Salam,
Kawan-kawan, ini ada tulisan yg kuambil dari kantor berita NU (www.nu.or.id).
Tulisan ini ada di rubrik "Analisa Berita" (http://www.nu.or.id/page.php).
Selamat berdiskusi!
Hamzah S
Pilkada Langsung Harus Segera Dihentikan
31/10/2008
Sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dilaksanakan, pihak
PBNU telah menyaksikan berbagai kenaifan dan ironi yang bertolak
belakang dari tujuan semula, baik untuk meningkatkan kadar demokrasi
maupun untuk memperluas keadilan dan kesejahteraan sosial. Pilkada
langsung belum memberikan berkat apa-apa, malah menciptakan friksi
sosial.
Itu pun dengan biaya yang sangat besar. Pilkada Jawa Timur, misalnya,
menelan biaya APBD sebesar Rp 500 miliar untuk putaran pertama dan Rp
200 miliar untuk putaran kedua. Itupun partisipasi masyarakat hanya
mencapai 55 persen dari total pemilih di Jawa Timur, sedangkan sisanya
sekitar 40 persen adalah golongan putih (golput). Demikian juga di
daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sementara pimpinan yang dihasilkan tidak bekerja untuk pemerintahan dan
rakyatnya, tetapi sibuk memikirkan diri sendiri dan mitra politiknya.
Seliberal apapun negara, tidak ada yang segegabah Indonesia dalam
membuat kebijakan pemilu seperti ini.
Sebenarnya persoalan terjadi sejak ditetapkannya otonomi daerah di
tingkat dua. Ternyata otonomi sebagai bentuk desentralisasi yang
dianggap sebagai pematangan demokrasi itu tidak berkaitan apapun dengan
demokrasi. Sebab otonomi daerah itu tidak disertai dengan perubahan
power relation (relasi kuasa) antara pemerintah dengan rakyat. Penguasa
pusat diganti penguasa daerah yang sama otoriter, menolak partisipasi
rakyat kecuali sebagai pemilih, bukan penentu kebijakan.
Hal itu bisa dimengerti karena otonomi tidak dimaksudkan untuk
menegakkan kesejahteraan sosial, tetapi sebagai agenda neoliberal yang
mendalangi reformasi untuk melakukan devide et impera (pecah belah dan
kuasai). Ketika ide federasi ditolak maka dibuat otonomi, apalagi lalau
ada otonomi khusus yang sangat bebas sehingga hampir dilepas seperti
Aceh dan Irian Barat.
Dalam otonomi semacam itulah pilkada dilakukan secara langsung, maka
yang terjadi adalah disintegrasi sosial, karena masyarakat konflik,
pimpinan pendidikan konflik, pimpinan agama retak, termasuk komunitas
sosial bubar, termasuk keluarga juga mengalami berantakan. Menurut data
yang dilansir oleh Departemen Agama, sejak dilangsungkannya pilkada
langsung ini terbukti telah meningkatkan perceraian hingga 500 persen
dari 2 juta orang pertahun yang menikah maka pada tahun 2007 ini yang
bercerai sebanyak 200 ribu. Ini suatu angka yang spektakuler, padahal
sebelumnya hanya berkisar antara 30 hingga 40 ribu. Hal itu terjadi
karena beda pilihan politik antara suami dengan isteri. Kalau hal itu
diteruskan, maka negeri ini kan mengalami pengeroposan dari dalam sejak
mulai dari keluarga, masyarakat hingga bangsa.
Karena itu sejak awal PBNU mengusulkan pada pemerintah dan publik
termasuk pada DPR agar Pilkada laangsung ini dihentikan untuk
menyelamatkan negara dan bangsa ini dari kelumpuhan. Pilkada ini tidak
hanya biayanya yang mahal, tetapi juga mengakibatkan konflik sosial.
Tetapi sayang, presiden merasa tidak berkuasa menghentikan proses ini
karena telah ditetapkan dalam Undang-undang. Bagi NU tidak. Demi
menyelamatkan bangsa dari kehancuran, undang-undang yang menyengsarakan
harus diubah dan presiden punya wewenang untuk itu. Sebenarnya secara
politik NU cukup diuntungkan dengan adanya pilkada langsung itu, sebab
banyak kader NU yang menjadi kepala daerah mulai dari gubernur,
walikota atau bupati yang tersebar sejak dari Irian Barat hingga Aceh.
Tetapi keuntungan sesaat ini tidaklah lebih penting dibanding dengan
keselamatan seluruh rakyat, bangsa dan negara.
Langkah itu pun sama sekali tidak mencederai demokrasi sebab
sebagaimana sebelumnya pilkada bisa dilakukan oleh apara wakil rakyat
di setiap level. Kalau pilkada langsung terus menerus biaya pembangunan
akan habis dan tenaga rakyat juga akan habis, sehingga mereka cenderung
apatis dan golput. Bayangkan, kita disibukkan dengan pemilu, mulai dari
pemilu DPR, pemilu presiden, gubernur, walikota, bupati dan pemilihan
kepala desa sampai pemilihan RT RW langsung. Itu pun masing-masing
sering dilaksanakan dua kali. Akhirnya masyarakat kita hanya sibuk
dengan ritual demokrasi padahal ritus politik itu tidak mencerminkan
demokrasi sebenarnya itu.
Kerukunan nasional dan integrasi sosial merupakan kondisi yang sangat
penting untuk melaksanakan pembangunan dan menciptakan berbagai agenda
kesejahteraan rakyat. Pilkada yang disemangati oleh nafsu berkuasa
untuk diri sendiri dan kelompoknya telah menyengsarakan rakyat dan
mencelakakan para pimpinan daerah sendiri. Hampir seluruh bekas kepala
daerah atau bahkan yang sedang menjabat masuk penjara atau sedang
berurusan dengan pengadilan karena menyelewengkan uang daerah. Para
pimpinan terpaksa korupsi karena biaya politik menjadi kepala daerah
memang sangat mahal, baik untuk membeli suara maupun untuk
mengkonsolidasi para elit lokal.
Apalagi dalam pilkada yang liberal ini orang timur yang biasanaya
rendah hati itu menjadi suka pamer, memampang foto di setiap sudut
jalan, memamerkan berbagai gelar dan prestasinya. Hal itu termasuk
dilakukan oleh para calon dari para kiai, ustadz atau budayawan.
Padahal apa yang diiklankan itu sering kali tidak sesuai dengan
kenyataan. Apalagi dalam sistem ini semua orang merasa berhak menjadi
calon tanpa melihat peran dan prestasinya selama ini, maka sering
muncul pemimpin yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan dan tidak
memiliki watak seorang pemimpin yang mampu mengayomi melindungi dan
mensejahterakan rakyatnya.
Melihat kenyataan seperti itu maka himbauan NU untuk menghentikan
proses pilkada langsung itu sangat bisa dipahami. Karena itu semua
pihak perlu memperhatikan himbauan itu dan segera mencari langkah
bagaimana cara menghentikan pilkada langsung itu, agar negeri kita yang
sedang krisis ini tidak semakin parah, agar semua masalah bisa dicari
solusinya setelah semuanya bisa berpikir tenang dan berhati dingin. (Abdul
Mun¢im DZ)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan
KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus
meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
