MUI Hanya Sebuah Ormas Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
Beberapa waktu yang lalu,Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sejumlah kalangan sebagai sesat. Segera penulis artikel ini menyanggah hal itu dengan menyatakan kepada media bahwa hendaknya MUI jangan menyatakan siapa pun sebagai sesat. Kecerobohan seperti diuraikan di atas juga dilakukan oleh MUI Riau, dengan turut menganggap sesat Nasr Hamid Abu Zayd. Alasannya adalah pemikiran Abu Zayd dan Mesir sudah mencabut kewarganegaraannya sehingga sekarang ia menjadi warga negara Belanda dan mengajar di Rijks Universiteit di Leiden. Penulis artikel ini menganggap MUI tidak berwenang mengeluarkan fatwa secara resmi yang diakui pemerintah. Karena itu, penulis menyetujui pendapat bahwa MUI hanyalah sebuah ormas Islam seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah atau Jami'yah al-Wasliyah. Dalam hal ini, perlu juga diceritakan ketika KH Abdullah Faqih dari Tuban mengeluarkan fatwa bahwa wanita tidak dapat menjadi kepala negara. Penulis artikel ini menjawab pertanyaan wartawan tentang hal ini: "Saya berpendirian lain karena memang fatwanya tidak mengikat semua orang."Penulis artikel ini menyatakan hal itu karena ketiadaan sebuah badan atau orang yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa resmi. Ketika waktu itu penulis artikel ini "dikejar"wartawan dengan pertanyaan apakah penulis dapat menerima pencalonan Megawati di saat kampanye pemilu presiden? Penulis menjawab, tidak akan menyatakan pendapat saat itu, melainkan seusai pemilu presiden. Sewaktu hal itu penulis sampaikan kepada KH Abdullah Faqih di Pondok Pesantren Langitan,beliau menyatakan secara lisan,"Saya akan terus memberikan fatwa fikih, sedangkan Anda harap terus menjadi kancil." Jadi, betapa hebatnya sekalipun seorang ahli fatwa (ahl ifta), ia tidak bisa mengeluarkan fatwa resmi yang mengikat semua warga negara. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh pemberi fatwa (mufti) yang secara resmi ditunjuk oleh negara. Republik Indonesia tidak mempunyai mufti resmi yang berwenang mengeluarkan fatwa resmi. Itulah sebabnya mengapa NU dan Muhammadiyah kadang "bertengkar" tentang kapan datangnya hari raya. Hal itu disebabkan oleh sikap kita sebagai bangsa ketika mendirikan negara ini, bahwa Republik Indonesia bukanlah sebuah negara Islam, sebagaimana juga diputuskan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935. Penolakan bangsa kita atas gagasan mendirikan negara Islam, jelas,berujung pada kecenderungan menolak adanya mufti yang resmi. Dengan adanya kekosongan dalam hal ini, Departemen Agama mengambil alih persoalan. Karena departemen tersebut tidak punya wewenang mengeluarkan fatwa, MUI secara tidak disadari ditunjuk untuk itu. Padahal ia hanyalah sebuah di antara sekian banyak ormas Islam yang ada di negeri kita. Ini adalah contoh arogansi Departemen Agama untuk menganggap mereka lebih hebat dari masyarakat. Pandangan picik para birokrat ini masih terus dipertahankan hingga saat ini. Diperlukan "kesadaran" gerakangerakan Islam di negeri kita untuk mengambil kata akhir yang jelas. Sekarang ini telah terjadi tindakan-tindakan kekerasan oleh berbagai kalangan masyarakat yang merasa "diilhami" oleh fatwa MUI tersebut. Umpamanya saja sikap Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Daerah Yogyakarta yang melarang penayangan presentasi penulis artikel ini melalui radio 68H yang di-relay Yogya TV dari kawasan Utan Kayu di Jakarta. Juga penyerangan dan perusakan terhadap aset milik sejumlah aliran minoritas Islam di negeri ini. Ini jelas terjadi akibat sikap "turut campur" MUI terhadap kehidupan umat Islam di negeri kita.Kapankah hal seperti ini akan berakhir di negeri tercinta ini? Kegalauan pemerintah menangani masalah karena adanya hal ini haruslah segera diakhiri. Salah satu di antara tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikannya adalah ketegasan para pemimpin di negeri kita. Dari apa yang diuraikan di atas,menjadi jelas bahwa masih ada masalahmasalah yang terkait dengan hidup keagamaan. Keputusan untuk tidak mendirikan negara Islam di negeri ini harus diikuti dengan keputusan-keputusan lain dan ketegasan sikap pemerintah dalam menjalankannya. Namun, sampai hari ini kita sebagai bangsa masih saja terpaku pada sebuah masalah, yaitu hubungan antara Islam dan semangat kebangsaan (nasionalisme). Padahal dalam kenyataan sekarang ini, kita dituntut untuk menyelesaikan banyak masalah seperti kemiskinan dan kebodohan. Hal ini terkait dengan orientasi/arah pembangunan nasional bangsa kita. Kapankah kita benar-benar bangun dan memahami "salah prioritas" tersebut? Ini jelas menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa harus memperhatikan skala prioritas pembangunan bangsa,bukan? Jakarta, 18 Desember 2007 Abdurrahman Wahid Ketua Dewan Syura DPP PKB [Non-text portions of this message have been removed]
