dari milis sblh --------------
Tentang UU BHP dalam Anak Semua Bangsa, Pram kurang lebih pernah menulis: cara untuk menaklukan sebuah negeri adalah dengan membatasi akses masyarakatnya terhadap pendidikan. kalimat itu hampir mirip dengan apa yang disebut sebagai Diktum Lenin dalam ilmu ekonomi: cara untuk menghancurkan sebuah negeri pertama-tama adalah dengan menghancurkan mata uangnya. beberapa hari yang lalu saya membaca arsip-arsip lama berkaitan dengan IMF dalam hubungannya dengan Indonesia. ada sebuah fakta yang menarik yang mungkin berhubungan dengan disahkannya UU BHP yang kini menuai penolakkan di mana-mana. pada 20 januari 2000, Indonesia di bawah pemerintahan Gus Dur menandatangani LoI (Letter of Intent) dengan IMF. itu kali pertama kita kembali bekerja sama dengan IMF pasca-reformasi. apa yang masuk ke dalam LoI bisa dikatakan merupakan semacam cetak biru agenda reformasi Indonesia. tentu saja versi IMF. ia tak hanya mengatur masalah perekonomian, melainkan hampir semua bidang: privatisasi BUMN, penjualan perusahaan-perusaha an yang dikuasai BPPN, pencabutan subsidi BBM, dan tentu saja: PENCABUTAN SUBSIDI PENDIDIKAN. pendek kata, agendanya adalah "liberalisasi sampai mati...". penandatangan perjanjian dengan IMF itu diwakili oleh tiga menteri, di antaranya adalah Kwik, yang menjabat Menko Perekonomian, dan Bambang Sudibyo, yang waktu itu menjadi Menkeu. Kwik sebelum menjadi menteri adalah pengamat ekonomi. dia pengamat yang kritis, meskipun analisisnya, seperti analisis Christianto Wibisono, bias terhadap ekonomi konglomerat. yang dimaksud dengan konglomerat ini adalah konglomerat dari etnis Cina. sebab, terhadap para kroni pribumi, yang dipelihara oleh Ginandjar, misalnya, Kwik dan Christianto sering memberikan komentar-komentar pedas. beberapa kali Kwik, misalnya, pernah berpolemik dengan Mubyarto mengenai ekonomi rakyat dan koperasi, yang kesemuanya menunjukkan kalau Kwik lebih senang bersikap sinis kepada dua tema tadi. adalah Kwik pula yang berinisiatif minta pertolongan IMF. tapi Kwik kemudian "bertobat". setelah mengalami sendiri berhubungan dengan IMF, Kwik kemudian menyadari kesalahannya: IMF ternyata bukan dewa penolong, melainkan penyebar virus mematikan. sejak itu dia getol mengkampanyekan Anti-IMF dan merapat ke kelompok Rizal Ramli, Hartojo Wignjowijoto, dan Mubyarto. pada akhirnya pemerintahan Gus Dur menyadari kalau kerja sama dengan IMF tidak bisa dipertahankan. Rizal dan Kwik kemudian menjadi motor kampanye putus hubungan dengan IMF. menarik untuk mencermati apa yang dilakukan Bambang Soedibyo. ketika rejim Gus Dur berusaha untuk memutuskan hubungan dengan IMF, Bambang malah minta dukungan parlemen agar agenda yang sudah disepakati dalam LoI tetap dikerjakan. sikap Bambang ini dipuji oleh Sadli, ekonom tua yang sering disebut Revrisond sebagai bapaknya komprador (dalam sebuah sidang di MK untuk kasus judicial review UU Ketenagalistrikan, Sadli, yang mewakili saksi ahli dari pemerintah [pihak tergugat] menulis makalah yang mengusulkan agar kita menganut saja KAPITALISME PANCASILA. tapi MK kemudian membatalkan UU itu). jadi, jangan heran jika kemudian UU BHP disahkan persis saat Bambang menjadi menteri pendidikan. lagi pula, jangan lupakan track record Bambang yang lain, yang menghubungkannya dengan agenda liberalisasi di Indonesia. pertama, sebelum menjadi menteri, Bambang adalah anggota panitia ad-hoc MPR untuk amandemen pasal ekonomi UUD 45. dalam tim itu, yang diketuai Mubyarto, ia duduk sebagai anggota, bersama Sjahrir, Sri Adiningsih, Sri Mulyani, Didik J. Rachbini, dan Dawam Rahardjo. Bambang, bersama duo Sri dan Sjahrir, adalah kelompok yang sangat keras mengkritik Pasal 33 UUD 1945 dan berkehendak untuk menggantinya. sementara, Muby dan Dawam, menjadi kelompok lain yang dengan keras berpendapat bahwa pasal itu, beserta dengan penjelasannya, sangat penting untuk dipertahankan. usaha Muby dan Dawam untuk mempertahankan pasal itu akhirnya hanya separuh berhasil. pasal itu memang tidak diganti, tapi kemudian ditambahi oleh ayat baru yang pleonastik: ayat yang sebenarnya tidak perlu karena pada dasarnya sekadar mengulang dalam bahasa lain apa yang sudah disebutkan oleh ayat sebelumnya. kita tahu, Muby dan Dawam akhirnya mundur dari panitia ad hoc. dalam banyak kesempatan, Mubyarto setelahnya banyak bercerita bahwa yang paling memukul dirinya bukanlah perdebatan keras dalam panitia tadi, yang dianggapnya sudah biasa terjadi di kalangan akademik. yang membuatnya terpukul adalah sikap Bambang Soedibyo dan Sri Adiningsih, yang notabene adalah muridnya, yang "mempersetankan" masa lalu (ini bukan bahasa pak Muby), dimana Bung Hatta dianggap salah, Soekarno dianggap salah, dan termasuk Mubyarto dianggap sudah ketinggalan jaman. pendek kata: ini adalah waktunya untuk menerapkan ekonomi pasar. kedua, Bambang Soedibyo adalah menteri keuangan pertama yang merupakan staf pengajar di UGM. ini adalah hal serius yang perlu diperhatikan. selama lebih dari tiga dekade sejak Orde Baru berkuasa, kursi menteri keuangan tidak pernah lepas dari cengkeraman keluarga besar Mafia Berkeley (FE-UI). pemikiran ekonomi UI, pada dekade 1970-an, dikenal berbeda haluan dengan pemikiran ekonomi UGM. kalau UI ngomong perekonomian kota, maka UGM ngomong perekonomian desa, kalau UI membahas perekonomian perusahaan, maka UGM kajiannya adalah perekonomian rakyat kecil. tak heran, jika para ekonom UGM pada mulanya lebih suka menghimpunkan diri dalam PERHEPI (perhimpunan ekonomi pertanian indonesia) daripada ke ISEI (ikatan sarjana ekonomi indonesia). Mubyarto adalah ketua PERHEPI yang pertama. bagaimana bisa kursi Mafia Berkeley kemudian diberikan ke orang UGM? jangan salah, kursi itu ternyata hanya bisa diberikan kepada orang yang sepemikiran dengan Mafia Berkeley. ini kenyataan faktual. tidak ada dalam sejarah di negeri manapun para pejabat dan pegawai sebuah departemen menolak calon menteri yang ditunjuk oleh presiden. tapi itu terjadi di departemen keuangan kita. kalau tidak salah tujuh tahun lalu, waktu Gus Dur merombak kabinetnya, para pegawai departemen keuangan demonstrasi menolak masuknya Rizal sebagai bos baru di Depkeu. jadi, kenapa Depkeu bisa menerima Bambang? usaha untuk mempersatukan pemikiran FE-UGM dengan FE-UI mulai dirintis oleh Dibyo Prabowo, guru besar FE UGM yang kini menjadi rektor UAJY, pada dekade 1980-an. Dibyolah orang pertama UGM yang "diterima" baik di FE-UI. lokomotif yang dibawa Dibyo ini kemudian diikuti oleh Boediono, bekas karyawan BI yang kini menjadi Gubernur BI. mulai dari Boediono inilah gerbong ekonom UGM yang mendekat ke UI menjadi kian panjang. Bambang dan Anggito Abimanyu adalah dua contoh nama yang terkenal. para dirjen di Depkeu beberapa di antaranya kini juga berasal dari UGM. kesimpulannya, cukup jelas bukan?! hal ketiga yang menarik adalah, kalau ditelusuri, sejak awal Orde Baru, kursi dirjen pendidikan tinggi tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan pedagogi (IKIP), tetapi dikuasai oleh para EKONOM. mayoritas dirjen dikti dalam tiga dekade terakhir adalah para ekonom. bagaimana bisa? kita pasti bisa menjawabnya. UU BHP adalah salah satu hasilnya. demikian. *TN* [Non-text portions of this message have been removed]
