(Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm)
DPR kita dan masalah kemiskinan
Berita koran Tempo tanggal 2 April 2008 seperti di bawah ini menunjukkan,
untuk kesekian kalinya, kepada kita semua bahwa berbagai lembaga negara di
Indonesia memang sudah kelewatan brengseknya. Yang berikut ini adalah hanya
secuwil kecil saja dari kebobrokan yang membikin pemerintahan RI penuh
dengan berbagai macam penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk
korupsi yang merajalela. Silakan baca sambil urutlah dada Anda, untuk
menahan kejengkelan atau meredam kemarahan :
Di tengah gencarnya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan
suap Bank Indonesia, sejumlah dokumen yang kemarin diterima Tempo
menunjukkan praktek serupa diduga kembali terulang pada periode 2006-2007.
Salah satunya berupa aliran dana bank sentral kepada beberapa anggota Badan
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam beberapa dokumen memorandum dan disposisi itu disebutkan, sehubungan
dengan berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang, Bank
Indonesia mengajak empat anggota Badan Legislasi DPR melawat ke London dan
New York. Kunjungan dilakukan selama 10 hari, dari 3 hingga 12 Maret 2007.
Selain menanggung ongkos perjalanan, bank sentral memberikan uang saku
kepada empat anggota Dewan itu. Jumlahnya Rp 1 juta dan US$ 13.960 (setara
dengan hampir Rp 130 juta).
Anggaran pembiayaan lawatan itu disetujui Deputi Gubernur Budi Rochadi, atas
permintaan Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Budi Mulya
melalui surat tertanggal 19 Februari 2007.
Menurut dokumen-dokumen itu, para anggota Badan Legislasi yang ikut melawat
ke dua kota di Inggris dan Amerika Serikat itu adalah Bomer Pasaribu, Ali
Masykur Musa, Andi Rahmat, dan Ganjar Prastowo.
Kecuali Ganjar, yang tak bisa dilacak keberadaannya di DPR (yang ada hanya
nama anggota yang mirip dengan itu), ketiga wakil rakyat yang namanya
tercantum dalam dokumen mengeluarkan bantahan.
Sementara itu, dua LSM melaporkan bahwa selama 2006-2007 terdapat dana di
Bank Indonesia yang kucurannya dicurigai bermasalah. Dana itu adalah untuk
anggota DPR sebesar Rp 2,5 miliar dan US$ 145 ribu Sebanyak 52 anggota,
mayoritas anggota Komisi Keuangan dan Perbankan, menerima dana ini, dari
untuk biaya perawatan kesehatan, dana partisipasi, sampai uang saku
perjalanan dinas. (Harap baca berita selengkapnya dalam website
http://kontak.club.fr/index.htm.).
Banyak mengecewakan rakyat
Mohon diperhatikan bahwa berita tersebut menyangkut terlibatnya
anggota-anggota DPR yang terhormat dan pejabat-pejabat tinggi dalam Bank
Indonesia, yang dua-duanya adalah instansi atau lembaga negara yang penting.
Dengan membaca berita tersebut di atas mungkin saja di antara kita ada yang
bisa mempunyai pendapat dan juga pertanyaan yang macam-macam, dari yang
wajar-wajar saja sampai ke yang sinis atau, bahkan, yang aneh-aneh.
Umpamanya : mengapa Bank Indonesia sampai menganggap perlu membiayai
perlawatan anggota-anggota DPR ke London dan New York, dengan beaya yang
begitu besar? Apakah ini bukan sebagai suapan dalam bentuk lain, dalam
rangka berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang? Apa
perlunya anggota-anggota Badan Legislasi DPR itu melawat ke London atau New
York? Kalau mau studi banding apa yang bisa dipelajari oleh para anggota
DPR di Lodon atau New York dalam waktu yang begitu singkat? Apakah
anggota-anggota DPR tersebut di atas tidak merasa risi atau segan
mendapat pelayanan yang demikian dari Bank Indonesia di tengah-tengah
banyaknya berita tentang kelaparan dan kemiskinan di antara rakyat kita?
Tulisan ini ikut memuntahkan kemarahan penulis, karena mendengar tingkah
laku atau perangai para anggota DPR, seperti yang dipertontonkan oleh mereka
yang pesiar atau foya-foya ke London dan New York, atas beaya uang rakyat.
Kemarahan atau kejengkelan ini bukan hanya karena peristiwa ini saja,
melainkan karena sudah lama DPR kita memperlihatkan banyak hal-hal lainnya
yang sangat mengecewakan banyak orang.
Kita semua masih ingat bahwa sudah sejak lama banyak kritik diajukan oleh
berbagai kalangan dan golongan masyarakat terhadap plesiran yang sering
dilakukan oleh anggota-anggota DPR ke berbagai negara, yang sebetulnya hanya
jalan-jalan atau pesiar ke luarnegeri, dengan diberi label yang gagah dan
mentereng studi banding. Banyak orang marah waktu itu, karena studi
banding ini ternyata sering merupakan penghamburan uang rakyat, dan
hasilnya hanya sedikit sekali, kalaupun ada. Kita ingat juga bahwa ada usul
untuk menaikkan gaji anggota DPR dengan angka-angka yang membikin banyak
orang kaget, karena gaji mereka sudah cukup tinggi.
Yuk ramé-ramé jadi anggota DPR .......yuuuk ......
Sebagai bahan untuk pemikiran bersama, di bawah ini disajikan satu tulisan
yang disiarkan oleh mailing-list [EMAIL PROTECTED] tanggal 25 Februari
2008, yang mengutip dari tulisan Agus Susanto di Kompas tanggal 21 Januari
2008. Judul tulisan itu berbunyi : Yuk ramé-ramé jadi anggota DPR
......yuuuk.........., dan selengkapnya adalah sebagai berikut :
"Dulu modal saya untuk jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu Rp187 juta.
Enam bulan pertama sudah BEP, break even point." Sembari makan siang di
kantin, seorang anggota Dewan menceritakan pengalamannya secara blak-blakan
kepada wartawan. Dia juga menceritakan bagaimana praktik-praktik politik
uang yang terjadi di DPR yang tidak bisa diceritakan dalam tulisan ini.
Karena itu, dia termasuk yang tidak setuju dengan berbagai kebijakan
anggaran di DPR yang arahnya terus menguras uang negara demi mempertebal
kantong anggota Dewan. Dia merasa berbagai fasilitas yang selama ini dia
terima sudah lebih dari cukup.
Pemberian insentif legislasi Rp 1 juta ke semua anggota Dewan yang tidak
terlibat dalam pembahasan setiap kali pengesahan rancangan undang-undang,
menurut dia, salah satu kebijakan yang tidak tepat.
Dua tahun terakhir Seorang anggota Dewan lain secara blak-blakan menunjukkan
seluruh catatan penghasilan yang dia terima dari negara selama dua tahun
terakhir. Dari catatan itu diketahui, penerimaan anggota DPR terbagi menjadi
tiga kategori. Ada yang bersifat rutin bulanan, ada yang rutin nonbulanan,
dan ada juga yang sesekali.
Yang sifatnya rutin bulanan adalah gaji paket Rp15.510.000; bantuan listrik
Rp5.496.000; tunjangan aspirasi Rp7,2 juta; tunjangan kehormatan Rp3,15
juta; tunjangan komunikasi intensif Rp12 juta; Dan tunjangan pengawasan
Rp2,1 juta.. Total berjumlah Rp46,1 juta perbulan.
Jadi,setahun mencapai lebih dari setengah miliar, Rp 554 juta.
Pendapatan bulanan ini semua anggota DPR sama, katanya. Penerimaan
nonbulanan banyak jenisnya, mulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap Juni Rp
16,4 juta dan dana penyerapan aspirasi setiap masa reses Rp 31,5 juta. Dalam
satu tahun sidang ada empat kali masa reses.
Ada juga dana perjalanan dinas komisi, perjalanan dinas ke luar negeri,atau
perjalanan dinas saat reses. Total keseluruhan dalam setahun sekitar Rp 188
juta.
Sementara itu, penghasilan yang sifatnya sewaktu-waktu adalah insentif
pembahasan rancangan undang-undang dan honor Melakukan uji kelayakan dan
kepatutan yang besarnya Rp 5 juta per kegiatan. Dengan adanya kebijakan baru
berupa uang insentif legislasi Rp 1 juta per-RUU, semakin menambah lagi
pemasukan anggotaDPR. Uang insentif legislasi yang dia terima Rp 39,7 juta.
Apabila keseluruhan penerimaan negara itu dihitung, total uang yang diterima
seorang anggota DPR dalam setahun hampir Rp 1 miliar. Sebagai anggota DPR
yang tidak terlalu aktif saja, selama tahun 2006, dia menerima Rp 761,3
juta, sedangkan tahun 2007 Rp 787, 1 juta. Anggota Dewan yang merangkap
anggota badan selain komisi juga mendapat tunjangan khusus. Demikian pula
anggota yang merangkap pimpinan alat kelengkapan, banyak melakukan studi
banding ke luar negeri, memimpin panitia-panitia khusus pembahasan RUU,
serta menjadi pimpinan fraksi, atau pimpinan DPR. Dengan uang yang diberikan
negara itu, dia yakin semua anggota DPR bisa menjadi profesional,
independen, dan bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun,
kalau ditanya soal cukup, menurut dia, setiap orang akan memiliki pandangan
yang berbeda. Ibarat minum air, ada yang merasa cukup, ada juga yang malah
semakin haus, ucapnya sambil tertawa.
Idealisme 550 anggota DPR yang duduk di Senayan memang beragam. Mereka
tidak bisa begitu saja digeneralisasi. Terkait pemberian insentif
legislasi Rp 1 juta saja, misalnya, ada fraksi yang menolak dan ada fraksi
yang menerima dengan sejumlah alasan. Anggota yang memiliki idealisme
seperti tadi sesungguhnya tak hanya satu, dua. Namun, karena jumlahnya kalah
banyak, suara mereka sering kali tertelan. Seorang anggota Dewan yang dulu
bergelut di dunia akademisi dan sekarang terjun ke politik praktis malah
mengaku sempat juga terkena getahnya. Saat dia ke kampus, rekannya
menyesalkan dirinya terjun ke dunia politik praktis karena menjadi ikut
kotor. Tidak semua kotor
Menilai anggota DPR seluruhnya kotor tentu tak tepat karena pada
kenyataannya ada juga yang berusaha untuk bersih di tengah kekeruhan.
Yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan kepada mereka yang bersih
agar mereka tak tercemar, tetapi malah membawa warna jernih. DPR yang bersih
akan membawa pemerintahan juga menjadi bersih karena salah satu fungsi DPR
adalah bidang pengawasan. Anggaran di eksekutif juga beratus-ratus kali
lipat anggaran di DPR. Siapakah anggota DPR yang perlu didukung itu?
Tentunya, mereka yang bisa merasakan cukup dan lebih memprioritaskan orang
yang kerongkongannya kering karena dahaga............
Semakin Diberi "Air", Semakin Haus" (kutipan tulisan habis di sini).
Apakah sebagian terbesar dari isi tulisan tersebut di atas mencerminkan
hal-hal yang benar atau akurat atau tidak, perlulah kiranya ada tulisan
lainnya (dari siapa saja) yang bisa memberikan konfirmasi, atau juga
koreksi, atau tambahan penjelasan mengenai berbagai soal yang berkaitan
dengan gaji, atau berbagai pendapatan anggota-anggota DPR kita. Sebab, ini
ada sangkut-pautnya juga dengan masalah moral, ethiek, martabat,
kehormatan, kewibawaan, dan mutu anggota-anggota DPR kita, yang sudah makin
banyak dipersoalkan oleh banyak orang.
Banyaknya cacian dan hujatan terhadap DPR
Banyaknya cacian atau hujatan berbagai kalangan terhadap tingkah-laku atau
pekerjaan para anggota DPR yang tidak beres adalah hal yang baik sekali.
Ini manifestasi yang menggembirakan bahwa rakyat ikut aktif mempersoalkan
berbagai urusan negara, dan juga mengawasi pekerjaan anggota-anggota DPR.
Sebab, persoalan negara sama sekali bukanlah hanya urusan pejabat-pejabat
pemerintahan atau angggota-anggota DPR saja, melainkan adalah urusan rakyat
banyak juga. DPR hanyalah mewakili rakyat, yang tugas utamanya adalah
membela kepentigan rakyat.
Jadi, banyaknya protes atau kritik, atau seringnya demonstrasi dan
aksi-aksi dari berbagai kalangan rakyat mengenai berbagai ketidakberesan
pengurusan negara, yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR, adalah suatu
hal yang perlu didukung secara positif sekali oleh semua kekuatan
demokratis. Sebab, aksi-aksi atau berbagai macam kegiatan untuk menentang
segala kebobrokan atau ketidakberesan pengelolaan negara sangatlah
dibutuhkan secara mutlak, karena DPR sudah sering sekali menunjukkan sikap
atau tindakan yang tidak menguntungkan atau tidak membela kepentingan
rakyat.
Marilah kita simak dan bandingkan gaji ditambah pendapatan-pendapatan
lainnya yang diterima para anggota DPR (tidak semuanya) yang bisa berjumlah
sampai Rp 1 miliar setahun itu dengan banyaknya kemisikinan yang menimpa
secara luas rakyat kita. Menurut Suara Pembaruan (11 Juli 2007) , Badan
Dunia yang menangani masalah pangan , World Food Programme (WFP)
memperkirakan anak Indonesia yang menderita kelaparan akibat kekurangan
pangan saat itu berjumlah 13 juta.
Kita juga masih ingat bahwa ada sekitar 4 juta anak balita yang kekurangan
gizi bahkan banyak yang busung lapar. Di samping itu kira-kira ada separo
rakyat Indonesia yang tergolong miskin, dan banyak yang terpaksa hidup
dibawah 1 dollar ( kurang lebih 10.000 Rupiah) sehari per orang. Orang-orang
miskin ini sekarang harus menderita lebih parah lagi, dengan naiknya
harga-harga sembako (beras dan bahan pangan pokok lainnya) dan dengan
banyaknya bencana (banjir, hujan yang terus-menrus, gempa, jalan rusak))
Indonesia membutuhkan kekuasaan politik tipe baru
Menghadapi kesulitan-kesulitan besar dan parah yang dialami sebagian besar
rakyat kita itu, berbagai kalangan dan golongan sudah bangkit, dengan
mengadakan macam-macam aksi. Banyaknya dan beraneka-ragamnya aksi-aksi
ekstra-parlementer ini menunjukkan bahwa kesadaran rakyat terhadap masalah
politik, sosial dan ekonomi, makin meningkat. Mereka makin melihat bahwa
berbagai politik atau tindakan pemerintahan dan DPR, seperti yang dilakukan
selama ini, sudah gagal untuk tercapainya kesejahteraan bagi sebagian
terbesar rakyat Indonesia.
Sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa negara dan bangsa kita tidak
bisa terus-menerus dikangkangi oleh kekuasaan politik yang seperti sekarang
ini. Juga tidak bisa oleh kekuasaan politik dari hasil Pemilu 2009, yang
pada dasarnya toh akan sama saja. Rakyat sudah terlalu banyak yang
menderita, sudah terlalu lama, dan sudah terlalu parah pula ! Berdasarkan
pengalaman negatif pemerintahan Orde Baru yang selama 32 tahun ditambah
dengan lebih dari 10 tahun pemerintahan-pemerintahan pasca-Suharto,
Indonesia membutuhkan kekuasaan politik tipe baru, tipe yang betul-betul
mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
Paris, 6 April 2008
A. Umar Said
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.519 / Virus Database: 269.22.7/1361 - Release Date: 05/04/2008
07:53
[Non-text portions of this message have been removed]
