Industrialisasi Gagal, Kembalilah Mengurus Desa Selasa, 28 Oktober 2008 03:04
Jepara, */NU Online /*Momentum kembali ke desa harus terus digalakkan menyusul kegagalan proses industrialisasi di Indonesia. Dengan kembali ke desa maka reformasi struktural kebijakan perekonomian yang membela kaum tani juga bisa digalakkan. Demikian disampaikan Prof Dr Mochammad Maksum, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Halaqoh Refleksi 10 tahun Reformasi dan Revitalisasi Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama yang di gelar PCNU Jepara bekerjasama dengan Wahid Institute, Sabtu (26/10) kemarin di gedung NU Jepara. "Mestinya bangsa ini sadar bahwa selama ini telah salah kiblat, telah lalai terhadap pertanian dan pedesaan yang hakikatnya merupakan berkah Ilahiyah (anugerah). Sebab di sanalah, kodrat potensi agraris Republik Indonesia", kata Prof Maksum seperti dilaporkan kontributor /*NU Online*/ Syaiful Mustaqim. Maka untuk kembali ke desa, lanjut Wakil Ketua PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini, perlu adanya perubahan pola pikir dan kebijakan yang selama ini anti pertanian, sehingga sektor ini akan ditempatkan secara adil. Selama ini pertanian hanya dijadikan sebagai tumbal pembangunan. Hal senada diungkapkan Bahruddin, ketua Sarikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT). Menurutnya, spirit kembali ke desa perlu dimantapkan dalam rangka mengantisipasi dampak dinamika global yang berkepanjangan. Desa yang didalamnya terdapat sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terlebih mereka yang memang lahir dan dibesarkan di pedesaan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan lumbung yang merupakan sebuah komunitas berbasis kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi desa (kerakyatan). "Di saat negeri mengalami krisis pangan yang berkepanjangan, maka pengelolaan lumbung perlu dimaksimalkan untuk memperbaiki komoditas pertanian yang makin tersendat," kata Bahruddin. Bahruddin yang juga pengelola komunitas belajar alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga ini menambahkan, perbaikan komoditas pertanian itu dilakukan untuk membangkitkan resistensi terhadap hak-hak rakyat petani yang selama ini selalu dikebiri. (nam) [Non-text portions of this message have been removed]
