http://www.suaramerdeka.com/
WACANA

14 April 2009
Senjakala Politik Nahdliyyin

    * *Oleh T Yulianto*


HASIL quick count berbagai lembaga survei dan perhitungan sementara 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggambarkan realitas politik kemunduran 
politik partai-partai berbasis agama dan berbasis organisasi masyarakat 
(ormas) agama. Di antara partai-partai berbasis agama dan ormas agama, 
hanya PKS yang menunjukkan peningkatan jumlah suara pemilih meski tidak 
fenomenal.

Yang paling menyedihkan adalah nasib partai-partai yang kader dan 
simpatisannya mayoritas berasal dari Nahdhlatul Ulama (NU). Mereka 
"diganjar" penurunan suara pemilih secara signifikan. PKB yang dipimpin 
Muhaimin Iskandar yang mulai memarginalisasikan pengaruh Gus Dur, 
perolehan suaranya merosot tajam dibanding capaian Pemilu 2004 yang 
electoral vote-nya mencapai angka 11 persen.

PKB tinggal mendapatkan dukungan pemilih kurang dari enam persen. 
Demikian PPP, yang dipimpin Kader NU, Suryadharma Ali suaranya tinggal 
tersisa lima persen. Adapun partai sempalan semacam PPNUI, dan PKNU 
bahkan capaian suaranya diprediksi tidak mampu mencapai ambang 
parliemantary treshold (PT) sebesar 2,5 persen.

Kebangkrutan eksistensi partai berbasis Islam yang kader dan 
simpatisannya mayoritas adalah jamaah NU sendiri telah diperkirakan 
sebelumnya oleh berbagai analis politik nasional. PKB misalnya, partai 
ini yang secara simbolis didirikan oleh elite struktural PBNU pada 998 
mengalami kemerosotan politik karena faktor konflik internal 
berkepanjangan yang akhirnya juga memakan korban sang ikon, yakni Gus 
Dur yang tergusur dari kekuasaan politik primordialnya.

PKB yang kini diawaki oleh pengurus muda dari kalangan kaum Muda NU 
--terutama eksponen PMII-- tidak mampu mempertahankan loyalitas pemilih 
nahdliyyin. PKB justru ditinggalkan konstituennya yang mayoritas masih 
mengidolakan Gus Dur sebagai panutan sosial warga NU. PKB dari partai 
papan atas pada 1999 dan 2004 menjadi partai papan menengah yang kini 
dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain.

Kemunduran PPP, partai berbasis Islam yang pengurusnya kini banyak 
diawaki oleh kader NU juga semakin ditinggalkan basis pendukung, karena 
citra dan ideologi serta program yang ditawarkan tidak mampu menjawab 
kegelisahan konstituen.  PPP masih saja mengusung ide klasik tentang 
syariat Islam yang justru kini menjadi "komoditas usang" politik yang 
tidak diterima oleh pemilih muslim yang rasional dan kritis.


        Tiga Argumen

Mengapa partainya wong NU mengalami kebangkrutan politik? Ada tiga 
argumen yang bisa dijadikan jawaban. Pertama, partai berbasis massa 
mayoritas jamaah nahdliyyin adalah partai primodial yang selalu 
bergantung kepada patronase politik lokal. Masih saja mengusung figur 
ulama lokal dengan berharap mendapat dukungan penuh dari para santri dan 
masyarakat di seputar pesantren.

Realitas demikian yang menyulitkan partai berbasis dukungan jammaah 
nadhliyin untuk tumbuh berkembang menjadi partai besar, karena arus 
rasionalisasi politik pemilih, justru semakin mengendurkan ikatan 
patronase politik di kalangan pemilih nahdliyyin. Mayoritas pemilih 
nahdliyyin secara politik kini menjadi massa terapung yang diperebutkan 
oleh partai-partai berasas nasionalis semacam Demokrat, Golkar, dan PDI-P.

Kedua, partai berbasis dukungan jamaah nahdliyyin gagal memodernisasi 
fungsi mesin politik sesuai dinamika politik kontemporer. Selama ini 
PKB, PPP, PKNU, PPNUI bukanlah partai politik yang kreatif dalam 
menawarkan program, isu, dan harapan pembaruan kepada masyarakat (voters 
community).

Cenderung pasif dan pasrah kepada takdir politik yang konon mempercayai 
ikatan permanen dengan konstituen yang merupakan jammah Nahdliyyin. Jika 
partai lain semacam Demokrat, PDI-P, Golkar, PKS bahkan Gerindra-Hanura 
aktif dalam kampanye dengan berbagai "kreasi isu/program", PPP dan PKB 
justru tidak memiliki orientasi isu/program unggulan.

Ketiga, partai berbasis dukungan jamaah nahdliyyin tidak memiliki ikon 
kepemimpinan kultural-politik yang memadai dan representatif yang 
menarik di kalangan masyarakat pemilih dil uar NU. Bahkan di kalangan 
jamaah NU figur (ikon) kepemimpinan partai semacam PKB, PPP, PKNU tidak 
sebanding dengan kapasitas ikon partai lain. Pada awal 1999, Gus Dur 
boleh jadi merupakan ikon kepemimpinan kultural yang kharismatik namun 
saat ini kharisma Gus Dur telah surut dan tidak tergantikan oleh ulama 
NU lain.

Padahal ikon kepemimpinan partai adalah kekuatan efektif penarik simpati 
masyarakat pemilih. Kemenangan Partai Demokrat misalnya oleh berbagai 
analis politik bukan disebabkan pemilih memilih partai democrat an sich, 
namun sesungguhnya menganggap Partai Demokrat sebagai jembatan emas bagi 
pilihan SBY menjadi calon presiden.

Kemunduran eksistensi partai berbasis dukungan Jammaah Nahdliyyin 
memiliki implikasi politis dan cultural bagi Jammaah NU dalam dinamika 
politik nasional ditahun-tahun mendatang. Boleh jadi aspirasi dan 
kepentingan jammaah Nahdliyyin akan terabaikan oleh proses legislasi 
diparlemen dan tidak menjadi focus perhatian kebijakan pemerintah.

Basis jamaah NU yang mayoritas berada di pedesaan dan berprofesi menjadi 
petani, lambat laun terkonversi menjadi basis pendukung partai non-NU 
yang lebih memiliki perhatian dan komitmen akan peningkatan nasib 
petani. Boleh jadi basis jamaah NU lambat laun akan menjadi pemilih yang 
loyal terhadap partai lain. Melihat dari fakta politik demikian saat ini 
diperlukan rekonsiliasi kultural dan politis dikalangan aktor politik 
partai-partai berbasis dukungan jamaah NU.

Jika boleh disarankan, sudah waktunya elite PKB kubu Muhaimin mencoba 
mencari jalan untuk rekonsiliasi dengan kelompok PKB Gus Dur, yang 
kekuatan politiknya terbukti signifikan. Demikian para ulama pendukung 
PKNU lebih bijak apabila melakukan instrospeksi kultural dengan poros 
ulama politik NU yang berada dipartai lain semacam PPP, PKB untuk 
mencari jalan bagi unifikasi politik NU.

NU memang tidak berpolitik. Namun elite jammiyah NU serta elite jamaah 
NU berpolitik yang ironisnya selama ini tidak membawa kepentingan 
kolektif warha nahdliyyin. Untuk itulah perlu dicari terobosan politik 
progresif menyatukan potensi kekuatan politik kader NU dalam sebuah 
formula pembangunan kembali partai berbasis dukungan jamaah nahdliyyin 
yang solid dan tidak berbudaya konflik. (35)
       
----  T Yulianto, Koordinator Pendidikan PRP (Perhimpunan Rakyat 
Pekerja) Solo

Basis jamaah NU yang mayoritas berada di pedesaan dan berprofesi menjadi 
petani, lambat laun terkonversi menjadi basis pendukung partai non-NU 
yang lebih memiliki perhatian dan komitmen akan peningkatan nasib petani.


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke