http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=277883
      Selasa, 27 Mar 2007,
      NU Sesalkan Sikap RI 


      Terkait Sanksi PBB untuk Iran 
      JAKARTA - Sikap Indonesia yang menerima pemberlakuan sanksi PBB terhadap 
Republik Islam Iran disesalkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Ketua 
Umum PB NU Hasyim Muzadi menilai, delegasi Indonesia di sidang Dewan Keamanan 
PBB di New York gagal total.

      "Sikap Indonesia yang ikut menyetujui sanksi terhadap Iran adalah blunder 
besar untuk pemerintah," kata Hasyim kemarin. Keputusan DK PBB menjatuhkan 
sanksi bagi Iran itu melalui Resolusi 1747.

      Resolusi tersebut secara bulat disepakati 15 negara anggota DK PBB, 
termasuk Indonesia. Resolusi itu memperluas sanksi atas Iran yang ditetapkan 
pada Desember 2006 dalam Resolusi 1737. Di antara isi Resolusi 1747 adalah 
larangan secara menyeluruh ekspor senjata Iran maupun pembatasan penjualan 
senjata ke Iran. 

      Isi resolusi juga membekukan aset milik 28 lembaga atau perorangan yang 
berhubungan dengan program nuklir dan rudal Iran. Iran juga dibatasi untuk 
memperoleh bantuan keuangan. DK PBB memberikan batas waktu 60 hari setelah 
resolusi agar Iran menghentikan program nuklir. Jika diabaikan, DK PBB bisa 
mengambil langkah yang lebih pantas berupa sanksi ekonomi, bukan militer.

      Menurut Hasyim, dampak dari kesalahan fatal pemerintah itu umat Islam dan 
bangsa lain akan semakin jauh dari Indonesia. Karena itu, pemerintah harus 
bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. "Keputusan itu 
melukai umat Islam," kata presiden World Conference on Religion and Peace 
(WCRP) itu. 

      Hasyim menilai, SBY kalah berani dengan Megawati Soekarnoputri. Saat 
menjadi presiden, Megawati berani tegas menentang agresi militer Amerika 
terhadap Iraq. "Mega dulu berani menentang Bush," kata calon Wapres pasangan 
Megawati pada Pilpres 2004 itu.

      Hasyim mengatakan, dirinya mendapat protes keras dari tokoh dan ulama 
terkemuka dunia akibat sikap Indonesia tersebut. Para ulama dari berbagai 
negara sebenarnya sangat berharap agar Indonesia sebagai negara berpenduduk 
muslim terbesar dapat berbuat banyak di DK PBB. "Saya sampai kewalahan dan 
sungkan menerima kontak dari ulama-ulama terkemuka dunia," terang Hasyim.

      Saat ini, tambah Hasyim, reputasi Indonesia di kalangan negara berkembang 
dan negara Islam telah jatuh. Di mata Amerika, Indonesia mungkin mendapat 
pujian, namun tidak akan menuai keuntungan apa-apa. "Paling Indonesia hanya 
mendapatkan pujian kosong. Malah disangka menjadi agen Amerika," ujarnya. 

      Hasyim mengingatkan agar SBY belajar dari sejarah pemimpin dunia yang 
menjadi pendukung Amerika. Saat jatuh, tak satu pun di antara para pemimpin 
yang membela Amerika mendapatkan perlindungan negara adidaya itu. "Lihat saja 
Marcos, Idi Amin, Nguven Van Thieu, dan lain sebagainya, tak ada yang ditolong 
Amerika setelah jatuh," kata Hasyim.

      Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menolak bahwa delegasi 
Indonesia di DK PBB dikatakan gagal. "Kalaupun Indonesia menolak, tidak mungkin 
bisa menghalau keluarnya resolusi 1747," kata Dino di Istana Bogor kemarin.

      Menurut Dino, ada dua opsi yang dipilih Indonesia. Yaitu, menolak sanksi 
bagi Iran, atau memasukkan redaksional untuk memperhalus resolusi tersebut. 
"Kita memutuskan opsi yang kedua. Kalau menolak, tidak mungkin mengalahkan 
negara P-5 (anggota tetap) DK PBB yang punya hak veto," paparnya.

      Dengan sikap diplomasi seperti itu, Indonesia bisa memasukkan redaksional 
seperti pemberlakuan kawasan bebas senjata nuklir dan pelarangan senjata 
pemusnah masal di Timur Tengah. 

      "Redaksi itu ternyata sangat didukung negara-negara Arab," ungkap Dino.

      Indonesia justru menyesalkan sikap Iran yang tidak mengambil hak 
memberikan pernyataan di hadapan sidang DK PBB. Padahal, bisa saja penjelasan 
Iran mengubah keputusan DK PBB.

      Dino mencontohkan, Korea Utara bisa melakukan diplomasi cantik sehingga 
terhindar dari sanksi. "Korea Utara justru pernah menyatakan membuat senjata 
nuklir. Sedangkan Iran kan tidak. Sebenarnya peluang diplomasi masih terbuka," 
kata Dino. 

      Dia berharap, resolusi tersebut tidak hanya dilihat dari sisi sanksi 
terhadap Iran. "Banyak insentif yang ditawarkan kepada Iran kalau bersedia 
menghentikan pengayaan uranium," katanya. (tom)

     



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke