10 Agenda Senyap Pembalik Kiblat PKS
PKS mengabaikan latar-belakang keluarga Boediono dengan kompensasi 10 agenda
internal bisa berjalan mulus. Benarkah?
KETUA DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto melalui sebuah surat kabar terbitan lokal di
Yogyakarta, Sabtu (30/5) lalu mengungkapkan, SBY dan Partai Demokrat bersedia
menandatangani kontrak politik yang berisi 10 agenda pembangunan yang disusun
berdasarkan platform PKS. Makanya, atas dasar itu, PKS tetap istiqomah
mendukung duet SBY-Boediono.
Meski dia tidak merinci apa saja ke-10 kesepakatan tersebut, menurut sumber
Indonesia Monitor, agenda terselubung (silent agenda) PKS tersebut menyangkut
posisi menteri dan berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang bernuansa
islami. Untuk posisi menteri, PKS berusaha mempertahankan posisi Menteri
Pertanian (Mentan), sementara Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora)
dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang saat ini dipegang kader PKS, akan
dilepas.
#yiv14532407 st1\:*{}
Namun, dengan melepas dua posisi menteri tersebut bukannya tanpa kompensasi..
PKS kabarnya minta dua posisi pengganti yang lebih “empuk”, yakni Menteri
Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Saat ini
keduanya dipegang oleh kader Muhammadiyah dan PAN.
Dari ke-10 agenda tersebut, ada empat agenda menyangkut pembuatan undang-
undang (UU) yang bernuansa islami, yakni UU Syariah, UU Penyiaran Agama, UU
Halal-Haram, dan UU Kesehatan. Undang-undang tersebut disusun sesuai dengan
platform PKS sebagai parpol Islam.
“Misalnya soal UU Kesehatan, dokter muslim tidak boleh memegang atau menangani
pasien non-muslim, demikin juga sebaliknya,” ungkap sumber.
Tak hanya menggarap UU bernuansa islami. Peraturanperaturan daerah (Perda)
yang bernuansa syariah, seperti Perda Pornografi dan Pornoaksi yang sudah
diberlakukan di beberapa kabupaten/kota, juga harus dipertahankan dan diperluas
penerapannya ke daerah-daerah yang belum menjalankan.
Agenda terakhir terkait kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia yang selama
ini condong berkiblat ke negara-negara Barat, seperti IMF dan ADB. Agenda PKS,
kata sumber, menawarkan “kiblat” baru, yakni ke Timur Tengah. Untuk program
ini, kabarnya Qatar telah bersedia memberikan pinjaman Rp 25,9 triliun dengan
jaminan gadai Gelora Bung Karno.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi membantah tudingan miring
terkait adanya 10 agenda pembangunan yang sesuai dengan platform partainya
tersebut. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak benar.
“Satu pun tidak ada yang benar dari 10 agenda pembangunan yang dikabarkan itu.
Itu bukan kesepakatan yang dibuat antara PKS dan Partai Demokrat. Saya pikir
itu bagian dari black campaign,” ujar Mahfudz Siddiq kepada Indonesia Monitor,
Senin (1/6).
Mahfudz juga memastikan jika ke-10 agenda pembangunan yang disebutkan itu
bukan pernyataan Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto. “Kontrak politik antara
PKS dan Partai Demokrat dilakukan secara terbuka ke publik. Dibahas secara
bersama-sama dan dipikirkan bersama-sama pula. (Kontrak) Itu bisa diambil di
kantor PKS,” tutur Ketua Fraksi PKS DPR itu.
Dia juga mengungkapkan, kontrak politik antara PKS dan Partai Demokrat memang
ada 10 agenda program yang sesuai dengan platform PKS, tapi tidak spesifik
membicarakan soal bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. “Itu menyangkut politik,
ekonomi, sosial, dan budaya secara umum,” tandasnya.
■ Moh Anshari
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2332&Itemid=33
--- On Fri, 6/12/09, mohammad ilyas sunnah <[email protected]> wrote:
From: mohammad ilyas sunnah <[email protected]>
Subject: 10 AGENDA ITU FITNAH!
To: [email protected]
Date: Friday, June 12, 2009, 11:22 PM
10 AGENDA ITU FITNAH!
10 agenda yang diberitakan dinyatakan oleh Ketua DPW PKS DIY,
Ahmad Sumiyanto dan disebar di berbagai sms, email, milis, situs/media online
selama ini benar-benar fitnah. Di beberapa media online, hal itu sudah dibantah
oleh Ketua DPW PKS DIY di antaranya, sbb:
"Ketua Umum DPW PKS DIY, H. Ahmad Sumiyanto, menegaskan bahwa
dirinya tidak pernah membuat pernyataan PKS-PD menandatangani kontrak politik
yang ‘neko-neko’ sebagaimana disebutkan dalam SMS-SMS fitnah tersebut. “Silakan
dicek pada koran Kedaulatan Rakyat, halaman 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009. Di koran
tersebut, tertulis kalimat, /‘Apalagi pihak SBY dan Demokrat telah bersedia
menandatangani kontrak politik yang berisi 10 Agenda Pembangunan yang disusun
berdasarkan platform PKS itu,' jelasnya./ (Titik). Kalimat, /antara lain,
menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan menteri pertanian harus dari PKS/
dan seterusnya....hingga /digadaikan kepada Qatar demi pinjaman sebesar Rp 25,9
triliun./ tidak terdapat dalam pernyataan itu. Kalimat-kalimat itu jelas-jelas
tambahan keji dari si pembuat SMS fitnah tersebut!” (www.pks-jogja.org)
Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa 10 agenda yang ada di
sms/email itu benar-benar fitnah keji terhadap PKS. Otomatis, berita yang
menuliskan 10 agenda yang aneh-aneh dan provokatif tersebut sebagai pernyataan
(Inilah.com, 02/06/09, 00:07 dan 03/06/09 17:43) atau bahkan pengakuan Ketua
DPW PKS DIY (inilah.com, 7 Juni 2009) itu pemalsuan fakta dan penyesatan
informasi, karena Ahmad Sumiyanto tidak pernah diwawancarai atau diklarifikasi
oleh penulisnya dan jika diakukan bersumber dari koran Kedaulatan Rakyat,
Sabtu, 30 Mei 2009 hlm 3, senyatanya di berita tersebut, uraian itu tidak ada!
Fakta yang benar 10 agenda mendesak nasional itu ada dalam Kontrak Politik
(Piagam Kerjasama) PKS-PD yang sudah dipublikasikan untuk umum di rubrik
Download, dibawah judul “Bayanat Pilpres” pada websitenya DPP PKS sejak 28 mei
2009 itu. Jelas tidak ada yang lain, karena Pernyataaan Ketua DPW PKS DIY,
Ahmad Sumiyanto itu [sebagaimana disebutkan
di koran Kedaulatan Rakyat edisi tanggal di atas] dibuat untuk mensikapi
diterbitkannya Bayanat DPP PKS tersebut.
Dimohon masyarakat tidak berpemahaman, bersikap, dan bertindak dengan
mendasarkan pada SMS/email/berita yang berisi fitnah keji dan provokatif
tersebut. Di samping hal tiu dapat "meracuni pikiran," juga dapat merusak
ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara! (M. Ilyas Sunnah, Biro Pusat
Informasi DPW PKS DIY).
MOHON DIKIRIM KE MILIS YANG MEMUAT BERITA TERSEBUT SEBAGAI PENEGASAN
TERIMA KASIH,
YOGYAKARTA, 13 JUNI 2009
TTD
M. ILYAS SUNNAH
WAKIL SEKRETARIS III/BIRO PUSAT INFORMASI DPW PKS DIY
10 Agenda Senyap Pembalik Kiblat PKS
PKS mengabaikan latar-belakang keluarga Boediono dengan kompensasi 10 agenda
internal bisa berjalan mulus. Benarkah?
KETUA DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto melalui sebuah surat kabar terbitan lokal di
Yogyakarta, Sabtu (30/5) lalu mengungkapkan, SBY dan Partai Demokrat bersedia
menandatangani kontrak politik yang berisi 10 agenda pembangunan yang disusun
berdasarkan platform PKS. Makanya, atas dasar itu, PKS tetap istiqomah
mendukung duet SBY-Boediono.
Meski dia tidak merinci apa saja ke-10 kesepakatan tersebut, menurut sumber
Indonesia Monitor, agenda terselubung (silent agenda) PKS tersebut menyangkut
posisi menteri dan berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang bernuansa
islami. Untuk posisi menteri, PKS berusaha mempertahankan posisi Menteri
Pertanian (Mentan), sementara Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora)
dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang saat ini dipegang kader PKS, akan
dilepas.
#yiv14532407 st1\:*{}
Namun, dengan melepas dua posisi menteri tersebut bukannya tanpa kompensasi..
PKS kabarnya minta dua posisi pengganti yang lebih “empuk”, yakni Menteri
Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Saat ini
keduanya dipegang oleh kader Muhammadiyah dan PAN.
Dari ke-10 agenda tersebut, ada empat agenda menyangkut pembuatan undang-
undang (UU) yang bernuansa islami, yakni UU Syariah, UU Penyiaran Agama, UU
Halal-Haram, dan UU Kesehatan. Undang-undang tersebut disusun sesuai dengan
platform PKS sebagai parpol Islam.
“Misalnya soal UU Kesehatan, dokter muslim tidak boleh memegang atau menangani
pasien non-muslim, demikin juga sebaliknya,” ungkap sumber.
Tak hanya menggarap UU bernuansa islami. Peraturanperaturan daerah (Perda)
yang bernuansa syariah, seperti Perda Pornografi dan Pornoaksi yang sudah
diberlakukan di beberapa kabupaten/kota, juga harus dipertahankan dan diperluas
penerapannya ke daerah-daerah yang belum menjalankan.
Agenda terakhir terkait kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia yang selama
ini condong berkiblat ke negara-negara Barat, seperti IMF dan ADB. Agenda PKS,
kata sumber, menawarkan “kiblat” baru, yakni ke Timur Tengah. Untuk program
ini, kabarnya Qatar telah bersedia memberikan pinjaman Rp 25,9 triliun dengan
jaminan gadai Gelora Bung Karno.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi membantah tudingan miring
terkait adanya 10 agenda pembangunan yang sesuai dengan platform partainya
tersebut. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak benar.
“Satu pun tidak ada yang benar dari 10 agenda pembangunan yang dikabarkan itu.
Itu bukan kesepakatan yang dibuat antara PKS dan Partai Demokrat. Saya pikir
itu bagian dari black campaign,” ujar Mahfudz Siddiq kepada Indonesia Monitor,
Senin (1/6).
Mahfudz juga memastikan jika ke-10 agenda pembangunan yang disebutkan itu
bukan pernyataan Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto. “Kontrak politik antara
PKS dan Partai Demokrat dilakukan secara terbuka ke publik. Dibahas secara
bersama-sama dan dipikirkan bersama-sama pula. (Kontrak) Itu bisa diambil di
kantor PKS,” tutur Ketua Fraksi PKS DPR itu.
Dia juga mengungkapkan, kontrak politik antara PKS dan Partai Demokrat memang
ada 10 agenda program yang sesuai dengan platform PKS, tapi tidak spesifik
membicarakan soal bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. “Itu menyangkut politik,
ekonomi, sosial, dan budaya secara umum,” tandasnya.
■ Moh Anshari
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2332&Itemid=33
Misteri Jatah Kursi PKS Tersibak
R Ferdian Andi R
Tifatul Sembiring
(inilah.com /Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi
SBY-Beodiono selalu menyisakan misteri. Namun misteri itu kini telah terbuka,
dukungan PKS kepada SBY-Boediono ternyata tak lepas dari bagi-bagi kursi
kabinet jika kelak terpilih.
Boleh saja kalangan Partai Demokrat membantah jika koalisi SBY-Boediono belum
membicarakan jatah kursi kabinet apalagi telah mengkapling jatah kursi menteri.
Namun, kenyataan lain justru disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring.
"Koalisi dimanapun pasti ada power sharing," katanya usai menghadiri deklarasi
PKS untuk pemenangan SBY-Boediono di Sidoarjo, Minggu (7/6). Meski demikian,
Tifatul enggan menyebut pos kementrian mana saja yang bakal diisi kader PKS
jika kelak pasangan SBY-Boediono terpilih dalam Pemilu Presiden 8 Juli
mendatang. Menurut dia tak layak jika pembagian kursi dibicarakan ke publik
secara terbuka.
Walau demikian, Tifatul Sembiring memberi sinyal, pembagian kursi kabinet
dilakukan secara proporsional sesuai dengan kekuatan pendukung koalisi.
"Ibaratnya kita ramai-ramai mendorong mobil, masak setelah mobil berjalan terus
cukup bilang good bye," ujarnya bertamsil.
Kabarnya, SBY telah menandatangani kontrak jatah empat kursi menteri untuk PKS,
yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan
Tekhnologi dan Menteri Sosial.
Misteri soal bagi-bagi kursi kabinet di koalisi SBY-Boediono sebenarnya
bukanlah hal mengejutkan. Karena, koalisi tak mungkin meninggalkan konsensi
power sharing persis logika yang dibangun Presiden PKS Tifatul Sembiring. Namun
justru persoalan muncul, jika power sharing dimaknai sebagai upaya dagang sapi
kekuasaan.
Karena jika dirunut perjalanan arah koalisi PKS ke SBY-Boediono cukup terjal,
setidaknya berbeda kontras dengan langkah koalisi PKB pimpinan Muhaimin
Iskandar untuk merapat ke SBY. Jalan PKS menuju koalisi SBY-Boediono melalui
jalan yang berliku.
Awal jalan berliku PKS dimulai dari upaya PKS keluar dari koalisi jika SBY
menggandeng Jusuf Kalla sebagai wapres. Dilanjutkan ancaman serupa di saat
informasi perihal Boediono sebagai cawapres SBY. PKS menolak figur Boediono
karena bekas Gubernur BI tersebut dinilai tidak merepresentasikan kekuatan
Islam.
Namun pada akhirnya PKS meneken kesepakatan koalisi SBY-Boediono setelah Ketua
Majelis Syura PKS dan Presiden PKS Tifatul Sembiring bertemu SBY menjelang
deklrasi di Sasana Budaya Ganseha (Sabuga) 15 Mei lalu.
Jika merunut proses dukungan PKS ke SBY-Beodiono yang tak mulus, sepertinya
sulit menampik jika proses tersebut tak lepas dari upaya negosiasi bagi-bagi
kursi dalam agenda internal PKS.
Sebagaimana pengakuan Ketua DPW PKS DI Yogyakarta Ahmad Sumiyanto, mengatakan
SBY dan Partai Demokrat sudah bersedia menandatangani kontrak politik yang
berisi 10 Agenda Pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS.
Isinya antara lain, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri
Pertanian harus diisi kader PKS. PKS juga mendesak agar undang-undang syariah
dan penyiaran agama harus segera diundangkan. Tuntutan lainnya adalah perda
bernuansa syariah tidak boleh dicabut.
Namun menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, power sharing
adalah hal yang pasti dalam koalisi. Hanya saja, sambung Mubarok, yang
menentukan kursi bukan atas permintaan partai serta bukan sebuah aksi dagang
sapi.
"Yang pasti pos menteri belum disepakati. SBY menegaskan karena saat ini sistem
presidensiil, soal pos menteri adalah hak prerogratif presiden," jelasnya
kepada INILAH.COM, Minggu (7/6) di Jakarta.
Terkait 10 agenda pembangunan yang disusun berdasarkan platform PKS, Mubarok
menegaskan, kesepakatan tertulis PKS dengan SBY-Boediono sama saja dengan
partai politik peserta koalisi lainnya.
Sementara tentang agenda tuntutan tidak menghapus perda syariah, Mubarok
memastikan hal tersebut tidak masuk dalam kesepakatan tertulis dalam koalisi.
"Yang pasti gak ada. Mungkin secara lisan orang PKS ngomong ke SBY. Itu tidak
tertulis, tidak tercatat dan tidak diiyakan. Yang tertulis sifatnya umum,"
tandas guru besar psikologi Islam UIN Jakarta ini.
Terkait dengan maju mundurnya koalisi PKS dengan SBY-Boediono, menurut Mubarok
tidak terlepas dari negosiasi power sharing. Menurut Mubarok, PKS masih
berpikir pakai frame Pemilu 2004. "PKS ingin meminta pos menteri, tetapi tidak
ada waktu. Nah di menit akhir bertemu, SBY memberi penjelasan soal pilihan
Boediono," pungkasnya.
http://www.inilah.com/berita/2009/06/07/113333/misteri-jatah-kursi-pks-tersibak/
[Non-text portions of this message have been removed]
