Komnas HAM: Kisruh DPT, SBY Tetap Lambat dan Ragu Selasa, 07 Juli 2009, 09:52:28 WIB
Laporan: Widya Victoria Jakarta, RMOL. Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang baru merespon permasalahan daftar pemillih tetap (DPT) sesaat setelah keputusan Mahkamah Konsitusi (MK), kemarin (6/7), justru mengesankan capres nomor punggung dua ini lamban dan ragu. “Saya kira SBY terlambat memberikan respon terhadap kekisruhan DPT. Kenapa dia tidak memperlihatkan political will sebelum MK memutuskan,” ujar Wakil Ketua Komisi Nasional HAM, Ridha Saleh saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 7/7). SBY, dalam keterangan persnya kemarin di kediamannya di Cikeas, Bogor, mengaku merasa sangat bersyukur dan lega dengan putusan MK yang mengizinkan warga negara yang tidak tercantum dalam DPT bisa mencontreng dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor asli. Pernyataan SBY itu, menurut Ridha, patut dipertanyakan. Sebab, ketika banyak pihak yang menyatakan ketidakberesan DPT, SBY justru diam dan cenderung menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Selaku kepala negara, SBY memiliki tanggung jawab penuh terhadap hak pemenuhan warga negara. Kita tidak mengerti di saat kekisruhan DPT dipersoalkan, SBY tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian signifikan. Setelah ada upaya dari pihak lain, SBY baru berucap,” tandas Ridha. [wid] http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/07/77695/Komnas-HAM:-Kisruh-DPT,-SBY-Tetap-Lambat-dan-Ragu Berbohong pada Publik, Seharusnya SBY Minta Maaf dengan Putusan MK Selasa, 07 Juli 2009, 09:33:34 WIB Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi Jakarta, RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor dalam Pilpres 2009 merupakan tamparan keras ke wajah SBY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia), Fadjroel Rachman, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 7/7). “Berarti selama ini telah terjadi kebohongan publik bahwa tidak ada masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT). Publik akan bertanya-tanya berarti DPT pada Pemilihan Legislatif 2009 juga bermasalah,” kata Fadjroel. Menurut Fadjroel, seharusnya SBY meminta maaf atas kebohongan publik terkait DPT selama ini. Ini membuktikan, katanya, bahwa SBY sebagai presiden tidak bisa menyelesaikan masalah DPT. [yan http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/07/77693/Berbohong-pada-Publik,-Seharusnya-SBY-Minta-Maaf-dengan-Putusan-MK [Non-text portions of this message have been removed]
