Heueuh tah Kang sakuduna / seharusnya mah duit subsidi teh bisa dipakai membangun infrastruktur sampe ka pelosok desa euy tapi syaratna korupsinya juga kudu dikurangin hehehe.
nuhuuuuns, mang kabayan www.udarider.com -----Original Message----- From: rsyaifoel <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Tue, 11 Dec 2012 10:09:38 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: [Baraya_Sunda] Re: Benarkah Indonesia Negeri Kaya Minyak? Kadin: 80 Persen Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya Penulis : Didik Purwanto | Selasa, 11 Desember 2012 | 15:22 WIB Dibaca: 840 Komentar: 12 | Share: KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN Pekerja memasang papan pengumuman mengenai stok premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34 14311 di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Selasa (27/11/2012). TERKAIT: KEN: Mobil Pribadi Haram Pakai BBM Bersubsidi Pemerintah Perlu Naikkan Harga BBM? Pengamat: Naikkan Harga Solar Bersubsidi Pemerintah Prosubsidi BBM BBM Subsidi Akan Dibatasi Rp 100 Ribu Per Hari? JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menilai 80 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya dinikmati oleh orang kaya. Padahal, golongan itu tidak berhak menikmati subsidi BBM ini. "Inilah kebijakan ekonomi paling boros di muka bumi ini, sekaligus naif karena memberi subsidi kepada golongan kaya dalam jumlah sangat besar," kata Suryo dalam konferensi pers Proyeksi Ekonomi Kadin 2013 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (11/12/2012). Menurut Suryo, pada tahun 2013 nanti beban subsidi energi sudah mencapai Rp 274 triliun. Bahkan, dalam pelaksanaannya nanti, beban subsidi diperkirakan meningkat sampai lebih dari Rp 300 triliun. Beban subsidi energi dalam APBN ini dinilai sangat besar dan tidak rasional sehingga merusak struktur APBN menjadi tidak sehat. "Pemerintah gagal dalam membangun infrastruktur untuk mendukung dunia usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat karena anggaran tidak memadai," tambahnya. Suryo menilai hal ini disebabkan politik dan kebijakan anggaran selama ini salah kaprah dan boros karena tersandera subsidi BBM untuk golongan kaya. Saran Suryo, pemerintah harus mencabut penyakit anggaran tersebut dan memotong subsidi sekitar Rp 150 triliun agar tersedia anggaran yang lebih besar bagi pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur. "Penyisihan dana tersebut bisa dialokasikan untuk setiap daerah provinsi sebesar Rp 4 triliun-Rp 5 triliun sehingga terjadi big push untuk pembangunan di daerah," tambahnya.
