Kerudung sebagai Faktor dalam Pilpres
Ahmad Suaedy* Setelah tidak berhasil memaksa Susilo Bambang Yudoyono (SBY) calon presiden dari koalisi pimpinan PD (Partai Demokrat) untuk membatalkan memilih Boediono sebagai wakil presiden, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mencoba menawar dengan mempersoalkan istri dari keduanya, SBY dan Boediono, untuk berkerudung. Alasan dari dua tuntutan PKS atas pasangan capres-cawapres SBY-Boedino sama, yaitu tuntutan umat. Boediono dipersoalkan karena dia tidak berasal dari partai Islam atau partai nasionalis Islam, salah satu sayap dalam koalisi itu sehingga dianggap tidak mewakili umat Islam, di samping sayap nasionalis yang paling besar diwakili oleh PD sendiri. PKS bahkan sempat memobilisasi partai-partai tersebut, yaitu PPP, PKB dan PAN untuk kemungkinan membangun poros tersendiri menandingi SBY-Boediono, namun gagal sehingga kembali merapat ke SBY. Kerudung sesungguhnya bukan sesuatu yang buruk melainkan bisa saja sesuatu yang baik sebagai sebuah kesepakatan umum. Tetapi tuntutan untuk memakainya dalam konteks politik dengan alasan umat patut dipersoalkan. Di luar bahwa klaim umat memang mudah untuk dimanipulasi dengan tujuan kepentingan politik, maka dalam konteks politik kata "umat" harus didefinisikan secara jelas dan proporsional. Umat Islam di Indonesia adalah plural. Seperti pernah ditulis oleh Sidney Jones beberapa puluh tahun lalu, kata "umat" mengalami proses mengembang dan mengerut sesuai dengan definisi dan cakupan kelompok dan konteks yang terlingkup. Dan akibatnya kata itu bisa diklaim sesuai dengan kapasitas kekuasaan yang melingkupinya. Sebuah negara mayoritas Muslim bisa saja mengkalim bahwa keseluruhan umat Islam di negara itu adalah satu umat di bawah kekuasaan tersebut dengan mengabaikan perbedaan pandangan politik dan afiliasi. Tetapi kelompok pengajian di sebuah mushola betatapun kecilnya, memiliki hak yang sama. Karena itu klaim atas kata "umat" tanpa batasan yang jelas berisiko manipulatif dan mengundang otoritarian. Maka, dalam konteks politik di Indonesia, kata "umat" tidak bisa didefinisikan keseluruhan pemeluk Islam di Indonesia. Klaim PKS atau partai lain atas umat, dalam politik, harus dihitung dari perolehan suara bersangkutan. Sebuah tuntutan yang didasarkan pada klaim "umat" lebih dari perolehan suara dalam pemilu dalam politik, patut dipersoalkan sebagai klaim yang tidak riil. Yang lebih aneh sesungguhnya adalah seandainya SBY-Boediono takluk tehadap tuntutan tersebut sehingga memaksa istri mereka memakai kerudung. Jika hal itu terjadi maka akan bisa meruntuhkan kredibilitas SBY-Boediono sendiri karena hanya mendengar tuntutan anggota koalisi yang sesungguhnya minoritas. Lebih dari itu, sebagai Muslim, SBY maupun Boediono memiliki hak ekspresinya sendiri yang terlingkup di dalam "umat" dimana dia berafiliasi, misalnya Partai Demokrat. Meskipun tidak berasas Islam, tetapi mayoritas anggota dan pemimpin PD adalah Muslim. Dan tidak diragukan lagi bahwa cara hidup dan tata krama mereka tidak mencerminkan bertentangan dengan substansi Islam. Boleh jadi malah lebih dari partai Islam itu sendiri. PKS juga tampaknya tergoda untuk memperbandingkan capres-cawapres koalisinya dengan calon lain, JK-Win misalnya, yang istri mereka memakai kerudung. Perbandingan demikian sungguh tidak menguntungkan bagi SBY-Boediono, karena dengan demikian akan terbangun persepsi publik tentang belum tuntasnya dan tidak solidnya koalisi, dengan pengakuan anggota koalisi atas keunggulan pihak lain dalam hal yang simbolik sekalipun. Di samping itu, ia juga akan berdampak bagi orang lain khususnya pemilih PKS untuk kemungkinan lebih bersimpati memilih calon dengan simbol berkerudung yang terkesan lebih diapresiasi oleh petinggi PKS. Karena itu, pemunculan isu yang simbolik dan artifisial seperti itu bisa berbuah bomerang bagi koalisi SBY-Boediono. Sebuah black campaign atas koalisinya sendiri dan dalam waktu yang sama bisa meruntuhkan seluruh image yang telah dimiliki SBY sebagai seorang yang melayani semua golongan, santun, dan prestasinya dalam pencapaian ekonomi serta kestabilan politik, digantikan dengan pengingkaran terhadap sesuatu yang simbolik dan artifisial semata. Di atas itu semua, yang lebih mengherankan adalah kontradiksi di dalam PKS sendiri, antara imagePKS sebagai partai perkotaan yang sarat dengan intelektual dan teknokrat dengan tuntutan yang sangat artifisial dan simbolik tersebut. Namun mungkin saja tuntutan simbolik dan artifisial itu sebagai cara untuk menaikkan bargainingdalam politik. Namun, sayangnya, tanpa disadari hal itu akan lebih merugikan bersama dalam koalisi ketimbang meningkatkan image positif. Mungkin akan lebih masuk akal dan dalam waktu yang sama menaikkan citra koalisi seandainya PKS justeru menawarkan program yang menyentuh kehidupan orang banyak dan menaikkan tingkat kehidupan rakyat secara obyektif. Tuduhan banyak pihak bahwa SBY-Budiono sebagai kaki tangan neoliberalisme yang cenderung hanya menguntungkan pemilik modal dan pihak asing, misalnya, lebih menuntut jawaban kongkrit dan pembangunan citra. PKS, yang mengklaim diri sebagai partai intelek, memiliki kredibilitas untuk mengajukan argumen dan pembelaan keperpihakan SBY-Boediono dan koalisinya atas rakyat miskin, distribusi ekonomi yang lebih adil dan tidak mengekor pada modal asing dan Barat. Dari sanalah soliditas koalisi mustinya bisa terus dibangun. *Direktur Eksekutif the Wahid Institute, Jakarta Sumber: Jurnal Nasional, | Rabu, 03 Juni 2009 http://wahidinstitute.org/Opini/Detail/?id=174/hl=id/Kerudung_Sebagai_Faktor_Dalam_Pilpres [Non-text portions of this message have been removed]
