dear mas Alam,
walau saya juga tidak setuju dg cara ustadz Abu itu (bukan hanya karena tidak
ada efek dan maknanya surat tsb bagi perubahan bangsa melainkan juga secara
konstitusional memang tidak dikenal seorang Presiden harus ngeluarkan dekrit
untuk kembali ke syariat islam) namun saya sanagt bisa memahaminya! sebenarnya
saya sedikit heran, teman2 di Majelis Mujahidin banyak yg paham aturan dan
mekanisme konstitusi negara kita tapi kok menggunakan cara seperti itu ya...
salam kenal,
munir, Ansor DIY.
"Alamsyah M. Dja'far" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH
Jakarta- Surat yang dikirim pemimpin Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI) Abu Bakar Baasyir kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Negara
kemarin siang (22/02), menuai kontroversi.
Surat yang berisi anjuran Baasyir agar SBY
mengeluarkan dekrit atau kepres untuk kembali kepada
Syariat Islam itu ditanggapi Masyhuri Naim dengan
pertanyaan balik, Apa pernah kita menggunakan syariat
Islam, kok ada dekrit kembali kepada..., tandas Rais
Syuriah Pengurus Besar NU itu kepada Syirah.
Soal aturan negara yang berdasarkan syariat Islam,
umat Islam mayoritas pasti setuju. Termasuk saya,
katanya. Tapi, ia menambahkan, peraturan syariah itu
bukan dalam bentuk formal seperti undang-undang.
Formalitas syariat Islam tak begitu penting dan belum
tentu bisa menjawab masalah. Yang lebih penting adalah
penerapan substansi syariat Islam, misalnya prinsip
keadilan, perdamaian, tolong menolong, dan sebagainya.
Buat apa kalau cuma formalitas, cetusnya.
Yunahar Ilyas, ketua PP Muhammadiyah, berpendapat
bahwa demokrasi yang lagi ditata di Indonesia ini
merupakan pola ketatanegaraan yang dekat dengan sistem
syuro (musyawarah) dalam Islam yang pernah dicontohkan
Muhammad saw dan para sahabat. Tinggal siapa yang
mengisi pos-pos itu, katanya. Orang yang mengisi
kursi pemerintahan juga penting. Apapun sistemnya
kalau pejabatnya bejat juga akan bermasalah.
Tidak demikian bagi Ismail Yusanto, jubir Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI). Ia memandang sudut pandang
bangsa ini sudah salah kaprah. Seharusnya, sudut
pandang ketatanegaraan itu sinkron dengan sudut
pandang ketauhidan. Artinya, kalau SBY itu beragama
Islam, maka dia punya tanggung jawab besar untuk
menerapkan syariat Islam. Saya setuju dengan
pandangan ustad Abu, tuturnya.
Abu Bakar Baasyir berpandangan, kalau presidennya
muslim dan mengurus negara yang mayoritas muslim tapi
tanpa penerapan syariat, Islamnya menjadi batal.
Kecuali sudah berusaha tapi belum mampu. Ini
diutarakan Baasyir tadi siang di depan Istana Negara,
setelah gagal menemui SBY.
Manuver Baasyir ini ditanggapi enteng oleh Imdadun
Rakhmat. Tindakan Baasyir seperti itu tidak
mengejutkan saya. Itu agenda lama, terang intelektual
muda NU itu. Syariah Islam yang dipahami Baasyir
adalah penerapan fikih. Tidak bisa begitu. Rakyat
Indonesia itu majemuk dan plural, maka tidak bisa
menerapkan fikih Islam. Selain itu, jika syariah di
formalkan, bisa jadi kalau orang Islam tidak sholat
akan masuk bui. Kalau begitu, Orang shalat bukan
karena Allah, tapi karena takut diborgol polisi,
tegasnya.
Menanggapi gagasan Baasyir, Presidium Jaringan
Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Ahmad Fuad Fanani
juga tak sependapat. Syariat Islam itu bukan seperti
obat sakit kepala yang cespleng langsung dapat
menyembuhkan penyakit, katanya. Masalah bangsa ini
harus dipandang secara komprehensif, tidak bisa hanya
dengan pendekatan agama atau tauhid. Menurutnya,
Baasyir tidak menyadari bahwa Indonesia ini isinya
bukan hanya orang Islam saja. Tapi ada multi agama,
multi etnis, dan multi kultur. Jadi, Formalisasi
syariat Islam itu kurang pas, tegasnya. []
Kunjungi:
http://www.syirah.com/syirah_ol/online_detail.php?id_kategori_isi=556
__________________________________________________________
Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels
in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.
http://farechase.yahoo.com/promo-generic-14795097
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
