Masa Depan Politik NU Umar Syadat Hasibuan Kandidat Doktor Ilmu Politik UI
Selain militer, NahdlatulUla ma atau NU adalah pi -hak yang paling sering di -perbincangkan dalam se -ja rah pemilihan umum diIn donesia. Arah angin du -kung an kelompok ini selalu diperhi tungkan oleh mayoritas peserta pes ta demokrasi di Tanah Air. Besarnya daya tarik nahdliyin ini ter utama disebabkan oleh besarnya jumlah basis pendukungnya. Meski tidak ada data pasti, sekitar 30 per sen pemilih di Indonesia diyakini warga NU. Jadi, jika Pemilu 2009 di ikuti 172 juta pemilih, 51,6 juta di an taranya merupakan nahdliyin. Masalahnya, suara nahdliyin di duga tidak sebulat suara pemilih tradisional lain di Indonesia, seperti ka um nasionalis. Hal ini terlihat dalam Pemilu 2009 ini. Hasil quick count ber bagai lembaga survei dan penghitungan sementara KPU menggambar kan realitas kemunduran partaipar tai politik berbasis NU. Partai politik tersebut seakan ‘di ganjar’ penurunan suara pemilih se cara signifikan. PKB, misalnya, par tai yang dipimpin Muhaimin Iskan dar ini suaranya merosot tajam yang ha nya memperoleh dukungan ku rang dari enam persen suara dibanding kan capaian Pemilu 2004 yang mencapai angka 11 persen. Demikian pula PPP, yang dipim pin kader NU, Suryadharma Ali, sua ranya tinggal tersisa lima persen. Ada pun partai sempalan semacam PPNUI dan PKNU bahkan capaian sua ranya diprediksi tidak mampu mencapai ambang parliemantary tres hold sebesar 2,5 persen. Berkurangnya dukungan terha dap partai-partai berbasis konsti tuen NU sendiri sebenarnya telah di perkirakan sebelumnya oleh berbagai analis politik nasional, termasuk dari survei dan lembaga riset. PKB, mi salnya, yang didirikan oleh tokohtokoh struktural PBNU pada 1998 mengalami kemerosotan politik ka rena konflik internal berkepanjang an yang berujung pada penurunan suara partai. Sedangkan, PPP semakin ditinggal kan basis pendukungnya lantaran gagal menawarkan citra, ideologi, ser ta program partai yang mampu men jawab kegelisahan dan kebutuhan riil konstituen. Bagi pemilih Mus lim yang rasional dan kritis, ten tu saja pencitraan PPP sebagai par tai pengusung syariat Islam tidak mudah diterima lagi. Berdasarkan fenomena menurunnya dukungan partai-partai ber ba sis NU pada pemilu kali ini, tampak nya ada suatu persoalan besar yang menimpa jagat perpolitikan di tubuh NU. Harus diakui bahwa ke munduran partai-partai berbasis NU tersebut tak lepas dari fragmentasi suara nahdliyin ke dalam beberapa kekuatan politik. Namun demikian, fenomena larinya suara tradisional partai berbasis NU ke partai lain, terutama ke Partai Demokrat, ada lah gejala yang patut dicermati dan direfleksikan secara serius. Pengalaman ini seolah mengingat kan kembali masa lalu NU yang sejak fusinya ke dalam PPP tahun 1973 selalu menjadi objek dari pertarungan politik kekuasaan. Dimulai saat terpinggirkannya orang-orang NU di Masyumi (1939) yang menyebabkan NU berdiri sendiri sebagai Partai Nahdlatul Ulama (1952). De ngan kemenangan mengimbangi PNI dan PKI, NU mengalami pemberangus an oleh Orde Baru. Pemberangusan itu menyebabkan ‘tubuh gemuk’ NU dipangkas dalam PPP (1973) yang terbukti ‘menyaki ti’ dengan memarjinalkan wakil nah dliyin dalam kabinet. Belakangan, partai politik yang pembentukannya difasilitasi PBNU, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terusmenerus dilanda ‘konflik berlarutlarut’. Hal itulah yang menjadikan per golakan dalam tubuh NU karena banyaknya kader NU masuk dalam ge langgang politik. Kemudian, hal itu juga menjadikan organisasi ini se makin kewalahan mengontrol turbulensi politik. Dengan kata lain, manajemen politik NU gagal dalam mengawal kepentingan warganya pada pemilu kali ini. Nasib politik NU pada Pemilu 2009 ini tentu memprihatinkan dan tidak menguntungkan bagi nahdli yin di masa mendatang. NU, baik se cara organisatoris maupun kultu ral, terkesan sudah terpecah-belah dan pada akhirnya hanya berperan seba gai pendulang suara bagi partai poli tik yang tak berbasis NU. Gejala umum seperti ini jelas terlihat pada pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Akibatnya, NU hanya ber main di tingkat isu parsial dan per mukaan ketimbang persoalan yang lebih vital, yaitu pembelaan secara sosial dan politik terhadap nasib warganya. Quo Vadis Meski berbentuk ormas keagama an, NU tidak bisa mengingkari masa lalunya sebagai organisasi politik. Ini berarti budaya politik yang terbangun puluhan tahun tidak pernah hilang, bahkan justru semakin me nguat. Sayangnya, dalam berpolitik, para politikus NU tidak mau mengom promikan warisan kultural me reka. Akibatnya, tradisi politik mo dern yang mengandaikan pembangunan sistem politik yang kuat, orga nisasi kepartaian yang tertata, rek rut men kepemimpinan berbasis ke mampuan (merit-based leadership), dan mekanisme kompetisi yang sehat sulit berkembang dalam politik NU. Ironisnya, para politikus NU jus tru menjadikan warisan kultural ini sebagai instrumen berpolitik. Me reka mengeksploitasi simbol-simbol tradisi, seperti kiai, pesantren, atau is tighasah sebagai kekuatan politik mereka. Dengan begitu, preferensi po litik massa bisa dipengaruhi dan diarahkan seturut patronase figur, bukan keandalan program. Begitu pula model rekrutmen ke pemimpinan yang cenderung tidak kompetitif karena selalu didominasi oleh para elite kultural yang bersandar sepenuhnya pada ikatan fam i lial. Persaingan antarelite tak jarang hanya berputar dalam lingkungan hubungan familial. Dalam konteks se macam ini, nyaris tidak ada sistem yang kuat karena aturan organisasi se lalu bisa dikalahkan atau setidak nya dimanipulasi oleh figur patron. Revitalisasi Tidak bisa dipungkiri bahwa ke ku at an massa NU yang berjumlah 40 jutaan orang itu akan selalu men jadi incaran partai politik. Disadari atau tidak, dengan model hubungan pat ron-klien yang melandasi hubung an-hubungan tradisional NU, kiai yang memegang otoritas tertinggi da lam keagamaan, sosial, dan politik umat akan menjadi bahan rebutan po litik untuk menyedot banyak massa. Hal ini sesuai dengan penandasan Donald E Smith dalam Religion and Po litical Development (1970) yang meng gambarkan budaya politik Du nia Ketiga yang menggunakan aga ma sebagai kekuatan politik (religio po litik). Posisi ulama (kiai) dalam NU yang memegang kedaulatan tertinggi akan membuat ia dibutuhkan politisi abangan sebagai “perantara bu da ya” (cultural brokers) guna men ja di mag net penyedot suara orang-orang desa. Hal ini terbukti dengan diperebut kannya kiai-kiai NU oleh partai-par tai politik, baik yang berbasis NU mau pun yang bukan berbasis NU. Kon disi demikian memaksa politisi NU—yang sebagian besar adalah kiai—saling berseteru secara berkelan jutan. Rivalitas para kiai ini, disa dari atau tidak, sebetulnya sangat ti dak menguntungkan bagi masa depan NU sebagai jam’iyah, jama’ah, atau pun nahdlah. Sebagaimana kita lihat, konflik dalam tubuh NU (te pat nya po litisi NU) cenderung meng arah pa da terciptanya kubu-kubu yang terli bat pada ketegangan yang tentunya potensial melahirkan perpecahan. Karena itu, jika para kiai tidak mampu menaikkan posisi tawarnya, dari ‘broker budaya’ pendulang sua ra kepada posisi politik yang lebih signifikan, kiai dan NU akan terus dimanfaatkan dengan hanya berlandaskan pada kalkulasi kuantitas. Politik NU tidak akan mampu berja ya sebagaimana halnya keikutserta an mereka dalam merumuskan UUD 1945, inisiasi mengumandangkan ma nifesto Resolusi Jihad yang meng gelorakan perlawanan terhadap ko lonial, atau saat NU menjelma civil so ciety yang menjalankan peran counter-balancing terhadap Orde Baru. Politik NU akan selamanya men ja di sistem politik tradisional yang tidak mampu berlaga dalam perta rungan politik kontemporer yang bersifat lintas batas primordial. Se ti daknya, kemenangan Partai De mok rat pada Pemilu 2009 ini men jadi bukti bahwa politik NU yang selama ini diaspirasikan oleh partaipartai berbasis NU masih bersifat tradisional karena belum mampu menjangkau suara dan pemilih lain, selain dari suara warga NU sendiri. Tampaknya, dalam menghadapi mar ginalitas politik NU belakangan ini, kiranya sangat mendesak bahwa or ganisasi ini perlu merevitalisasi pe ran politiknya. NU perlu merevisi kem bali gerak politiknya dalam kan cah perpolitikan nasional agar be nar-benar mampu mengendalikan lokomo tif transformasi sosial-politik dan keagamaan. Demikian pula, kepada para politikus NU agar seyogianya mulai me mikirkan sebuah reformulasi terha dap tradisi politik mereka. Bagai ma napun, tak mungkin menghilang kan darah politik NU yang telah di infuse sejak zaman pergerakan, se perti halnya tidak realistis pula membatasi afiliasi politik warga NU yang beragam. Penting artinya bagi NU agar para politikusnya me nyu blimasi warisan kulturalnya dengan format politik modern. a73 ------------------------------------ ______________________________________________________________________ http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke: [email protected] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
