Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur di dua kabupaten: Bangkalan dan
Sampang, diulang. Di Pamekasan dilakukan penghitungan suara ulang. Dengan
demikian, boleh dikata juga, Pikada di provinsi dengan 37 juta penduduk itu,
digelar untuk ketiga kalinya. Biaya yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) Jatim untuk menggelar dua kali hajatan pesta demokrasi lokal itu
sebesar Rp 770 miliar. (angka itu beneran lho, enggak pake boong).
Entah berapa duit lagi yang harus dikeluarkan untuk Pilkada Jatim "putaran
ketiga" nanti. Pastinya memang tak akan sebesar penyelenggaraan sebelumnya.
Tapi, angka yang mendekati Rp 1 triliun itu tidak sedikit, bahkan sangat tidak
sedikit. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim pada
2008 sebesar Rp 7,3 triliun. Dengan demikian, kira-kira, hampir 12 persen uang
rakyat dipakai hanya untuk pilkada.
Oh ya, duit yang mendekati Rp 1 triliun itu belum termasuk biaya yang
dikeluarkan masing-masing cagub dan cawagub pada Pilkada putaran pertama atau
putaran kedua untuk kepentingan seluruh urusan kampanye atau pemenangan. Gosip
yang beredar (memang tidak valid, boleh saja disebut kabar burung), untuk
Pilkada putaran pertama dan kedua, pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dan
Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) anggaran biaya kampanyenya justru
melebihi biaya yang dikeluarkan KPUD Jatim. Konon, Karsa menganggarkan sekira
Rp 1 triliun dan Kaji sebesar Rp 800-an miliar. Itu baru anggaran dari dua
pasangan cagub dan cawagub, belum tiga pasangan lainnya gagal memasuki putaran
kedua.
Tak ada kemampuan untuk menelisik berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan
masing-masing pasangan cagub dan cawagub. Namun, dalam penghitungan
"gampang-gampangan", seluruh ongkos proses "audisi" pemimpin Jatim itu
memanglah tidak sedikit. Hitung saja mulai dari "mahar" bagi partai politik
pengusung atau pendukung, iklan di media massa (cetak atau elektronik dan media
berbasis internet), biaya cetak sekaligus pemasangan atribut, honor tim sukses,
honor saksi, politik uang, hingga menyewa pengacara saat terjadi sengketa.
Semua urusan itu tak ada yang gratis. Kisarannya ratusan hingga miliaran rupiah.
Fenomena hajatan berbiaya tinggi itu sesuai dengan semboyan masing-masing cagub
dan cawagub. Karsa punya semboyan: "APBD untuk Rakyat". Itu artinya, APBD boleh
saja dipakai membiayai dirinya (yang juga rakyat), tim suksesnya (rakyat pula)
dan pendukungnya (pastinya juga rakyat). Semboyan Kaji pun tak kalah menarik.
Pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan beserta 12 parpol
non-parlemen plus Partai Demokrasi Indonesia itu bertekad tak akan mengandalkan
APBD untuk membangun Jatim. "APBD Saja Tak Cukup untuk Bangun Jatim". Semboyan
itu sepertinya boleh juga dimaknai bahwa Rp 7,3 triliun APBD masih terlalu
sedikit untuk membangun Jatim, apalagi jika hanya Rp 770 miliar, tentu sangat
sedikit.
---------------------------------
Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat.
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!
[Non-text portions of this message have been removed]
