakarta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI pertama, Soekarno. MPR memandang sudah tak sepantasnya Soekarno terus terpenjara secara politik. "Kita tak perlu merasa bahwa Bung Karno terus terpenjara secara politik hanya karena adanya TAP yang berisi pencabutan kekuasaannya sebagai presiden dan larangan baginya melakukan kegiatan politik. TAP itu kini telah tak berlaku lagi," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012). Lukman menuturkan, keberadaan TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno kini tak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena TAP tersebut sudah tak berlaku lagi. "Sejak tahun 2003 saat MPR keluarkan TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, maka TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 itu dinyatakan sebagai TAP MPRS dan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan," tutur Lukman. Yang diperlukan saat ini, menurut Lukman, justru kesediaan kita semua sebagai bangsa untuk berjiwa besar menghormati jasa-jasa Bung Karno. Yakni dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya," papar Lukman. "Pemberian gelar itu sekaligus sebagai pengingat agar kita semua tak lupa dan lalai untuk terus melanjutkan cita-cita bapak bangsa itu dalam konteks kekinian, menjaga dan memelihara rasa kebanggsaan kita,"tandasnya.
