Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (10)
Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan
tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang
diambil dari berbagai sumber,
= = = = = == = = = = =
Antara News, 11 Mei 2009
Siapa Yang Layak Jadi Pendamping SBY
Jakarta (ANTARA News) - Siapa pendamping calon presiden (capres) Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih menjadi pertanyaan dan
misteri, ditambah dengan perdebatan antara kader partai politik (parpol) dan
tokoh profesional, serta pertarungan konsep ekonomi liberalisme dan ekonomi
kerakyatan.
Bursa nama bakal cawapres yang akan mendampingi SBY semakin ramai, seperti
Mensesneg Hatta Radjasa, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Gubernur
BI Boediono, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan figur lainnya
kerap disebut untuk dapat duduk di kursi RI 2.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng, seusai
diskusi publik di Jakarta, Kamis (7/5), mengatakan siapa yang layak,
keputusannya ada di tangan SBY, karena partai Demokrat telah memberi mandat
penuh untuk untuk menentukan pasangannya.
Dia menyebut beberapa tokoh dari parpol dan profesional telah menjadi
pertimbangan SBY untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres) yang akan
bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 8 Juli 2009 mendatang.
Menanggapi soal pertarungan calon dari parpol dan profesional ini, Andi yang
juga menjabat sebagai juru bicara kepresidenan ini mengatakan bahwa calon
pasangan SBY haruslah orang yang diterima oleh semua pihak dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
Lima kriteria cawapres yang disebutkan oleh SBY memiliki integritas
kepribadian yang baik, kapabilitas, memiliki loyalitas penuh kepada presiden
sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi, bisa diterima oleh
masyarakat luas, harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi
yang terbangun pada pemerintahan berikutnya.
Menanggapi masalah perbedaan pendapat antara cawapres dari parpol atau
profesional, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinov
Chaniago mengatakan SBY bisa memilih bakal cawapres berdasarkan
keinginannya, karena tidak ada partai yang bisa memaksakan kehendak untuk
mengajukan bakal cawapres.
"Dengan perimbangan suara yang dimiliki Partai Demokrat dan para koalisinya,
maka tidak ada yang bisa memaksa kehendaknya untuk mengajukan cawapres,"
jelasnya.
Sedangkan pengamat politik Bachtiar Effendi, SBY bisa maju sendiri jika
partai koalisi memaksakan untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres.
Tentang berbagai kalangan yang menolak tokoh profesional karena dianggap
tidak memiliki kendaraan partai, Bachtiar menganggap pendapat tersebut tidak
objektif.
"Pendapat ini tidak objektif. Berilah kesempatan pada kaum profesional,
karena yang penting siapa nanti yang akan dipilih SBY," kata Bachtiar, di
Jakarta, Rabu.
Dia juga menyebut kader parpol yang tergabung dalam koalisi tersebut bisa
mendapat jatah menteri kabinet dalam pemerintahan yang dibangun bersama.
"Untuk menentukan pilihannya, SBY cukup sendiri, sedangkan partai koalisinya
cukup untuk mengisi pembantunya (menteri-menteri)," tegasnya.
Tentang kekhawatiran tokoh profesional, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani
dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang berhaluan ekonomi pasar
(liberalisme) akan menghambat perolehan suara SBY.
Dia juga menyebut bahwa yang menolak paham ekonomi liberalisme itu tidak
terlalu banyak. "Berapa banyak sih orang yang menyebut itu," tegasnya.
Bachtiar menyebut korelasi konsep ekonomi yang dianut SBY tidak berbeda jauh
dengan yang ada sekarang.
"Kita lihat hasilnya nanti. Jika perolehan suara SBY kurang dari 50 persen,
paham itu sangat berpengaruh," katanya.
Untuk itu layak kita tunggu siapa yang akan digandeng SBY untuk dijadikan
cawapresnya yang kan dideklarasikan pada 15 Mei 2009 mendatang.
"Nama cawapres masih ada di kantong Pak SBY, saya belum lihat-lihat, tidak
sempat ngintip-ngintip," kata Andi Mallarangeng.
Deklarasi Cawapres SBY
Belum diumumkannya siapa pasangan SBY ini telah memunculkan berbagai
manuver politik dan deklarasi cawapres yang diajukan beberapa parpol anggota
koalisi.
PKS telah mendeklarasikan Hidayat Nurwahid, PAN dengan Hatta Rajasa sebagai
calonnya dan Muhaimin Iskandar juga dicalonkan PKB untuk mendampingi SBY
maju dalam pilpres 8 Juli 2009 mendatang.
Tidak hanya dari anggota koalisi, setelah Partai Golkar mengijinkan kadernya
bisa menjadi cawapres di luar partainya, muncul nama seperti Akbar Tandjung
dan Fadel Muhammad.
Bachtiar Effendi mengatakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung
layak untuk dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres)
untuk mendampingi calon presiden (capres) SBY dibanding kader Golkar
lainnya.
Menurut Bachtiar Effendi, banyak kader Golkar yang mampu untuk dicalonkan
menjadi cawapres seperti Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Fadel Muhammad.
Namun, Bachtiar meragukan apakah SBY mau memilih Akbar sebagai pendampingnya
setelah Golkar menentukan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sebagai pasangan
Capres-cawapres dalam pilpres mendatang.
Andi Mallarangeng, juga menegaskan bahwa Partai Demokrat belum menerima
usulan nama cawapres secara resmi dari Partai Golkar maupun dari kader
Golkar secara langsung.
"Kalau dari usulan resmi Golkar kan tidak ada. Kalau dari kader Golkar saya
tidak hitung itu yang mana," kata Andi Mallarangeng.
Demokrat-PDIP Merapat?
Berbagai pemberitaan tentang merapatnya Demokrat dan PDIP yang sebelumnya
tidak harmonis ini bisa mengubah peta politik Indonesia.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar
Pranowo mengatakan kemungkinan koalisi PDIP dengan Partai Demokrat bisa saja
terjadi, walaupun kecil.
"Secara logika, 80 persen susah terjadi, tetapi 20 persen sisanya bisa
terjadi. Dalam politik segalanya bisa terjadi," kata Ganjar.
Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Situmpul juga tidak membantah kalau
partainya telah melakukan ajakan untuk melakukan koalisi.
Ruhut mengungkapkan bahwa Partai Demokrat telah berkali-kali melakukan
pertemuan dengan Taufik Kiemas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP.
"Kita mengerti keberadaan PDIP dan keberadaan Bu Mega. Beliau mantan
presiden, negarawan dan pimpinan parpol besar. Karenanya kami sabar
menunggu. Partai Demokrat sabar menunggu PDIP. Para pimpinan PDIP bersabar,
kita saling pengertian. Bagaimana pun kita mau `everybody happy`. Kita mau
kemenangan kita tanpa sakiti hati orang lain," katanya.
Jika koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi, maka bakal calon cawapres akan
kembali bertambah. Beberapa alternatif bakal calon cawapres dari PDIP,
seperti anak kandung Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan Sekretaris
Jendral (Sekjen) PDIP Purnomo Anung.
Untuk itu layak kita tunggu siapa pendamping SBY dalam pilpres 8 Juli 2009
mendatang. Kita baru mengetahui 15 Mei atau sehari sebelum pendaftaran
capres-cawapres untuk mengikuti pilpres ditutup 16 mei 2009. (*)
* * *
Lampungpost, 11 Mei 2009
PDI-P di Ambang Perpecahan
JAKARTA (Lampost): PDI Perjuangan (PDI-P) bernasib sama dengan Partai
Golkar ketika menggagas tawaran koalisi dengan Partai Demokrat. Elite Golkar
terbelah, ada yang ingin merapat ke SBY, ada juga yang ngotot mengajukan
capres. Persoalan itu juga sedang melanda PDI-P.
Sebagian elite partai berlambang banteng moncong putih ingin merapat
ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), calon presiden Partai Demokrat. Padahal
Megawati Soekarnoputri dalam pleno terakhir DPP PDI-P tetap berkukuh menjadi
calon presiden (capres).
Adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas yang turut
memelopori koalisi PDI-P dengan Demokrat. Taufik yang juga suami Megawati
mengaku senang dengan Demokrat yang menyerahkan kepada PDI-P memilih posisi
di kabinet.
Akan tetapi, menurut seorang tokoh senior PDI-P yang menjadi
penghubung dengan Demokrat, koalisi PDI-P-Demokrat sesungguhnya untuk
kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu tetap terjaminnya negara
kebangsaan yang mengedepankan kemajemukan.
"Negara kebangsaan itulah titik temunya. PDI-P ingin memastikan SBY
dan Demokrat tetap berada dalam jalur kebangsaan, tidak tersandera dalam
dukungan partai-partai kanan," kata dia di Jakarta, Minggu (10-5).
Harapan tokoh senior PDI-P itu sejalan dengan keinginan Demokrat.
"PDI-P kan selama ini menjadi partner yang bersikap kritis terhadap kabinet,
tapi bukan tidak mungkin ke depan bisa jadi partner yang mengawal kabinet,"
kata Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.
Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menambahkan Demokrat terus
melakukan pendekatan ke PDI-P untuk membentuk koalisi yang kuat di
pemerintahan dan parlemen. "Pendekatan, lobi, maupun silaturahim tidak
semudah yang dibayangkan. Penjajakan itu masih panjang," kata dia dalam
jumpa pers kemenangan Demokrat di Jakarta, kemarin.
SBY Akui
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga
mengakui adanya komunikasi dua partai yang kini masih berjalan. Untuk
kepentingan bangsa, kata SBY, segalanya bisa terjadi.
Kepastian koalisi dua partai nasionalis itu ditentukan dalam satu dua
hari ini. Para pengambil keputusan di PDI-P kemarin bertemu di dua tempat
terpisah. Ada pertemuan Dewan Pertimbangan Pusat yang membahas koalisi
dengan Demokrat. Mereka terus mematangkan koalisi dan tinggal menunggu restu
dari Megawati. Satunya lagi pertemuan tim kecil yang dipimpin Megawati.
Pertemuan ini mematangkan pencapresan Megawati.
Sementara itu, ada tidaknya restu Megawati itulah yang bakal
mengantarkan PDI-P ke persimpangan jalan. Megawati kini menghadapi dilema,
yaitu tetap menjunjung martabat partai dengan berkukuh menjadi capres atau
membiarkan negara kebangsaan terkungkung partai-partai kanan yang lebih dulu
menyatakan diri bergabung dengan Demokrat.
Sebagian elite, PDI-P pun sepakat mengusung Puan Maharani, putri
Megawati-Taufik, untuk berpasangan dengan SBY. Sejumlah opsi itulah yang
kemarin dibahas tim kecil PDI-P dengan Megawati.
"Tim kecil tadi rapat dengan Ibu (Mega) untuk mengambil
langkah-langkah yang akan kami lakukan dari Senin besok sampai dengan
tanggal 15 nanti," tutur Tjahjo Kumolo, salah seorang anggota tim kecil.
Tenggat 15 Mei itulah batas akhir PDI-P menentukan sikap karena saat itulah
SBY mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden di Bandung.
PDI-P memang makin sulit mencari teman koalisi karena partai yang
meraih 16,61% kursi di DPR masih membutuhkan 3,39% kursi di DPR untuk bisa
memenuhi syarat mengajukan pasangan capres, yaitu 20% perolehan kursi di
DPR. Padahal, tinggal Gerindra yang meraih 5,36% kursi di DPR yang belum
menentukan koalisi.
Persoalannya, PDI-P dan Gerindra sama-sama ngotot menjadi capres.
Sebaliknya Golkar sudah berkoalisi dengan Hanura. Empat partai lain, yaitu
PKS, PAN, PPP, dan PKB sudah lebih dulu merapatkan barisan dengan Demokrat.
"Opsinya kan tinggal kami maju atau tidak. Kalau maju, akan ada
penambahan parpolnya," kata Tjahjo. Untuk bisa mengajukan capres berbasis
perolehan suara sah nasional 25%, PDI-P masih membutuhkan 10,97% suara.
Karena itulah, kata dia, PDI-P yang meraih 14,03% suara mulai melirik partai
kecil untuk menambal lubang tersebut. Lirikan yang sudah terlambat. n MI/R-1
* * *
Antara, 11 Mei 2009
Komnas HAM Usulkan Pemilu Khusus
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)
mengusulkan Pemilu Khusus bagi warga negara yang kehilangan hak pilihnya
saat Pemilu Legislatif 9 April lalu yang waktunya diselenggarakan bersamaan
dengan Pilpres 8 Juli.
Rekomendasi Komnas HAM ini didasarkan pada temuan lapangan di mana sekitar
49,5 juta jiwa pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih merekanya dengan
berbagai alasan, kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Beberapa temuan tersebut meliputi carut-marutnya sistem penyelenggaraan
Pemilu sehingga hak pilih warga hilang begitu saja, Daftar Pemilih Tetap
(DPT) hanya dilihat sebagai prasyarat administrasi dan bukan sebagai esensi
hak sipil politik warga.
Selanjutnya, tidak ada kebijakan khusus sistem anggaran (APBN) untuk
menggelar Pemilu, ketidakmampuan KPU Pusat, sentralisasi kewenangan KPU
Pusat, kelemahan organisasional eksekusi dan lemahnya perangkat pengawasan
Pemilu.
"Dari hasil temuan lapangan terbukti bahwa penghilangan hak konstitusi
secara masif dimana 20-40 persen rakyat tidak dapat memilih karena kesalahan
pengolahan sistem Pemilu mulai dari DP4, DPS, DPT dan lainnya," kata Ridha.
Menurut Ridha, carut-marutnya pelaksanaan Pemilu 9 April lalu tidak
serta-merta menjadi tanggung jawab tunggal KPU, tetapi juga pemerintah.
"Ini tanggung jawab Presiden. Jadi, Presiden harus meminta maaf kepada
seluruh rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral beliau sesuai UU No
39/1999," tegas Ridha.
Untuk itu, Presiden, demikian Ridha, mesti membentuk Peraturan Pengganti
Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilu Khusus bagi warga yang kehilangan hak
konstitusinya.
Ridha juga meminta DPR untuk memaksa KPU meminta maaf atas amburadulnya
pelaksanaan Pemilu .
"Silahkan DPR mengambil langkah untuk memberi tindakan tegas kepada KPU,"
katanya.
Pandangan serupa dikemukakan Ketua Komisi Advokasi Suara Rakyat, Adi Masardi
yang menilai kinerja KPU Pusat pimpinan Hafiz Ansyari ini jauh lebih buruk
dari KPU 2004 pimpinan Nazaruddin.
"Yang sekarang lebih jahat dari sebelumnya karena merusak sistem," kecam
mantan Jubir Presiden di era Abdurachman Wahid itu. (*)
a.. * *
Gatra, 10 Mei 2009
Selebritas Hiasi Wajah Baru DPR
Beberapa selebritas menghiasi wajah baru legislatif periode mendatang.
Tercatat beberapa nama seperti Venna Melinda dan Inggrid Kansil dari Partai
Demokrat, Rieke Dyah Pitaloka dan Deddy Gumelar alias Mi`ing dari PDI
Perjuangan, serta Tantowi Yahya dan Nurul Arifin dari Partai Golkar.
Selain itu, terdapat pula nama pemain sinetron Primus Yustisio di bawah
bendera Partai Amanat Nasional, dan Rachel Maryam dari Partai Gerindra.
Menanggapi fenomena ini, pengamat politik Bima Arya, di Jakarta, Sabtu
(9/5), mengatakan, keberadaan artis dalam parlemen pada pemilihan umum
(pemilu) 2009 sungguh diluar dugaan dibanding pemilu 2004. "Sekitar 10%
kursi di parlemen nanti diisi oleh para artis. Ini sangat luar biasa!"
ujarnya.
Masalahnya, lanjut Bima, para selebritas harus bisa membagi waktunya sebagai
artis dan wakil rakyat. "Artis itu kan waktunya nggak banyak. Sedangkan
sebagai wakil rakyat, mereka harus banyak belajar, terutama menyangkut
kemampuan komunikasi politik, tidak saja kepada konstituennya, tetapi juga
sesama anggota parlemen, sesama elit tetapi juga dalam berkomunikasi dengan
pemerintah," ujar Bima.
Sedangkan pengamat politik Yudi Latif berpendapat, parlemen masih akan
didominasi wajah-wajah lama.
"Jadi, meski banyak artis yang lolos tetapi parlemen akan didominasi
wajah-wajah lama, serta figur-figur yang memiliki hubungan dengan incumbent
atau sosok elit seperti Edhie Baskoro (putra Susilo Bambang Yudhoyono) dan
Puan Maharani (putri Megawati Soekarnoputri)," tuturnya. [EL, Ant]
* * *
Detik News, 10 Mei 2009
Golput Juara Karena Politisi Tak Bisa Dipercaya
Jakarta - Golongan putih atau golput menjadi juara pemilu 2009. Hampir 50
juta orang tidak menggunakan haknya. Hasil ini dinilai berbahaya bagi masa
depan bangsa. Tapi bila diurut akar persoalannya karena kaum golput tidak
percaya lagi dengan sistem politik yang ada.
"Sistem menjadi tidak bisa dipercaya karena partai dan tokoh berkecamuk.
Jadi komplit kekecewaaan masyarakat, dan jumlahnya yang dahsyat ini
berbahaya eksistensi kehidupan bernegara. Golput juga menjadi pengalaman
masyarakat," kata pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi melalui
telepon, Minggu (10/5/2009).
Kaum golput, tentunya mengambil alasan tidak berpartisipasi dalam pemilu
karena melihat orang yang dipilihnya tidak punya prospek dan terbukti dari
pengalaman masa lalu.
"Biasanya kecewa dengan tokoh, partai, dan sistem. Tokoh dan partai tidak
bisa dipercaya, dan sistem politik menjadi kacau balau karena hanya
mengandalkan tokoh dan partai," jelasnya.
Alasan soal tokoh, biasanya karena leadership sang tokoh tidak menyentuh
mereka dan harapan mereka juga tidak terwujud. "Pemimpin tidak bisa
menyatukan semaksimal mungkin keinginan masyarakat . Tidak bisa menegosiasi
secara manajerial dan resources sehingga bisa memberi kemakmuran," tutupnya.
* * *
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG.
Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.12.11/2089 - Release Date: 30/04/2009
17:53
[Non-text portions of this message have been removed]
