Pola kepemimpinan ini yang sudah diterapkan Gus Dur dalam PKB nya, dengan langsung membersihkan "oknum2 yang haus kekuasaan". Tetapi memang "komplotan" Tanfidz PKB yang diawaki Cak Imin "berhasil" mencuri hati pemerintah. Bedanya parpol diikat dengan UU dan sedangkan NU organisasi mandiri.
Saya yakin NU bisa dengan kepemimpinan tunggal. Sekedar wacana, mungkin Habib Lutfi ini perlu digadangkan untuk calon Rois Syuriah PB NU periode ke depan. Meski masih mudah, tp kharismatik Regards, [EMAIL PROTECTED] --- On Wed, 9/10/08, Mukhlisin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Mukhlisin <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [kmnu2000] Habib Luthfi: Saatnya NU Satu Komando To: [email protected], [EMAIL PROTECTED] Date: Wednesday, September 10, 2008, 1:00 AM Habib Luthfi: Saatnya NU Satu Komando Rabu, 10 September 2008 12:00 Pekalongan, */NU Online /*Ulama kharismatik asal Pekalongan, Jawa Tengah, Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya menyarankan agar NU dapat kembali satu komando seperti pada zaman Hadratus Syaikh KH Muhammad Hasyim Asy'ari. NU harus dipimpin oleh syuriyah yakni kiai yang tegas dan bijaksana, sementara tanfidziyah hanya sebagai pelaksana program saja. Habib Luthfi yang juga pimpinan jamaah tarekat se-Indonesia atau Rais Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah mengusulkan dalam muktamar NU yang akan datang muktamirin atau peserta muktamar hanya memilih rais syuriyah saja, sedangkan ketua umum tanfidzaiyah cukup ditunjuk oleh rais syuriyah terpilih. Dalam perbincangan dengan kontributor */NU Online/* Abdul Muis di kediamannya di Pekalongan, Ahad (7/8) lalu, Habib Lutfi menyatakan perlunya satu otoritas kepemimpinan yang tegas dalam NU. Jika di kemudian hari tanfidziyah kebablasan dalam menjalankan tugas, rais syuriyah atau rais Aam memiliki kewenangan mutlak untuk mengingatkan ketua umum dan jika perlu diganti sesuai dengan kewenangannya. Pola kepemimpinan satu komando menurut Habib Luthfi telah diterapkan di organisasi yang dipimpinya, Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah. Pada Muktamar Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah ke-10 tahun 2005 di Pekalongan hanya memilih Rais Aam, sedangkan Mudir Aam (ketua tanfidziyahnya) cukup ditunjuk oleh Rais Aam terpilih. Hal ini menurut Habib Luthfi untuk menghindari dualisme kepemimpinan di tubuh Thariqah. Dikatakan, kepemimpinan satu komando juga untuk mengantisipasi tarik-menarik antara peran syuriyah dan tanfidziyah karena masing masing merasa mendapat mandat oleh peserta muktamar. Akibatnya jelas, Ketua Tanfdziyah yang seharusnya berperan sebagai pelaksana kebijakan syuriyah akan tetapi pada prakteknya justru tanfidziyah berfungsi merencanakan dan melaksanakan program-program di NU secara keseluruhan. Habib Luthfi berharap pada muktamar NU yang akan datang hal ini sudah bisa dilaksanakan. PBNU diminta segera membentuk tim khusus untuk melakukan kajian yang konprehensip, sehingga peran NU sebagai penjaga akidah dan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dapat terus dilaksanan dan tidak lagi dibawa ke sana kemari karena faktor kepentingan oleh sekelompok pengurus. (nam) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
