Lapaz, Rabu - Presiden Bolivia Evo Morales, Selasa (1/5), di La Paz,
mengumumkan negara kembali mengontrol semua bisnis asing, khususnya migas.
Sebanyak 12 perusahaan asing telah bersedia menandatangani kontrak migas baru,
Rabu (2/5).
Kontrol yang paling menonjol adalah bisnis minyak dan gas yang selama ini
dikuasai asing. Keturunan indian Quechua ini disebut berhasil menaklukkan para
Goliat, julukan raksasa minyak asing yang ditakuti.
Kontrol tersebut berlaku secara resmi sejak 1 Mei, atau setahun sejak Morales
mendeklarasikan hal tersebut. Sebagian bisnis migas sudah dikuasai sebelum 1
Mei 2007.
Ekonom AS peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz mendukung penuh
tindakan Morales. Stiglitz sudah sejak lama mempertanyakan peruntukan hasil
migas Bolivia yang selama ini dinikmati investor asing dengan kolaborasi yang
rapi dengan politisi keturunan Spanyol.
Dengan pengumuman Morales itu, perusahaan minyak negara Bolivia, YPFB
(Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, mirip Pertamina) akan mengontrol
semua kekayaan alam dan gas. Presiden YPBF Guillermo Aruquipa mengatakan,
negara sudah resmi menjadi pemilik semua kekayaan gas dan minyak.
Sebanyak 12 perusahaan minyak asing juga langsung menandatangani kontrak baru,
setelah pengumuman resmi nasionalisasi tersebut. Perusahaan yang menandatangani
kontrak bisnis migas yang baru itu antara lain Repsol YPF SA
(Spanyol-Argentina) oleh Presiden Repsol YPF Luis Garcia Sanchez dengan
Presiden YPFB president Guillermo Aruquipa.
Perwakilan perusahaan minyak asing lain yang telah bersedia menandatangani
adalah Petrobras (Brasil), Total-Fina-Elf (Perancis Belgia), British Gas
(Inggris).
Dengan kontrak baru itu, semua perusahaan asing harus menyetor 82 persen dari
penerimaan (bukan total laba) ke YPBF dan hanya 18 persen untuk perusahaan
asing sebagai operator eksplorasi minyak.
Dengan kontrol negara tersebut, YPBF juga dengan leluasa mengontrol praktik
penipuan keuangan yang umum dilakukan perusahaan asing, yang bertujuan
mengelabui negara tempatnya beroperasi.
Usaha migas asing di Indonesia jauh lebih enak, karena menerima 15 persen dari
total laba (penerimaan dikurangi biaya).
Masih ada beberapa perusahaan asing yang masih berpikir-pikir untuk
menandatangani kontrak migas baru. Exxon-Mobil (AS) mengatakan, sedang
memonitor perkembangan secara saksama.
Namun, Morales sudah menyatakan dengan jelas, "Kami masih terbuka untuk sebuah
negosiasi, karena kami sebagai keturunan indian percaya dengan prinsip dialog,"
kata Morales.
"Namun jika negosiasi tidak berjalan, kami memberi waktu enam bulan bagi
mereka untuk berpikir atau meninggalkan negara ini. Kami tidak akan takut untuk
mengambil hak kami," kata Morales. "Dominasi asing atas kekayaan kami sudah
berakhir. Hormatilah harkat Bolivia," kata Morales. Kekayaan Bolivia dikuasai
asing sejak dekade 1980-an, lewat program swastanisasi yang dicanangkan Bank
Dunia dan IMF.
Tolak Arbitrase Internasional
Presiden Bolivia ini juga sudah menutup pintu bagi penyelesaian sengketa
dengan perusahaan asing melalui peran afiliasi Bank Dunia, International Center
for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
"Tak pernah ada negara di dunia ini yang menang dengan keberadaan arbitrase
internasional. Tidak pemerintah, tidak Negara dan tidak juga rakyat. Hanya
perusahaan multinasional yang menang," kata Morales.
Perusahaan asing mengkritik Morales yang mundur dari arbitrase internasional.
Namun, Morales mengancam perusahaan asing secara halus. "Kami dengan niat baik,
menolak tekanan hukum, kampanye lewat media dan tekanan lewat jalur
diplomasi... yang jelas telah menolak kedaulatan negara lewat ancaman dan
mencoba menggunakan arbitrase internasional, " kata Morales.
Layak Diikuti
Mengomentari tindakan Bolivia, yang meniru Venezuela, Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Hulu Migas Kardaya Warnika mengatakan, meskipun sama-sama produsen
minyak, kondisi Bolivia tidak bisa disamakan dengan Indonesia.
Pengamat perminyakan Dr Kurtubi menilai, langkah yang dilakukan Bolivia
menunjukkan kontrak kerja sama migas bukan hal yang tabu untuk diubah. "Kalau
itu bisa memperbaiki penerimaan negara mengapa tidak dilakukan?" ujarnya.
Menurut Kurtubi, ada klausul di dalam kontrak kerja sama yang menyatakan bahwa
apa pun yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, kedaulatan negara ada di
atas semua itu.
Kurtubi mengatakan, gelombang nasionalisasi atas usaha pertambangan di Amerika
Latin saat ini perlu diikuti secara saksama karena yang mereka peroleh dari
kekayaan alamnya masih sangat kurang dan dominasi perusahaan asing sangat kuat.
"Sekalipun tidak persis sama, hal yang mereka alami memiliki kesamaan dengan
yang kita alami," kata Kurtubi.
"Inti dari apa yang terjadi di Amerika Latin adalah bagaimana agar negara
memperoleh bagian yang lebih besar," kata Kurtubi. Di Indonesia, kata Kurtubi,
dengan dasar kontrak bagi hasil (PSC) yang standar, upaya meningkatkan
persentase perolehan negara terbuka lebar. "Bahkan untuk menguasai secara
dominan seluruh tambang migas juga dimungkinkan karena dalam PSC standar ada
kedaulatan negara di atas kontrak," kata Kurtubi.
Menurut Kurtubi, ada kalimat di klausul PSC yang dengan jelas memberi hak
hukum pada Indonesia. Alasannya, di dalam klausus itu tertulis bahwa pada
setiap kontrak, tidak boleh ada pihak yang memiliki kesempatan membawa sengketa
bisnis ke arbitrase internasional. "Setiap kontrak juga tidak boleh mencegah
atau membatasi Pemerintah Indonesia untuk mengutamakan kepentingannya, "
demikain isi klausul.
Menurut Kurtubi, ini adalah pintu hukum yang sah dan kuat untuk Indonesia,
dalam memaksimalkan kekayaan alam untuk kepentingan negara. Dengan klausul itu,
Indonesia relatif aman dari kemungkinan dibawa ke arbitrase internasional.
(REUTERS/AP/ AFP/MON/DOT/ BOY)
Sumber: Kompas, 4 Mei 2007
---------------------------------
Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Tryit now.
[Non-text portions of this message have been removed]
