[ Kamis, 22 Oktober 2009 ]
Dahlan Iskan: Cermati Empat Menteri dalam 100 Hari Pertama KETIKA dua gubernur
ini diundang untuk berdebat diJawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)pada Juni
lalu, kami memang berharap salah satunya akan sangat baik kalau bisa menjadi
menteri dalam negeri: Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dan Gubernur
Gorontalo Fadel Muhamad.
Dua-duanya gubernur yang sangat berprestasi, meski melakukan
pendekatan yang berlawanan. Gamawan lebih cenderung sentralisasi,
namun dengan aturan yang jelas dan mudah. Sedangkan Fadel berpihak pada otonomi
daerah yang lebih penuh.
Perdebatan hari itu sangat menarik. Dua kutub yang berlawanan namun
dengan tujuan sama: memajukan Indonesia. Dua-duanya sangat gamblang
dalam memberikan alasan. Dan dua-duanya membuahkan hasil yang gemilang.
Gamawan, meski prosentralisasi, bukan berarti antidesentralisasi.
Sebagai gubernur yang sebelumnya sangat sukses menjadi bupati Solok dua
periode, dia tahu benar kesulitan-kesulitan kepala daerah. Sebagian
besar kesulitan itu berasal dari saling bertentangannya peraturan atau
tidak adanya peraturan.
Sampai-sampai, dalam suatu kesempatan berbincang dengan saya di Padang
dua tahun lalu, Gamawan bersumpah tidak akan maju lagi menjadi gubernur
untuk periode kedua. Dengan kebijakan menteri dalam negeri selama ini,
dia merasa tidak ada manfaatnya menjadi gubernur.
Gamawan
ternyata memang tidak mungkin menjadi gubernur lagi. Dia malah menjadi
menteri dalam negeri. Maka, Gamawan mestinya sudah tahu persis apa yang
harus diperbuat dalam jabatannya yang baru ini. Atau, dia ternyata juga
seperti menteri sebelumnya: begitu masuk ke departemen dalam negeri,
dia langsung terjerat oleh kerangkeng birokrasi yang kuat di dalamnya
-dan dia bisa menikmatinya.
Fadel sendiri ternyata juga menjadi
menteri: perikanan dan kelautan. Sebuah kementerian yang semestinya
juga cocok untuk dirinya. Bukankah lima tahun lalu Fadel sangat jengkel
karena idenya gagal dilaksanakan karena dia hanya seorang gubernur?
Yakni, ide untuk membuat Teluk Tomini yang begitu kaya ikan sebagai
wilayah khusus yang perikanannya bisa menarik perhatian dunia.
Ide Fadel itu gagal karena Teluk Tomini ''dimiliki'' oleh tiga
gubernur: Sulut, Gorontalo, dan Sulteng. Untuk membuat potensi Teluk
Tomini menjadi pusat perikanan dunia, haruslah tiga gubernur tersebut
sepakat. Kesepakatan itulah yang gagal dia peroleh. Kini, sebagai
menteri perikanan dan kelautan, Fadel tentu akan bisa memaksakan ide
lamanya tersebut.
Apalagi, bekal dari menteri perikanan dan
kelautan sebelumnya, Fredy Numberi, sudah cukup. Numberi yang kurang
dikenal prestasinya itu sebenarnya menteri perikanan dan kelautan yang
sangat hebat. Bahkan, Numberi-lah menteri perikanan dan kelautan yang
terhebat yang pernah ada di negeri ini. Prestasinya yang paling
mencolok adalah: dikeluarkannya keputusan menteri bahwa kapal-kapal
ikan asing dilarang menangkap ikan di perairan Indonesia. Kalau mau
menangkap ikan di Indonesia, haruslah mengolah hasil tangkapannya
menjadi produk setengah jadi.
Akibat keputusannya itu luar biasa.
Selama ini, ternyata ada sekitar 1.000 kapal asing yang menjarah
perairan kaya ikan di Indonesia timur. Terutama dari Thailand dan
Taiwan. Sampai-sampai, seorang tokoh swasta yang dinilai dekat dengan
Numberi dilobi oleh perusahaan asing untuk mengusahakan agar
pelaksanaan peraturan tersebut ditunda. Untuk itu, pengusaha asing
tersebut bersedia menyogok USD 10 juta (sekitar Rp 100 miliar). Semua
itu tidak mempan. Fredy Numberi adalah menteri yang integritasnya
sangat tinggi.
Integritas itulah yang diperlukan untuk menjadi
menteri perhubungan. Modal integritas itulah yang akan menjadi andalan
Numberi untuk menduduki jabatan barunya sebagai menteri perhubungan.
Kementerian ini sangat-sangat basah: pelabuhan, bandara, perkapalan,
penerbangan, semua ada di wilayahnya.
Diperlukan disiplin yang kuat untuk menertibkan semua itu. Jangankan
soal yang berat-berat, urusan mengatur antre di bandara saja tidak
pernah diurus dengan baik. Padahal, sistem antre sekarang ini sudah
sangat-sangat modern. Apalagi soal-soal yang lebih basah itu:
diperlukan integritas seperti Numberi untuk mengeringkannya.
Setelah aturan kelautan dan perikanan ditegakkan Numberi, kini era
Fadel yang akan mewujudkannya sebagai ''emas berloncatan'' bagi
Indonesia. Industri perikanan pasti akan maju di tangan Fadel. Sekarang
saja sudah 10 investor asing yang berminat terjun ke perikanan
Indonesia setelah mereka tidak boleh lagi menjarah begitu saja.
Gamawan, menteri dalam negeri sipil pertama sejak Orde Baru,
pasti akan memberi warna baru pembenahan birokrasi yang amat ruwet itu.
Fadel, yang lahan tandus pun bisa dia ubah jadi pusat produksi jagung,
tentu dengan kepiawaiannya itu bisa melahirkan ''emas berloncatan''
sebagai sumber kemakmuran baru. Apalagi, mengandalkan emas hitam
ternyata hanya membuat kita tergelincir dan emas hijau kita juga sudah
parah keadaannya.
Diluar itu, ada M. Nuh yang kini menjadi Mendiknas. Yang menarik adalah
bagaimana orang yang punya integritas dan sangat jujur ini sekarang
harus mengelola anggaran Rp 250 triliun. Orang pasti ingin tahu
bagaimana menteri yang rumahnya berada di sebuah perkampungan di
Surabaya itu harus mengatur dana terbesar APBN Indonesia.
Rasanya,
hanya empat menteri ini yang menarik untuk diulas. Selebihnya tentu
harus dilihat dulu dalam waktu 100 hari ke depan. Kalaupun tidak mau
menunggu, juga tidak apa-apa. Siapa yang mau peduli dengan nama Agung Laksono,
atau Linda siapa itu, atau siapa pun yang menjadi menteri daerah tertinggal. (*)
[Non-text portions of this message have been removed]
