saya usul cak imin aja, biar aku bisa keliling jadi duta timur tengah! BENJAMIN KETANG -------------------------------
Jl. Imam Bonjol 08 Krajan Tamansari Wuluhan Jember 61862 East Java Indonesia Phone: +62 336 622143 Mobile: +62 81383709948 e-mail: [email protected] Website:www.iipac.wordpress.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Term life insurance is issued by Household Life Insurance Company, home office, Detroit MI, administrative office Bridgewater, NJ and in New York by First Central National Life Insurance Company of New York, home office New York, NY, administrative office Bridgewater, NJ, which assumes all responsibility for the offer. The Policy is issued as Form Number HLI-8-118 for Household Life Insurance Company and Form Number CNY-8-815 for First Central National Life Insurance Company of New York, or variation of such. This is an offering for insurance and it is NOT a deposit, NOT FDIC insured, NOT insured by any federal government agency, and is NOT guaranteed by the Bank. Rated A+ "Superior" (2nd Highest Rating of 16) by A.M. Best Company. Cost varies by age and term and benefits may vary due to misstatement of age or sex.. Life insurance policies contain exclusions and limitations. Maximum face value may not be available in all states. ADV - 08-157 PRIVACY/SECURITY We maintain strict security standards and procedures to prevent unauthorized access to information about you. HSBC will never contact your e-mail or otherwise to ask you to validate personal information such as your user ID, Password, or account numbers. If you receive such a request, please call 1-888-404-4050. Visit HSBC Insurance for more information: Privacy: http://4275552.goodtosea.com/c.php?aid=120&lid=1244 Security: http://4275552.goodtosea.com/c.php?aid=120&lid=1243 Terms and Conditions : http://4275552.goodtosea.com/c.php?aid=120&lid=1245 HSBC Insurance 200 Somerset Corporate Blvd. Suite 100 Bridgewater, NJ 08807 Copyright HSBC North America, Inc., 2007. All Rights Reserved --- On Tue, 5/12/09, Umar Said <[email protected]> wrote: From: Umar Said <[email protected]> Subject: [kmnu2000] Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (10) To: "KMNU" <[email protected]> Date: Tuesday, May 12, 2009, 2:40 PM Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (10) Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang diambil dari berbagai sumber, = = = = = == = = = = = Antara News, 11 Mei 2009 Siapa Yang Layak Jadi Pendamping SBY Jakarta (ANTARA News) - Siapa pendamping calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih menjadi pertanyaan dan misteri, ditambah dengan perdebatan antara kader partai politik (parpol) dan tokoh profesional, serta pertarungan konsep ekonomi liberalisme dan ekonomi kerakyatan. Bursa nama bakal cawapres yang akan mendampingi SBY semakin ramai, seperti Mensesneg Hatta Radjasa, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, Gubernur BI Boediono, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan figur lainnya kerap disebut untuk dapat duduk di kursi RI 2. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng, seusai diskusi publik di Jakarta, Kamis (7/5), mengatakan siapa yang layak, keputusannya ada di tangan SBY, karena partai Demokrat telah memberi mandat penuh untuk untuk menentukan pasangannya. Dia menyebut beberapa tokoh dari parpol dan profesional telah menjadi pertimbangan SBY untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 8 Juli 2009 mendatang. Menanggapi soal pertarungan calon dari parpol dan profesional ini, Andi yang juga menjabat sebagai juru bicara kepresidenan ini mengatakan bahwa calon pasangan SBY haruslah orang yang diterima oleh semua pihak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Lima kriteria cawapres yang disebutkan oleh SBY memiliki integritas kepribadian yang baik, kapabilitas, memiliki loyalitas penuh kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi, bisa diterima oleh masyarakat luas, harus meningkatkan kekokohan dan efektivitas dari koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikutnya. Menanggapi masalah perbedaan pendapat antara cawapres dari parpol atau profesional, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinov Chaniago mengatakan SBY bisa memilih bakal cawapres berdasarkan keinginannya, karena tidak ada partai yang bisa memaksakan kehendak untuk mengajukan bakal cawapres. "Dengan perimbangan suara yang dimiliki Partai Demokrat dan para koalisinya, maka tidak ada yang bisa memaksa kehendaknya untuk mengajukan cawapres," jelasnya. Sedangkan pengamat politik Bachtiar Effendi, SBY bisa maju sendiri jika partai koalisi memaksakan untuk menempatkan kadernya sebagai cawapres. Tentang berbagai kalangan yang menolak tokoh profesional karena dianggap tidak memiliki kendaraan partai, Bachtiar menganggap pendapat tersebut tidak objektif. "Pendapat ini tidak objektif. Berilah kesempatan pada kaum profesional, karena yang penting siapa nanti yang akan dipilih SBY," kata Bachtiar, di Jakarta, Rabu. Dia juga menyebut kader parpol yang tergabung dalam koalisi tersebut bisa mendapat jatah menteri kabinet dalam pemerintahan yang dibangun bersama. "Untuk menentukan pilihannya, SBY cukup sendiri, sedangkan partai koalisinya cukup untuk mengisi pembantunya (menteri-menteri) ," tegasnya. Tentang kekhawatiran tokoh profesional, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang berhaluan ekonomi pasar (liberalisme) akan menghambat perolehan suara SBY. Dia juga menyebut bahwa yang menolak paham ekonomi liberalisme itu tidak terlalu banyak. "Berapa banyak sih orang yang menyebut itu," tegasnya. Bachtiar menyebut korelasi konsep ekonomi yang dianut SBY tidak berbeda jauh dengan yang ada sekarang. "Kita lihat hasilnya nanti. Jika perolehan suara SBY kurang dari 50 persen, paham itu sangat berpengaruh, " katanya. Untuk itu layak kita tunggu siapa yang akan digandeng SBY untuk dijadikan cawapresnya yang kan dideklarasikan pada 15 Mei 2009 mendatang. "Nama cawapres masih ada di kantong Pak SBY, saya belum lihat-lihat, tidak sempat ngintip-ngintip, " kata Andi Mallarangeng. Deklarasi Cawapres SBY Belum diumumkannya siapa pasangan SBY ini telah memunculkan berbagai manuver politik dan deklarasi cawapres yang diajukan beberapa parpol anggota koalisi. PKS telah mendeklarasikan Hidayat Nurwahid, PAN dengan Hatta Rajasa sebagai calonnya dan Muhaimin Iskandar juga dicalonkan PKB untuk mendampingi SBY maju dalam pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Tidak hanya dari anggota koalisi, setelah Partai Golkar mengijinkan kadernya bisa menjadi cawapres di luar partainya, muncul nama seperti Akbar Tandjung dan Fadel Muhammad. Bachtiar Effendi mengatakan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung layak untuk dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) SBY dibanding kader Golkar lainnya. Menurut Bachtiar Effendi, banyak kader Golkar yang mampu untuk dicalonkan menjadi cawapres seperti Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Fadel Muhammad.. Namun, Bachtiar meragukan apakah SBY mau memilih Akbar sebagai pendampingnya setelah Golkar menentukan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sebagai pasangan Capres-cawapres dalam pilpres mendatang. Andi Mallarangeng, juga menegaskan bahwa Partai Demokrat belum menerima usulan nama cawapres secara resmi dari Partai Golkar maupun dari kader Golkar secara langsung. "Kalau dari usulan resmi Golkar kan tidak ada. Kalau dari kader Golkar saya tidak hitung itu yang mana," kata Andi Mallarangeng. Demokrat-PDIP Merapat? Berbagai pemberitaan tentang merapatnya Demokrat dan PDIP yang sebelumnya tidak harmonis ini bisa mengubah peta politik Indonesia. Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengatakan kemungkinan koalisi PDIP dengan Partai Demokrat bisa saja terjadi, walaupun kecil. "Secara logika, 80 persen susah terjadi, tetapi 20 persen sisanya bisa terjadi. Dalam politik segalanya bisa terjadi," kata Ganjar. Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Situmpul juga tidak membantah kalau partainya telah melakukan ajakan untuk melakukan koalisi. Ruhut mengungkapkan bahwa Partai Demokrat telah berkali-kali melakukan pertemuan dengan Taufik Kiemas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP. "Kita mengerti keberadaan PDIP dan keberadaan Bu Mega. Beliau mantan presiden, negarawan dan pimpinan parpol besar. Karenanya kami sabar menunggu. Partai Demokrat sabar menunggu PDIP. Para pimpinan PDIP bersabar, kita saling pengertian. Bagaimana pun kita mau `everybody happy`. Kita mau kemenangan kita tanpa sakiti hati orang lain," katanya. Jika koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi, maka bakal calon cawapres akan kembali bertambah. Beberapa alternatif bakal calon cawapres dari PDIP, seperti anak kandung Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Purnomo Anung. Untuk itu layak kita tunggu siapa pendamping SBY dalam pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Kita baru mengetahui 15 Mei atau sehari sebelum pendaftaran capres-cawapres untuk mengikuti pilpres ditutup 16 mei 2009. (*) * * * Lampungpost, 11 Mei 2009 PDI-P di Ambang Perpecahan JAKARTA (Lampost): PDI Perjuangan (PDI-P) bernasib sama dengan Partai Golkar ketika menggagas tawaran koalisi dengan Partai Demokrat. Elite Golkar terbelah, ada yang ingin merapat ke SBY, ada juga yang ngotot mengajukan capres. Persoalan itu juga sedang melanda PDI-P. Sebagian elite partai berlambang banteng moncong putih ingin merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), calon presiden Partai Demokrat. Padahal Megawati Soekarnoputri dalam pleno terakhir DPP PDI-P tetap berkukuh menjadi calon presiden (capres). Adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas yang turut memelopori koalisi PDI-P dengan Demokrat. Taufik yang juga suami Megawati mengaku senang dengan Demokrat yang menyerahkan kepada PDI-P memilih posisi di kabinet. Akan tetapi, menurut seorang tokoh senior PDI-P yang menjadi penghubung dengan Demokrat, koalisi PDI-P-Demokrat sesungguhnya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu tetap terjaminnya negara kebangsaan yang mengedepankan kemajemukan. "Negara kebangsaan itulah titik temunya. PDI-P ingin memastikan SBY dan Demokrat tetap berada dalam jalur kebangsaan, tidak tersandera dalam dukungan partai-partai kanan," kata dia di Jakarta, Minggu (10-5). Harapan tokoh senior PDI-P itu sejalan dengan keinginan Demokrat. "PDI-P kan selama ini menjadi partner yang bersikap kritis terhadap kabinet, tapi bukan tidak mungkin ke depan bisa jadi partner yang mengawal kabinet," kata Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie. Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menambahkan Demokrat terus melakukan pendekatan ke PDI-P untuk membentuk koalisi yang kuat di pemerintahan dan parlemen. "Pendekatan, lobi, maupun silaturahim tidak semudah yang dibayangkan. Penjajakan itu masih panjang," kata dia dalam jumpa pers kemenangan Demokrat di Jakarta, kemarin. SBY Akui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mengakui adanya komunikasi dua partai yang kini masih berjalan. Untuk kepentingan bangsa, kata SBY, segalanya bisa terjadi. Kepastian koalisi dua partai nasionalis itu ditentukan dalam satu dua hari ini. Para pengambil keputusan di PDI-P kemarin bertemu di dua tempat terpisah. Ada pertemuan Dewan Pertimbangan Pusat yang membahas koalisi dengan Demokrat. Mereka terus mematangkan koalisi dan tinggal menunggu restu dari Megawati. Satunya lagi pertemuan tim kecil yang dipimpin Megawati. Pertemuan ini mematangkan pencapresan Megawati. Sementara itu, ada tidaknya restu Megawati itulah yang bakal mengantarkan PDI-P ke persimpangan jalan. Megawati kini menghadapi dilema, yaitu tetap menjunjung martabat partai dengan berkukuh menjadi capres atau membiarkan negara kebangsaan terkungkung partai-partai kanan yang lebih dulu menyatakan diri bergabung dengan Demokrat. Sebagian elite, PDI-P pun sepakat mengusung Puan Maharani, putri Megawati-Taufik, untuk berpasangan dengan SBY. Sejumlah opsi itulah yang kemarin dibahas tim kecil PDI-P dengan Megawati. "Tim kecil tadi rapat dengan Ibu (Mega) untuk mengambil langkah-langkah yang akan kami lakukan dari Senin besok sampai dengan tanggal 15 nanti," tutur Tjahjo Kumolo, salah seorang anggota tim kecil. Tenggat 15 Mei itulah batas akhir PDI-P menentukan sikap karena saat itulah SBY mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden di Bandung. PDI-P memang makin sulit mencari teman koalisi karena partai yang meraih 16,61% kursi di DPR masih membutuhkan 3,39% kursi di DPR untuk bisa memenuhi syarat mengajukan pasangan capres, yaitu 20% perolehan kursi di DPR. Padahal, tinggal Gerindra yang meraih 5,36% kursi di DPR yang belum menentukan koalisi. Persoalannya, PDI-P dan Gerindra sama-sama ngotot menjadi capres. Sebaliknya Golkar sudah berkoalisi dengan Hanura. Empat partai lain, yaitu PKS, PAN, PPP, dan PKB sudah lebih dulu merapatkan barisan dengan Demokrat. "Opsinya kan tinggal kami maju atau tidak. Kalau maju, akan ada penambahan parpolnya," kata Tjahjo. Untuk bisa mengajukan capres berbasis perolehan suara sah nasional 25%, PDI-P masih membutuhkan 10,97% suara. Karena itulah, kata dia, PDI-P yang meraih 14,03% suara mulai melirik partai kecil untuk menambal lubang tersebut. Lirikan yang sudah terlambat. n MI/R-1 * * * Antara, 11 Mei 2009 Komnas HAM Usulkan Pemilu Khusus Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan Pemilu Khusus bagi warga negara yang kehilangan hak pilihnya saat Pemilu Legislatif 9 April lalu yang waktunya diselenggarakan bersamaan dengan Pilpres 8 Juli. Rekomendasi Komnas HAM ini didasarkan pada temuan lapangan di mana sekitar 49,5 juta jiwa pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih merekanya dengan berbagai alasan, kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin. Beberapa temuan tersebut meliputi carut-marutnya sistem penyelenggaraan Pemilu sehingga hak pilih warga hilang begitu saja, Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya dilihat sebagai prasyarat administrasi dan bukan sebagai esensi hak sipil politik warga. Selanjutnya, tidak ada kebijakan khusus sistem anggaran (APBN) untuk menggelar Pemilu, ketidakmampuan KPU Pusat, sentralisasi kewenangan KPU Pusat, kelemahan organisasional eksekusi dan lemahnya perangkat pengawasan Pemilu. "Dari hasil temuan lapangan terbukti bahwa penghilangan hak konstitusi secara masif dimana 20-40 persen rakyat tidak dapat memilih karena kesalahan pengolahan sistem Pemilu mulai dari DP4, DPS, DPT dan lainnya," kata Ridha. Menurut Ridha, carut-marutnya pelaksanaan Pemilu 9 April lalu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab tunggal KPU, tetapi juga pemerintah. "Ini tanggung jawab Presiden. Jadi, Presiden harus meminta maaf kepada seluruh rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral beliau sesuai UU No 39/1999," tegas Ridha. Untuk itu, Presiden, demikian Ridha, mesti membentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilu Khusus bagi warga yang kehilangan hak konstitusinya. Ridha juga meminta DPR untuk memaksa KPU meminta maaf atas amburadulnya pelaksanaan Pemilu . "Silahkan DPR mengambil langkah untuk memberi tindakan tegas kepada KPU," katanya. Pandangan serupa dikemukakan Ketua Komisi Advokasi Suara Rakyat, Adi Masardi yang menilai kinerja KPU Pusat pimpinan Hafiz Ansyari ini jauh lebih buruk dari KPU 2004 pimpinan Nazaruddin. "Yang sekarang lebih jahat dari sebelumnya karena merusak sistem," kecam mantan Jubir Presiden di era Abdurachman Wahid itu. (*) a.. * * Gatra, 10 Mei 2009 Selebritas Hiasi Wajah Baru DPR Beberapa selebritas menghiasi wajah baru legislatif periode mendatang. Tercatat beberapa nama seperti Venna Melinda dan Inggrid Kansil dari Partai Demokrat, Rieke Dyah Pitaloka dan Deddy Gumelar alias Mi`ing dari PDI Perjuangan, serta Tantowi Yahya dan Nurul Arifin dari Partai Golkar. Selain itu, terdapat pula nama pemain sinetron Primus Yustisio di bawah bendera Partai Amanat Nasional, dan Rachel Maryam dari Partai Gerindra. Menanggapi fenomena ini, pengamat politik Bima Arya, di Jakarta, Sabtu (9/5), mengatakan, keberadaan artis dalam parlemen pada pemilihan umum (pemilu) 2009 sungguh diluar dugaan dibanding pemilu 2004. "Sekitar 10% kursi di parlemen nanti diisi oleh para artis. Ini sangat luar biasa!" ujarnya. Masalahnya, lanjut Bima, para selebritas harus bisa membagi waktunya sebagai artis dan wakil rakyat. "Artis itu kan waktunya nggak banyak. Sedangkan sebagai wakil rakyat, mereka harus banyak belajar, terutama menyangkut kemampuan komunikasi politik, tidak saja kepada konstituennya, tetapi juga sesama anggota parlemen, sesama elit tetapi juga dalam berkomunikasi dengan pemerintah," ujar Bima. Sedangkan pengamat politik Yudi Latif berpendapat, parlemen masih akan didominasi wajah-wajah lama. "Jadi, meski banyak artis yang lolos tetapi parlemen akan didominasi wajah-wajah lama, serta figur-figur yang memiliki hubungan dengan incumbent atau sosok elit seperti Edhie Baskoro (putra Susilo Bambang Yudhoyono) dan Puan Maharani (putri Megawati Soekarnoputri) ," tuturnya. [EL, Ant] * * * Detik News, 10 Mei 2009 Golput Juara Karena Politisi Tak Bisa Dipercaya Jakarta - Golongan putih atau golput menjadi juara pemilu 2009. Hampir 50 juta orang tidak menggunakan haknya. Hasil ini dinilai berbahaya bagi masa depan bangsa. Tapi bila diurut akar persoalannya karena kaum golput tidak percaya lagi dengan sistem politik yang ada. "Sistem menjadi tidak bisa dipercaya karena partai dan tokoh berkecamuk. Jadi komplit kekecewaaan masyarakat, dan jumlahnya yang dahsyat ini berbahaya eksistensi kehidupan bernegara. Golput juga menjadi pengalaman masyarakat," kata pengamat politik Arbi Sanit saat dihubungi melalui telepon, Minggu (10/5/2009). Kaum golput, tentunya mengambil alasan tidak berpartisipasi dalam pemilu karena melihat orang yang dipilihnya tidak punya prospek dan terbukti dari pengalaman masa lalu. "Biasanya kecewa dengan tokoh, partai, dan sistem. Tokoh dan partai tidak bisa dipercaya, dan sistem politik menjadi kacau balau karena hanya mengandalkan tokoh dan partai," jelasnya. Alasan soal tokoh, biasanya karena leadership sang tokoh tidak menyentuh mereka dan harapan mereka juga tidak terwujud. "Pemimpin tidak bisa menyatukan semaksimal mungkin keinginan masyarakat . Tidak bisa menegosiasi secara manajerial dan resources sehingga bisa memberi kemakmuran," tutupnya.. * * * Internal Virus Database is out-of-date. Checked by AVG. Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.12.11/2089 - Release Date: 30/04/2009 17:53 [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
