Saya kira tesis ini bisa jadi benar, karena hampir Kebanyakan LSM Tidak Memiliki Akuantabilats yang baik, terutama mengelolah Keuangan. Apalagi mengelolah Program yang tujuan dan target tidak jelas yang di kelolah sehingga masyarakat tidak banyak mengakui eksistensi LSM itu Sendiri. disamping itu di dalam internal LSM sering terjadi intrik kepentingan Antar kelompok anatar individu. jadi kalau melihat akutanbilatas LSM kebanyakan tidak berjalan dengan baik. meskipun ada beberapa LSM yang berjalan bagus dengan sistem akuntabilatasnya, tapi lebih banyak LSM tidak mengikuti Aturan yang baik sehingga banyak LSM Mati SURI yang tergantung Fundinggggg
On 4/18/07, ahmad shidqi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dalam 3 hari ini, secara berturut-turut, kompas menurunkan berita dan > ulasan tentang perlunya LSM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan > transparancy dalam menjalankan organisasinya. ini merupakan "warning" bagi > siapapun yang merasa berada di LSM untuk "instropeksi diri" dan mengevaluasi > kembali kinerjanya. Jangan-jangan LSM hanya bisa mengkritik pemerintah > karena dianggap korup, tapi LSM sendiri ternyata menyimpan "potensi Korup". > Karena itu, waspadalah, waspadalah....! korupsi dan totalitarianisme bukan > hanya terjadi di lembaga pemerintah, melainkan bisa juga terjadi di lembaga > non-pemerintah. > Silahkan dibaca 3 ulasan Kompas tentang LSM berikut ini.... > > Shidqi > > Parpol Lebih Maju Dibanding LSM > Kompas, 18 April 2007 > > Ide Regulasi LSM Dicurigai > Jakarta, Kompas - Dari sisi transparansi dan pelaporan keuangan, partai > politik tampak lebih maju dibandingkan dengan lembaga swadaya masyarakat > atau LSM. Pelaporan keuangan parpol pada saat kampanye terlaksana karena ada > undang-undang yang mengharuskannya. > Pengajar Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, yang menulis disertasi > tentang LSM di Jakarta, Selasa (17/4), sependapat dengan gagasan mengenai > urgensi audit keuangan LSM sebagai penanda prinsip akuntabilitas dan > transparansi. > Harus diakui, untuk soal pelaporan keuangan, ironisnya kalangan LSM justru > ketinggalan dibandingkan dengan pemerintah dan juga parpol yang selama ini > selalu dikritiknya. Kalaupun tidak sampai pada audit keuangan seperti > layaknya perusahaan swasta, LSM cukup mengumumkan secara terbuka kondisi > keuangannya. > Anggota Komisi II DPR, Agus Condro Prayitno (Fraksi Partai Demokrasi > Indonesia Perjuangan, Jawa Tengah VIII), sependapat dengan usul audit > keuangan LSM. Pada prinsipnya, penggunaan dana yang berasal dari publik > harus dipertanggungjawabkan kepada publik juga. > Ketika kebanyakan LSM ditengarai lebih banyak menerima dana bantuan asing, > hal itu bagi Agus justru memperkuat keharusan audit keuangan LSM. Audit > semakin diperlukan agar semua mengetahui sumber dana dan kepentingan apa > yang dibawa terkait dengan dana tersebut. > Di tempat terpisah, Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group curiga, > ide regulasi bagi LSM dimaksudkan untuk membungkam gerakan masyarakat sipil > yang kritis di Indonesia. Padahal, selama ini mereka menjadi bagian dari > modal diplomasi luar negeri Presiden Yudhoyono. > Jika pemerintah sekarang benar-benar ingin membungkam LSM dengan regulasi, > menurut Rafendi, itu mirip Pemerintah Orde Baru yang dahulu membungkam LSM > dengan UU Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. "Dahulu, UU > itu dipakai untuk membatasi YLBHI dan membungkam aksi di Waduk Kedung Ombo, > Jawa Tengah," kenang dia. > Belakangan ini, lanjut Rafendi, ide regulasi LSM kembali muncul dengan > alasan sebagian dari lembaga itu telah merugikan negara dan banyak yang > tidak akuntabel. Akuntabilitas memang menjadi salah satu isu krusial di > kalangan LSM. Terutama ketika banyak muncul LSM "pelat merah", yaitu LSM > yang sengaja didirikan pejabat pemerintah tertentu untuk mengamankan posisi > mereka. > Untuk mengatasi hal ini, tutur Rafendi, kalangan LSM sebenarnya sudah > berusaha membangun kode etik dan meningkatkan kredibilitas serta > imparsialitas. Diharapkan, masyarakat dapat mengetahui mana LSM yang benar > dan mana yang tidak. (nwo/dik) > > Audit Dana LSM Harus Dibiasakan Kompas, 17 April 2007 > Belum Ada Mekanisme Kontrol > Jakarta, Kompas - Audit keuangan lembaga swadaya masyarakat atau LSM harus > mulai dibiasakan sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan meningkatkan > akuntabilitas lembaga itu di hadapan masyarakat Sebab, karakter sebuah LSM > antara lain dapat dilihat dari penggunaan dananya. > "Sekarang sudah saatnya audit dana LSM dibudayakan, selagi belum banyak > muncul hal yang merugikan citra LSM Indonesia. Sebab, jika sudah terlambat > akan berbahaya sekali," ungkap pengajar Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas > Indonesia (UI), Jakarta Kastorius Sinaga di Jakarta, Senin (16/4). > Di luar negeri, misalnya di Inggris, tutur Sinaga, audit terhadap anggaran > LSM adalah hal yang biasa. Bahkan, pemerintah Inggris membuat undang-undang > (UU) tentang pemantauan dana publik untuk kegiatan yang tidak untuk mencari > keuntungan. Ini sebagai salah satu cara untuk mengontrol LSM. > Sementara di Indonesia, lanjut dia, secara normatif memang belum ada > mekanisme kontrol bagi LSM. Sebagian besar LSM juga masih enggan dikontrol > pemerintah. Ini karena masih adanya sisa trauma masa Orde Baru, dimana > pemerintah biasa memakai mekanisme kontrol untuk mengkooptasi suatu lembaga. > > "Untuk itu, jika LSM akan dikontrol, tetap harus menjamin kebebasan > berserikat dan melindungi hak sipil masyarakat." ingat Sinaga. > Masih belum adanya kontrol terhadap LSM ini menjadi salah satu penyebab > munculnya penyalahgunaan oleh organisasi nonpemerintah (ornop) itu, misalnya > dalam hal pemakaian dana. "Cerita seperti adanya LSM yang melarikan dana > masyarakat atau mengorupsi dana yang didapatnya dari lembaga donor juga > mulai terdengar," ucap Sinaga. > Keadaan ini, menurut Sinaga, jika terus dibiarkan akan merugikan citra LSM > secara keseluruhan di masyarakat. Padahal, keberadaan lembaga itu dalam > membangun nilai demokrasi, seperti kesetaraan dan kebersamaan di tingkat > masyarakat sangat dibutuhkan. > Ulah LSM tak jelas > Sebaliknya, Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW) > mengakui, selama ini ICW sering disibukkan oleh ulah LSM yang tak jelas. > "Namun, kami yakin masyarakat pasti dapat menilai LSM mana yang baik dan > mana yang tidak," ucap dia. > Anggaran ICW, lanjut Danang, selama ini diaudit lembaga independen yang > hasilnya diumumkan di situs ICW, sehingga dapat diakses masyarakat. > "Keterbatasan anggaran ICW membuat kami belum mampu mengumumkan hasil audit > lewat media massa," tutur dia. > Sementara itu Direktur Program Imparsial, Robertus Robert menuturkan, ada > tiga pihak yang mengaudit anggaran lembaganya, yaitu internal, auditor, dan > lembaga independen. Proses audit ini, bahkan sampai membutuhkan waktu 60 > persen dari sebuah program, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (NWO) > > > --------------------------------- > Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell? > Check outnew cars at Yahoo! Autos. > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
