Faisal: Boediono Cawapres SBY Justru Sosok Anti Neoliberal Faisal malah mengkritik balik orang-orang yang menuding Boediono neoliberal. Jum'at, 15 Mei 2009, 08:00 WIB Heri Susanto
VIVAnews - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai Gubernur Bank Indonesia Boediono bukanlah sosok yang neoliberal. Di mata Faisal, Boediono justru sosok ekonom yang menekankan pentingnya campur tangan negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia. "Boediono justru antitesa dari neoliberal," ujar Faisal Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis malam, 14 Mei 2009. Faisal malah mengkritik balik orang-orang yang menuding Boediono neoliberal. Mereka, menurut Faisal, adalah orang-orang yang salah kaprah. "Mereka yang menuding Neolib itu, sok pernah mengabdi pada negara saja." Sebagai gambaran Boediono bukan sosok neoliberal, Faisal pun memaparkan bukti-bukti. Menurut Faisal, saat menjadi Menko Perekonomian, Boediono kerap mengundang para ekonom untuk berbincang dan berdiskusi dengan berbagai topik soal ekonomi. Dalam sebuah pertemuan di kantor Menko Perekonomian, Faisal mendengar pernyataan langsung dari Boediono. "Mas Faisal, setelah menjadi Menko Perekonomian, saya semakin yakin bahwa pasar harus dikendalikan. Jangan biarkan pasar mengendalikan sumber daya ekonomi Indonesia," ujar Boediono kepada Faisal. Boediono diangkat sebagai Menko Perekonomian pada 2005 menggantikan Aburizal Bakrie. Namun, tiga tahun menjabat Menko, tenaga Boediono diperlukan di Bank Indonesia. Pada 22 Mei 2008, Boediono diangkat sebagai Gubernur BI setelah melalui proses fit and proper test di DPR. Faisal kemudian memaparkan perjalanan Boediono di birokrasi pemerintah. Yang dia ketahui, Boediono pertama kali masuk pemerintah saat menjadi Kepala Biro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bahkan, pada masa pemerintahan BJ Habibie, Boediono juga menjadi Ketua Bappenas. "Falsafah Bappenas itu bukan neoliberal," ujar Faisal. Peran Bappenas, menurut dia, sangat besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. "Seandainya Boediono neoliberal, maka dia tidak akan mau bergabung dengan Bappenas." Enam bulan setelah duduk di kursi Gubernur Bank Indonesia, Boediono justru menekankan pentingnya pengendalian sistem devisa Indonesia. Karena itu, BI menerapkan pengetatan transaksi valuta asing dilakukan untuk meluruskan prosedur informasi yang diperlukan. "Sistem devisa kita ini terlalu bebas," ujar Gubernur BI dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 14 November 2008.
