Di Saudi, Islam model NU dimusuhi karena dianggap syirik. NU mengkritiknya dengan pedas, dan menganggap mereka sebagai muslim2 radikal fundamentalis. Bahkan berdirinya NU sendiri sangat berhubungan dengan itu. Apakah di negerinya sendiri NU akan melakukan sesuatu yang dikritiknya itu?
Ada tanda-tanda ke arah itu. Pak Said Aqiel, faksi moderat di tubuh PBNU, sudah memberi lampu hijau walau agak malu-malu. Katanya: "Boleh saja ajaran Ahmadiyah dilarang. Tapi, ingat, keluarga Ahmadiyah harus kita bina dan dilindungi, terutama hak hidupnya, aset, properti dan kehormatannya," Di Jawa Timur, pusat kekuatan NU, lebih tegas lagi. Suara resmi sudah dinyatakan: mendukukung pelarangan Ahmadiyah. Ada yang tahu sikap Mbah Sahal? ================== PBNU Minta Umat Islam Tak Musuhi Ahmadiyah http://www.nu.or.id/ Rabu, 7 Mei 2008 11:55 Pamekasan, NU Online Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tak memusuhi pengikut aliran Ahmadiyah. Menurut dia, umat Islam harus tetap menghormati dan melindungi para pengikut aliran yang difatwa sesat itu. "Boleh saja ajaran Ahmadiyah dilarang. Tapi, ingat, keluarga Ahmadiyah harus kita bina dan dilindungi, terutama hak hidupnya, aset, properti dan kehormatannya," tegas Kang Said-begitu panggilan akrabnya-di sela-sela silaturrahim dengan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, di Pendapa Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Jawa Timur Selasa (6/5) kemarin. Kang Said menjelaskan, membina warga Ahmadiyah berarti memberikan pencerahan bahwa ajaran yang mereka anut menyimpang dari Islam. Agar pencerahan diterima dengan baik, harus dilakukan dakwah secara bijak dan santun. Ia menambahkan, jika kebijakan tersebut diterapkan, pasti di antara mereka ada yang sadar dan kembali ke ajaran Islam yang benar. Walau nanti tidak 100 persen berhasil, tapi cara ini dia yakini mampu mengembalikan kesadaran mereka. "Selama ini, warga Ahmadiyah tidak pernah diberi pencerahan, tapi dilarang disertai kekerasan dan diserang serta dikafir-kafirkan. Bukankah sejak tahun 1980-an Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam tapi waktu itu tidak ada kekerasan," tegasnya. Di tempat terpisah, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah terkait dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang terus ditunda-tunda. "Penyelesaian masalah ini tergantung pada political will (kehendak politik) pemerintah. Kita memiliki Pancasila sebagai panduan, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, ada persatuan. Ukuran-ukurannya di situ," katanya. Hasyim juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat dan bagi anggota jamaah Ahmadiyah. "Keputusan yang dibuat jangan sampai malah menimbulkan kekacauan," ujarnya. (rif/mkf/sy) ============== Tolak Pelarangan Ahmadiyah, Wakil Rais Syuriyah NU Surabaya Diperingatkan Jumat, 9 Mei 2008 07:08 Surabaya, NU Online Wakil Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, H Imam Ghozali Said, diperingatkan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Pasalnya, ia menolak pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Sikap itu dinilai tak sejalan dengan kebijakan NU yang telah menegaskan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam. Karena itu, PWNU Jatim telah melayangkan surat kepada PCNU Surabaya pada Kamis (8/5) kemarin. Surat tersebut berisi perintah agar PCNU memberikan peringatan kepada Ghozali Said. "Dimohon agar yang bersangkutan diberi peringatan agar konsisten dan dapat sejalan dengan keputusan di dunia Islam dan di lingkungan NU sendiri," begitu salah satu bunyi surat tersebut. "Kita meminta agar Cabang (baca: PCNU) Surabaya memanggil dan memperingatkan dia (H Imam Ghozali Said)," ujar Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, kepada NU Online di kantornya, Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Kamis (8/5). Kiai Miftach—begitu panggilan akrabnya—menjelaskan, surat tersebut dikeluarkan untuk menghindari kesimpangsiuaran informasi mengenai sikap resmi NU atas kasus Ahmadiyah. Ia juga tak ingin ada pengurus NU yang berpendapat sesuka hati terkait aliran yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tersebut. Ghozali Said merupakan salah satu dari rombongan ulama dan kiai se-Jawa yang menemui Ketua DPR RI Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4) lalu. Dalam kesempatan itu, ia beserta sejumlah kiai lainnya meminta kepada Agung agar DPR membatalkan rencana pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pembubaran Ahmadiyah. Bahkan, Ghozali Said, menilai, tuntutan pelarangan Ahmadiyah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Islam pun menghargai kemanusiaan. "Kalau pemerintah tidak melindungi Ahmadiyah, berarti negara gagal melindungi warganya," pungkasnya. (sbh/rif)
