(Tulisan ini juga disajikan dalam website http://perso.club-internet.fr/kontak.)
Usaha Jusuf Kalla menggadaikan bumi kita Di antara berbagai langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin negara kita ada yang menarik dan sekaligus juga mengkuatirkan bagi kepentingan seluruh bangsa kita dewasa ini dan bagi generasi kita yang akan datang. Dan, di antara langkah-langkah itu adalah kunjungan rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla (terdiri dari sekitar 40 orang dan dengan biaya sekitar Rp 3 milyar) untuk berkunjung selama 12 hari ke AS, Spanyol, dan Arab Saudi. Tulisan kali ini merupakan ajakan kepada para pembaca untuk ikut merenungkan bersama-sama hal-hal yang berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri-menteri dan pejabat tinggi negara kita di Amerika Serikat. Karena, kunjungan ini mengandung berbagai hal, yang berhubungan erat sekali dengan banyak masalah negara dan rakyat di Indonesia. Menurut harian Media Indonesia (22 September), kunjungan kerja ini diagendakan membahas masalah ekonomi dengan para pemuka bisnis di negeri Paman Sam tu. Selain bertemu dengan Wakill Presiden AS Dick Cheney dan Menteri Luar Negeri AS Condoleza Rice, Kalla juga betemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan AS yang telah berinvestasi di Indonesia. Serangkaian pertemuan bisnis tersebut diharapkan menarik investasi asing khususnya di sektor minyak dan gas (migas), manufaktur dan pertambangan. Bagaimana pun, saat ini, pmerintah harus meyakinkan investor asing, kondisi di Indonesia sudah kondusif bagi pengembangan usaha. Perusahaan-perusahaan mereka hampir tidak ada yang rugi di Indonesia, semuanya menguntungkan, kata Kalla. Sekretaris Wapres Gembong Supriyono menjelaskan selama di AS rombongan akan mengadakan serangkaian pertemuan di Washington, New York, dan Chicago. Kunjungan itu disertai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yigiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi, dan ketua KADIN MS Hidayat. Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda dijadwalkan bergabung di New York. Dalam acara makan malam di Wisma Indonesia di Washington dengan anggota delegasi dan tokoh-tokoh masyarakat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiantoro mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menghormati kontrak-kontrak yang telah disepakati dan tidak akan sewenang-wenang memutuskan secara sepihak. Hal ini akan ditegaskan Wapres dalam pertemuan dengan para pemimpin perusahaan besar As seperti Exxon, Chevron, Halliburton, General Electrics, Newmont dan Freeport McMoran Kita menghormati kesucian sebuah kontrak, tegas Purnomo yang diamini oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Lutfi. Purnomo mengatakan kontrak-kontrak migas umumnya berlaku 20 sampai 30 tahun. Dalam kurun waktu sejak ditandatangani banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Namun, kesucian kontrak sangat dihormati (kutipan dari Media Indonesia 25 September). Ucapan-ucapan yang memancing banyak komentar Kiranya, ucapan-ucapan Jusuf Kalla dan Purnomo seperti yang tersebut di atas sudah bisa mengundang banyak komentar keras atau reaksi kritis dari berbagai kalangan pakar ekonomi dan politik, atau kaum intelektual pada umumnya, atau kalangan LSM dan partai politik, atau berbagai ormas di Indonesia. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Wapres Jusuf Kalla mengenai masalah demokrasi dan stabilitas keamanan di Indonesia, mungkin akan membikin kemarahan lebih banyak orang lagi. Sebab, apa yang dikatakannya di depan masyarakat Indonesia di kantor Kedutaan Besar RI di Washington adalah hal-hal, yang betul-betul senafas dengan apa yang sering sama-sama kita dengar semasa rejim militer Orde Baru. Dari berbagai ucapannya itu nampaklah belangnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, suatu partai pendukung politik Suharto dkk yang selama pukuhan tahun (!!!) telah membikin banyak kesalahan dan dosa terhadap rakyat dan negara kita. Menurut harian Media Indonesia (25 September), Jusuf Kalla mengatakan bahwa stabililitas politik dan keamanan lebih penting untuk mendukung ekonomi. Saat menanamkan modal, investor asing lebih memilih negara yang stabil daripada yang demokratis. Bagi pengusaha, demokrasi itu nomor dua. Sebab, kalau demo terus, anggota DPR marah terus, capek juga pengusaha. Apalagi, pejabat kasih surat terus. Bagi Kalla, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi, kalau demo di Indonesia tidak habis-habis, itu justru kontraproduktif, kata Kalla. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi di tanah air. Misalnya, soal kontrak karya pemerintah dengan ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di Blok Cepu. Itu untuk kepetingan nasional. Exxon memang untung. Tapi,Indonesia lebih untung. Kalau tidak dieksplorasi, minyaknya tetap ada di tanah ungkapnya. Dubes Sudjadnan dalam laporan tertulis menyatakan kalangan pengusaha AS mempunyai komitmen untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu pilihan untuk melakukan investasi. Saat ini terdapat lebih dari 300 perusahaan AS yang telah melakukan investasi di Indonesia dengan total investasi lebih dari 12 miliar dolar AS. (kutipan selesai). Demokrasi nomor dua ? Sebelum menjadi Wapres dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla adalah pengusaha besar. Jadi, ketika ia mengatakan bahwa demokrasi itu nomor dua, dan bahwa investor asing memilih negara yang stabil daripada yang demokratis, itu sepenuhnya pencerminan isi lubuk hatinya sebagai pengusaha besar dan juga membuka telanjang bulat-bulat dasar fikirannya sebagai pimpinan negara. Bahwa stabilitas politik dan keamanan itu diharapkan oleh oleh investor asing, itu adalah sudah jelas. Semua orang di Indonesia juga menginginkan adanya stabilitas politik dan keamanan. Bukan hanya para pengusaha saja. Tetapi, soalnya, stabilitas atas dasar apa dan bagaimana? Kita di Indonesia sudah terlalu kenyang dan, karenanya, juga mengetahui dengan jelas sekali apa artinya stabilitas politik dan keamanan selama 32 tahun Orde Baru! Ucapannya bahwa bagi pengusaha lebih memilih negara yang stabil daripada yang demokratis juga bisa sangat menyesatkan. Sebab, bisa diartikan bahwa negara yang demokratis itu tidak disukai oleh pengusaha atau investor.Bahwa para pengusaha besar atau investor asing menyukai atau bisa bekerjasama erat dengan para penguasa berbagai negara yang tidak demokratis ini sudah ditunjukkan oleh pengalaman di Indonesia dan berbagai negara di Amerika Latin dan Asia-Afrika. Rejim militer Orde Baru (dan pemerintahan diktatorial di banyak negeri lainnya) adalah contoh yang gamblang tentang adanya persekongkolan antara modal besar dan para penguasa yang tidak demokratis. Adalah sangat menarik (dan patut dicatat baik-baik oleh kita semua) bahwa dalam membicarakan masalah perlunya di nomor-dua-kan demokrasi di Indonesia, disebut-sebut tentang demo yang tidak habis-habisnya di negeri kita yang, menurutnya, adalah kontraproduktif. Ucapannya ini menunjukkan bahwa bagi Kalla demo-demo yang dilancarkan kaum buruh, kaum tani, dan berbagai kalangan masyarakat (termasuk terutama pemuda dan mahasiswa) adalah sesuatu perbuatan yang tidak menguntungkan negara dan bangsa. Ini bisa ditafsirkan bahwa bagi pengusaha besar, yang sekarang menjadi Wakil Presiden RI dan Ketua Umum Golkar ini, demo-demo di Indonesia sebaiknya ditiadakan atau dihentikan, supaya investor-investor besar (terutama AS) makin krasan di Indonesia. Rupanya, Kalla (dan orang-orang sejenisnya) tidak mau mengerti bahwa demo-demo yang dilancarkan oleh berbagai kalangan di Indonesia adalah suatu tindakan yang pada akhirnya - dan pada intinya justru untuk kebaikan bangsa dan negara. Demo-demo terpaksa dilancarkan, karena berbagai saluran untuk menyampaikan perasaan dan pendapat sudah buntu atau dibuntukan, atau kurang efektif. Banyak demo atau aksi yang diselenggarakan oleh berbagai kalangan adalah justru untuk mengingatkan para pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengeleloaan negara bahwa ada hal-hal yang tidak beres dan merugikan banyak orang. Di banyak negeri demokratis di dunia, demo-demo atau berbagai macam aksi dan kegiatan masyarakat, masih diperlukan sebagai alat tambahan masyarakat untuk membela diri dan mengkontrol pemerintah, disamping adanya bermacam-macam perlengkapan demokrasi, seperti pers yang bebas, dewan-dewan perwakilan rakyat yang bersih, dan lembaga-lembaga lainnya. Contohnya, di Prancis sendiri, yang merupakan negara demokrasi yang sudah terkenal di dunia, setiap hari ada demonstrasi! Jadi, fikiran yang menganggap serba negatif saja terhadap adanya demo-demo atau aksi-aksi masyarakat dari orang-orang semacam Kalla adalah sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. Pertemuan dengan gembong-gembong besar AS Soal lain yang perlu diamati dengan teliti dan kewaspadaan yang tinggi adalah pertemuan Jusuf Kalla dengan Wapres AS Dick Cheney dan Menlu AS Condoleza Rice dan sejumlah besar tokoh-tokoh tinggi dunia bisnis AS. Tidak tanggung-tanggung, para pemimpin perusahaan maha-besar AS seperti Exxon, Chevron, Halliburton, General Electrics, Newmont dan Freeport McMoran juga ditemui oleh Jusuf Kalla beserta delegasinya, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo. Kiranya, mudah diduga oleh banyak orang, bahwa pertemuan-pertemuan ini adalah untuk menawarkan atau menjajakan fasilitas-fasilitas atau kemudahan bagi perusahaan besar AS untuk terus beroperasi di Indonesia dan bahkan menambah investasinya dalam projek-projek baru. Rupanya, bagi Jusuf Kalla (dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan lainnya) jumlah 300 perusahaan AS (dengan investasi sebesar 12 miliar dollar AS) tidaklah cukup. Lebih banyak perusahaan-perusahaan besar AS diundang untuk beroperasi di Indonesia, untuk mengeduk dan menguras bumi kita. Padahal, negara kita sudah punya cukup pengalaman pahit dengan praktek berbagai perusahaan besar AS, antara lain PT Freeport di Papua yang sejak puluhan tahun sudah mengeduk mas dan bahan-bahan tambang berharga lainnya, dengan keuntungan maha-besar, sedangkan negara dan rakyat kita hanya kecipratan sedikit saja. Kasus kontrak-karya pengeboran minyak blok Cepu dengan ExxonMobil adalah masalah terbaru, yang menyebabkan 101 tokoh masyarakat (antara lain Dr Kwik Kian Gie) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menuntut dibatalkannya kontrak dengan Exxon (Jawapos, 3 Agustus 2006) Dilihat dari segi perkembangan situasi internasional, ketika gelombang besar anti perusahaan besar multi nasional dan perlawanan terhadap neo-liberalisme makin memuncak dimana-mana, maka dapat ditafsirkan bahwa kegiatan Jusuf Kalla beserta delegasinya di AS merupakan kejanggalan. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di berbagai negeri Amerika Latin. Apa yang dilakukan oleh Jusuf Kalla dkk selama kunjungannya di AS adalah bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di Venezuela dan Bolivia. Di berbagai negeri Amerika Latin kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika dipaksa dirobah, karena dianggap tidak adil dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Kontrak suci (istilah Purnomo) yang tidak adil perlulah dan, bahkan, haruslah dirobah, demi kepentingan orang banyak! Perlu front persatuan dari semua golongan Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa banyak kalangan di Indonesia menjadikan masalah neo-liberalisme ini sebagai titik perjuangan. Neo-liberalisme juga sudah beroperasi sejak lama di Indonesia, an -sayangnya, atau hélas ! juga mendapat dukungan atau kerjasama dari pejabat-pejabat tinggi dan negara. Kunjungan Jusuf Kalla ke AS adalah salah satu di antara bukti-buktinya yang nyata. Karena modal asing besar (terutama modal AS) di Indonesia ini merupakan kekuatan - politik dan ekonomi - yang tidak kecil, maka untuk menghadapinya juga diperlukan kekuatan yang besar. Modal asing (terutama AS) ini mempunyai orang-orangnya di berbagai badan dan jawatan negara dan pemerintahan kita, sehingga pemerintahan kita dalam waktu hampir 40 tahun tunduk atau bersekongkol untuk menguras kekayaan bumi kita. Karena itu, untuk melawan praktek-praktek mereka, diperlukan adanya suatu front persatuan dari berbagai golongan yang tidak menyetujui dijadikannya negara kita sebagai ajang kiprahnya neo-liberalisme. Dalam rangka ini, suara perlu diserukan sekeras-kerasnya - dan sebanyak-banyaknya ! - oleh berbagai kalangan masyarakat, melalui berbagai jalan dan cara (antara lain : diskusi, seminar, artikel dalam media pers, lewat E-mail di Internet, aksi-aksi di jalanan dan tempat-tempat kerja, demo-demo oleh para mahasiswa dan golongan pemuda lainnya). Kita tidak boleh diam, ketika sekelompok oknum yang menamakan diri pemimpin atau pejabat tinggi negara terus membikin kerusakan-kerusakan yang menyebabkan kesengsaraan banyak orang, termasuk generasi kita yang akan datang. Negara dan bumi kita ini bukan hanya milik mereka saja, melainkan milik kita semua. Karena itu, adalah wajib bagi kita untuk bersuara dan bertindak. Kita tidak boleh membiarkan Jusuf Kalla, tidak peduli apa sebagai Wakil Presiden RI, apa sebagai Ketua Umum Golkar, atau apa sebagai pengusaha besar kelas kakap , untuk menggadaikan kekayaan bumi kita. Sejarah bangsa kita akan membuktikan, bahwa melawan praktek-praktek rakus dan tidak adil dari perusahaan-perusahaan asing adalah benar dan mulya. Demi kepentingan bangsa kita keseluruhan dan anak-cucu kita di kemudian hari. Paris 28 September -- No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.9/458 - Release Date: 27/09/2006 [Non-text portions of this message have been removed] ______________________________________________________________________ http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
