http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=304100 Senin, 17 Sept 2007, Memperkuat Kalangan Moderat Islam
Oleh Zuhairi Misrawi Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan APEC, Sidney, beberapa hari lalu menarik perhatian publik. Salah satu harian terbesar, The Australian, (3/9) menulis bahwa Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia yang corak keberagamaannya adalah moderat. Kedatangan SBY, menurut Perdana Menteri Australia Jonh Howard, akan memberikan arti bagi upaya-upaya untuk memperkuat sayap moderatisme. Masih dalam harian yang sama, David Miliband, sekretaris jenderal urusan luar negeri Inggris, juga menyatakan bahwa langkah politik yang akan diambil Inggris di masa mendatang adalah tidak memerangi kalangan radikal, tetapi justru memperkuat kalangan moderat. Dalam hal itu, komitmen kedua negara tersebut semakin memperkuat jejaring kalangan moderat dalam lingkup yang lebih luas. Tentu saja, pernyataan tokoh-tokoh kunci itu merupakan kabar baik dalam upaya mengatasi ledakan terorisme yang terus mengancam seantero penduduk dunia, terutama pascatragedi 11 September. Setidaknya, tragedi 11 September telah melahirkan sebuah kebijakan yang berdampak cukup besar, terutama pada tataran global. Pemerintah Amerika Serikat di bawah komando George W. Bush telah menerbitkan sebuah kebijakan yang amat kontroversial. Di antaranya, invasi terhadap Afghanistan dan Iraq. Segala sesuatu yang dianggap mempunyai keterkaitan dan potensi bagi tumbuhnya terorisme harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Karena itu, pemerintah AS secara politis mengambil kebijakan yang hampir tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya benih-benih terorisme. Tragedi 11 September betul-betul menjadi pelajaran berharga. Tidak hanya itu, AS membangun aliansi strategis dengan pelbagai negara-negara lain untuk melawan terorisme. Meski demikian, di pentas global, kini terpecah dua arus besar dalam menangani terorisme. Pertama, melawan terorisme dengan cara membombardir dan menghancurkan sentra-sentra pendidikan dan penguatan terorisme. Sejauh ini, AS dan seluruh sekutunya memusatkan perhatian pada Afghanistan karena jaringan Al Qaidah diduga kuat bersembunyi di negara tersebut. Selain itu, Taliban sebagai salah satu kelompok yang dikenal mempunyai ideologi dan kemampuan untuk menggunakan kekerasan merupakan salah satu cikal-bakal bagi meluasnya terorisme. Dalam sejumlah penelitian yang dilakukan banyak ahli tentang terorisme disebutkan bahwa seluruh jaringan terorisme mempunyai koneksi kuat dengan Afghanistan, termasuk di antaranya Jamaah Islamiyah. Mereka belajar tentang ideologi dan cara-cara menggunakan bom dari Afghanistan. Dalam hal itu, tidak diragukan lagi bahwa sasaran untuk membatasi gerak para teroris di Afghanistan merupakan langkah yang harus dilaksanakan agar kekuatan mereka tidak menjalar ke negara-negara lain, terutama Indonesia. Tapi, penyerangan terhadap Iraq sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya. Sebab, dalam sejarahnya, Iraq tidak mempunyai indikasi kuat bagi tumbuhnya teroris. Yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya, yaitu arus-arus moderatisme muncul dari Iraq. Imam Syafi'i yang cukup dikenal sangat kuat di kalangan NU merupakan salah satu ulama yang melahirkan mazhab lamanya di Iraq. Kota Seribu Satu Malam itu dikenal sebagai salah satu peradaban Islam yang adiluhung. Karena itu, penyerangan AS dan sekutunya terhadap Iraq menimbulkan reaksi protes dari seluruh penjuru dunia, termasuk masyarakat AS sendiri, karena tidak cukup alasan untuk menyatakan Iraq sebagai negara yang di dalamnya memproduksi para teroris. Kedua, melawan terorisme dengan mengembangkan dan membangun aliansi bersama kalangan moderat. Langkah itu terakhir digalakkan Inggris di bawah pimpinan barunya. Berbeda dengan Tony Blair, PM Inggris yang baru, Gordon Brown, mempunyai komitmen untuk memperluas jaringan kelompok muslim moderat. Karena itu, beberapa saat lalu, Inggris menarik pasukan dari Iraq dan membangun kebijakan politik di atas paradigma baru tentang pentingnya kalangan moderat. Langkah pertama harus diakui telah gagal dalam meredam langkah teroris. Sebab, terorisme pada hakikatnya merupakan hasil dari proses panjang peminggiran dan diskriminasi. Artinya, semakin keras kalangan teroris, semakin keras pula mereka melawan. Langkah kedua merupakan alternatif terbaik untuk membangun kepercayaan baru bagi kalangan muslim. Sebab, identifikasi Islam atau kalangan muslim dengan terorisme melahirkan luka sejarah dan peradaban yang amat lama. Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Tidak ada kaitan sama sekali dengan agama Islam yang hanif. Di dalam Alquran disebutkan, barang siapa membunuh seseorang, sesungguhnya dia membunuh seluruh manusia. Di sini, peran yang dilakukan NU dan Muhammadiyah memberikan harapan baru. Kedua ormas itu dikenal luas secara internasional sebagai organisasi muslim terbesar di dunia, yang sejak pra-kemerdekaan mengedepankan moderatisme. NU sejak beberapa tahun lalu menggelar karpet merah sebagai agama yang terbuka dan ramah pada keragaman (rahmatan lil 'alamin). Sementara itu, Muhammadiyah secara konsisten mengadakan forum-forum internasional yang secara eksplisit menyerukan perdamaian. Karena itu, pemerintah Indonesia harus punya inisiatif untuk menggunakan momentum hausnya dunia pada wawasan dan gerakan keagamaan yang moderat. NU dan Muhammadiyah bisa secara proaktif mengadakan pertemuan-pertemuan internasional yang secara kontinu mengampanyekan dan mendiskusikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tata dunia Islam yang ramah terhadap keragamaan dan mendorong pada terbentuknya etika sosial yang berkeadaban. Di dalam negeri, kedua ormas itu harus memperluas jangkauan hingga ke kelompok-kelompok yang selama ini belum disentuh. Sebab, kecenderungan mutakhir, menguatnya tensi kalangan moderat terhadap politik praktis menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan radikal, yang secara terang-terangan mendakwahkan kekerasan, baik fisik maupun nonfisik. Zuhairi Misrawi, direktur Moderate Muslim Society (MMS), sedang belajar di Melbourne [Non-text portions of this message have been removed]
