Problem NU sekarang memang mendasar dan menyeluruh: visi, missi, kiprah dan organisasinya amburadul. Katakanlah di AD/ART ada, tapi jabarannya dalam program dan perangkat organisasi /manajemen nol. Syuriah sebagai Dewan Pengawas tidak tahu menahu, bahkan - maaf - seperti tidak peduli. Apa yang terjadi, terjadilah. Beliau-beliau sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri; terutama mikirin beban pesantrennya yang semakin berat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, atau sibuk dg pengajiannya dari kampung ke kampung. Akhirnya, ya unsur Tanfizyah yang pegang kendali sendiri, sesuai kepentingannya yang kebetulan terlahir sebagai politisi.. Terjadilah apa yang terjadi: NU, meskipun bersumpah bukan partai lagi tapi ucapan dan kelakuannya lebih partai dibanding partai. Usulan Habib Lutfi merupakan satu opsi, berkaitan dengan sistem kepemimpinan. Belum yang lain-lain. Sementara mencari rois am seperti yang yang dikatakanya juga tidak mudah. Selain punya karisme spiritual dan moral, juga wajib punya visi sosial (termasuk politik) serta kepemimpinan yang jelas dan kuat. NU bukan hanya pesoalan kunut dan istighasah, tapi juga bagaimana membangun Indoensia sebagai basis muslim aswaja yang kokoh dan berwibawa, di mata dunia. Segenap Nahdliyin terpelajar dengan wawasan luas, dimnapun khususnya di kantong2 PCI-NU di berbagai belahan dunia, harus bersuara. PLease !!!
--- On Wed, 9/10/08, Mukhlisin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Mukhlisin <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [kmnu2000] Habib Luthfi: Saatnya NU Satu Komando To: [email protected], [EMAIL PROTECTED] Date: Wednesday, September 10, 2008, 6:00 AM Habib Luthfi: Saatnya NU Satu Komando Rabu, 10 September 2008 12:00 Pekalongan, */NU Online /*Ulama kharismatik asal Pekalongan, Jawa Tengah, Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya menyarankan agar NU dapat kembali satu komando seperti pada zaman Hadratus Syaikh KH Muhammad Hasyim Asy'ari. NU harus dipimpin oleh syuriyah yakni kiai yang tegas dan bijaksana, sementara tanfidziyah hanya sebagai pelaksana program saja. Habib Luthfi yang juga pimpinan jamaah tarekat se-Indonesia atau Rais Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah mengusulkan dalam muktamar NU yang akan datang muktamirin atau peserta muktamar hanya memilih rais syuriyah saja, sedangkan ketua umum tanfidzaiyah cukup ditunjuk oleh rais syuriyah terpilih. Dalam perbincangan dengan kontributor */NU Online/* Abdul Muis di kediamannya di Pekalongan, Ahad (7/8) lalu, Habib Lutfi menyatakan perlunya satu otoritas kepemimpinan yang tegas dalam NU. Jika di kemudian hari tanfidziyah kebablasan dalam menjalankan tugas, rais syuriyah atau rais Aam memiliki kewenangan mutlak untuk mengingatkan ketua umum dan jika perlu diganti sesuai dengan kewenangannya. Pola kepemimpinan satu komando menurut Habib Luthfi telah diterapkan di organisasi yang dipimpinya, Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah. Pada Muktamar Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah ke-10 tahun 2005 di Pekalongan hanya memilih Rais Aam, sedangkan Mudir Aam (ketua tanfidziyahnya) cukup ditunjuk oleh Rais Aam terpilih. Hal ini menurut Habib Luthfi untuk menghindari dualisme kepemimpinan di tubuh Thariqah. Dikatakan, kepemimpinan satu komando juga untuk mengantisipasi tarik-menarik antara peran syuriyah dan tanfidziyah karena masing masing merasa mendapat mandat oleh peserta muktamar. Akibatnya jelas, Ketua Tanfdziyah yang seharusnya berperan sebagai pelaksana kebijakan syuriyah akan tetapi pada prakteknya justru tanfidziyah berfungsi merencanakan dan melaksanakan program-program di NU secara keseluruhan. Habib Luthfi berharap pada muktamar NU yang akan datang hal ini sudah bisa dilaksanakan. PBNU diminta segera membentuk tim khusus untuk melakukan kajian yang konprehensip, sehingga peran NU sebagai penjaga akidah dan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dapat terus dilaksanan dan tidak lagi dibawa ke sana kemari karena faktor kepentingan oleh sekelompok pengurus. (nam) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
