Oleh: Kusfiardi
 
 Direktur Pelaksana IMF Rodrigo Rato akan mengunjungi Indonesia pada 23-24 
Januari 2007. Kunjungan itu dilakukan untuk pertama kalinya, setelah Indonesia 
melunasi seluruh utang ke IMF pada tahun 2006 lalu.
 
 Kunjungan Rodrigo Rato, menurut siaran pers disitus IMF Kamis (18/1/2007), 
merupakan rangkaian kunjungan ke Jepang, Indonesia dan Cina. Khusus untuk 
kunjungan ke Indonesia, Rodrigo Rato merencanakan untuk bertemu dengan sejumlah 
pejabat penting. Rato dan juga melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah 
pebisnis serta kalangan akademisi.
 
 Kedatangan Direktur Pelaksana IMF ke Indonesia untuk bertemu dengan sejumlah 
pejabat penting dan melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pebisnis serta 
kalangan akademisi tentunya bukan untuk kepetingan Indonesia. Sejumlah 
pertemuan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk mengatasi persoalan yang tengah 
dihadapi oleh IMF saat ini.
 
 Permasalahan yang dihadapi IMF
 
 Menurut proyeksi Dewan Eksekutif Dana Moneter International (IMF), lembaga 
keuangan multilateral ini akan mencatat defisit sebesar SDR70 juta (US$105 
juta) untuk tahun fiskal 2007 yang akan berakhir pada 30 April 2007. Defisit 
tersebut telah melebar dari proyeksi awal, yakni SDR 60 juta (US$90 juta).
 
 Sebelumnya, kajian tengah tahun yang dirilis IMF dalam situs resminya 
menunjukkan bahwa percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa 
negara seperti Indonesia, Serbia dan Uruguay akan memperburuk pendapatan 
lembaga ini dalam jangka pendek. Proyeksi pendapatan IMF yang memburuk tersebut 
terjadi karena menurunnya jumlah utang yang tersisa (credit outstanding). 
Parahnya lagi, lembaga pemberi pinjaman siaga yang berbasis di Washington itu 
juga sudah memprediksikan kerugian operasional sebesar US$87,5 juta dan US$280 
juta pada 2009.
 
 Menghadapi situasi ini, beberapa direktur IMF menyarankan untuk menjual 
sebagian dari simpanan emasnya yang mencapai 103,4 juta ons (10,34 juta kg) 
senilai US$64,7 miliar sejak akhir Juli 2006. Hasil dari penjualan emas 
tersebut kemudian diinvestasikan pada aset berbunga tinggi. Pilihan ini sangat 
didukung oleh situasi saat ini yaitu masih tingginya tingkat suku bunga global. 
Menurut IMF kondisi ini  dapat mengkompensasi berkurangnya penerimaan karena 
menurunnya credit outstanding. Bahkan IMF mengharapkan, tingginya suku bunga 
dapat mendorong kenaikan pendapatan melebihi dari yang diperkirakan di rekening 
investasi baru.
 
 Kalaupun IMF tidak melaksanakan penjualan sebagian dari simpanan emasnya, maka 
tingginya tingkat suku bunga global saja tetap dapat mengkompensasi 
berkurangnya penerimaan karena menurunnya credit outstanding.
 
 Dengan demikian IMF harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter 
pemerintah Indonesia berada dalam skenario mereka.
 
 Usaha IMF tersebut juga sangat berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi 
pada para pemegang saham lembaga ini. Kewajiban tersebut tentunya terkait 
dengan para pemegang saham utama di lembaga ini yaitu negara kaya yang 
tergabung dalam G-8 khususnya Amerika Serikat sebagai pemegang saham terbesar.
 
 Revitalisasi imperialisme di Indonesia
 
 Untuk itu menjadi penting bagi IMF untuk mengadakan kunjungan dan melakukan 
beberapa pertemuan dengan kelompok strategis yang dapat mengamankan agenda 
mereka di Indonesia. Kelompok tersebut tidak lain adalah pemerintah sebagai 
otoritas kebijakan, kemudian pebisnis di sektor keuangan dan para akademisi 
yang dapat memberikan legitimasi akademik bagi agenda-agenda yang menjadi 
skenario IMF.
 
 Pentingnya pertemuan tersebut bagi IMF tentu saja terkait dengan posisi 
Indonesia. Saat ini IMF tidak dapat mengintervensi langsung kebijakan 
pemerintah Indonesia karena pemerintah sudah mengembalikan seluruh pinjaman 
dari lembaga ini pada tahun lalu.
 
 Dengan demikian cara yang paling mungkin adalah memastikan bahwa pemerintah 
dan news maker dapat memberikan dukungan bagi terlaksananya skenario IMF di 
Indonesia. Hal ini tidak terlalu sulit mengingat agenda-agenda cary over yang 
didesakkan IMF melalui Letter of Intent (LoI) juga telah diakomodir dalam 
kebijakan strategis pemerintah seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah 2004-2009 (RPJM) dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi Inpres White Paper yang 
dikeluarkan saat mengakhiri LoI dan memasuki Post Program Monitoring (PPM) 
sampai sekarang masih berlaku. Jelas sudah kedatangan Direktur Pelaksana IMF 
Rodrigo Rato adalah upaya untuk merevitalisasi praktek imperialisme di 
Indonesia, saatnya bergerak kawan!.
 
 Kusfiardi, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang
 
 
 
   
       
---------------------------------
 Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Tryit now.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke