Diduga Selewengkan Dana, KPK Periksa KPU Jatim
SURABAYA, KOMPAS.com —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa KPU Jawa Timur terkait
dugaan korupsi hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana itu diduga
diselewengkan, antara lain, untuk mendanai salah satu calon gubernur
Jawa Timur pada pemilihan tahun 2008.
Mantan anggota KPU Jawa
Timur, Didik Prasetyono, mengatakan, dirinya diperiksa penyidik KPK
pada 14 Januari 2010 di Jakarta. Materi pemeriksaan terfokus pada
penggunaan dana hibah dari Pemprov Jatim. "Pendanaan KPU, sesuai
undang-undang, termasuk anggaran hibah. Sebelum memeriksa saya,
penyidik menyatakan sudah pernah datang ke kantor KPU Jatim untuk
mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan," ujarnya di Surabaya,
Selasa (26/1/2010). Penyidik juga menyatakan sudah menanyai sejumlah
staf KPU Jatim.
Selain Didik, anggota dan mantan anggota KPU
lainnya juga direncanakan dipanggil KPK. Dalam pemeriksaan, Didik,
antara lain, ditanyai tentang pengadaan sejumlah logistik pemilu. Harga
perkiraan sendiri beberapa kebutuhan pemungutan suara dinilai terlalu
mahal. "Setidaknya, menurut KPK, harga di Jatim lebih mahal
dibandingkan di Jateng dan Jabar," ujarnya.
KPK mencurigai
selisih harga itu dimanfaatkan untuk mendanai kampanye salah satu calon
gubernur. Apalagi, KPK juga menanyai Didik tentang orang-orang yang
dikenal dekat dengan salah satu calon gubernur. "Saya ditanya apakah
kenal pejabat-pejabat tertentu. Kebetulan, menurut beberapa orang,
pejabat dan orang-orang yang namanya disebut KPK itu disebut-sebut
sebagai orang dekat salah satu calon gubernur," ujarnya.
http://regional.kompas.com/read/2010/01/26/0941018/Diduga.Selewengkan.Dana..KPK.Periksa.KPU.Jatim
Jumat, 2009 Februari 20
KPU Jatim Bocor Rp 27 M
Terungkap Dari Pengadaan Dua Pos Logistik
14 January 2009
Semingu jelang pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) ekstra di Bangkalan dan
Sampang, Madura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur diguncang
masalah. Lembaga penyelenggara pilgub ini ditengarai melakukan konspirasi
dengan beberapa perusahaan pemenang tender hingga diduga merugikan negara Rp 27
miliar.
Menguapnya uang negara yang cukup besar itu hanya bersumber dari Pilgub putaran
I saja. Dari total anggaran yang dikelola untuk pilgub putaran I senilai Rp 625
miliar, diduga kuat Rp 27 miliar lebih menguap alias bocor. Ini hanya terjadi
dari pengadaan kertas surat suara dan kartu pemilih.
Diperkirakan kebocoran juga terjadi pada
pengadaan logistik lainnya. Hanya saja yang terungkap saat ini baru pada pos
pengadaan kartu surat suara dan kartu pemilih. Terungkapnya dugaan mark up
besar-besaran tersebut diketahui setelah Surabaya Pagi mendapatkan data
pembanding harga pembelian kertas suara dan kartu pemilih antara Pilgub Jatim
dengan Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Informasi yang berhasil dihimpun Surabaya Pagi, rincian dana menguap tersebut
diketahui berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat itu dimenangkan
PT Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155.851 dan pengadaan Kartu Pemilih
yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai tawar Rp18.827.903.438.
Harga tersebut dinilai terlalu mahal jika dibanding harga pada
umumnya alias diduga kuat digelembungkan. Sekedar diketahui, dengan jumlah
kartu pemilih 29,1 juta pada Pilgub putaran I (23 Juli 2008), KPU telah merogoh
kocek hampir Rp 35 miliar.
Sebagai pembanding, kebutuhan surat suara Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah
pemilih 29,1 juta jiwa dianggarkan sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438. Diketahui
pemenang tender untuk surat suara ini adalah PT Temprina Media Grafika yang
mengajukan penawaran Rp16.871.155.851.
Jika dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan
lebih awal (22 Juni 2008), kebutuhan dana untuk pengadaan surat suara untuk 28,3
juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya menganggarkan (PAGU) Rp 3.372.451.000
saja. Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai pemenang tender hanya butuh
Rp 2.187.627.272.
”Begitu besarnya selisih pengadaan di KPU Jatim dan Jateng. Padahal, kartu yang
dicetak selisihnya hanya sekitar 1 juta. Masak untuk biaya cetak 1 juta kartu
pemilih butuh Rp 14 miliar,” beber Bambang Smith, Koordinator Aliansi LSM Jatim
kepada Surabaya Pagi, kemarin.
Perbedaan selisih harga yang begitu mencolok tadi, dinilai Bambang Smith
sebagai lelucon bisnis yang gila. Karena KPU Jawa Tengah hanya membutuhkan
anggaran kurang dari Rp 2 miliar untuk memenuhi kebutuhan 28 juta kartu suara.
Sementara pada Pilgub Jatim, hanya untuk mencetak 1 juta kartu suara, KPU
Jatim, menyedot anggaran Rp 14 miliar.
Dugaan mark up juga terjadi pada kebutuhan kartu pemilih (Formulir A). Terjadi
perbedaan mencolok antara Jatim dan Jawa Barat. Dengan asumsi jumlah pemilih
yang
hampir sama (sekitar 29 juta jiwa), ternyata untuk kebutuhan kartu pemilih
(Formulir A), Pemprov Jabar hanya butuh Rp 5.000.000.000 seperti yang
ditawarkan pemenang tender -Percetakan Negara Republik Indonesia (Peruri).
Anehnya, di Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang juga 29 juta jiwa, dana untuk
kartu pemilih ternyata cukup fantastis. Ini diketahui dari harga penawaran
pemenang tender, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 18.837.583.297. Artinya terdapat
selisih Rp 13,8 miliar antara Jatim dengan Jabar untuk pengadaan kartu pemilih
(Formulir A).
Bambang mengatakan jika ditotal, maka selisih anggaran untuk memenuhi kebutuhan
surat suara serta kartu pemilih antara Jateng/Jabar dengan Jatim mencapai Rp 27
miliar. ”Saya curiga, perbedaan dana sebesar itu untuk dibagi-bagi antara oknum
KPU dengan pengusaha,”
tudingnya.
Akibatnya, lanjut Bambang, antara pengusaha dengan panitia ataupun KPU sebagai
pengelola dana pilgub tidak berdaya dengan nilai keuntungan yang besar
kemungkinan diperoleh.
Menurutnya, Sekretariat KPU bisa dibilang sebagai gudangnya orang-orang kerap
melakukan kong kalikong dengan pihak ketiga dalam hal ini rekanan. Parahnya
lagi, kongkalikong itu merembet pada pembesaran setiap anggaran kebutuhan
pilgub. “Saya melihat beberapa jenis dana pengadaan ada yang dibesar-besarkan,
supaya komitmen antara pengusaha dan KPU mulus,” tukasnya.
Smith yakin, usai Pilgub Jatim, banyak pihak akan buka-bukaan membeber apa yang
sebenarnya terjadi antara kPU dengan rekanan. Bahkan, laporan-laporan dari LSM
ini sudah menjadi bahan di Kejaksaan atau kepolisian. “Kita tidak ingin
menganggu pilgub, nanti setelah pilgub selesai, kita pasti beber semua,”
janjinya. Sampai sekarang pihaknya terus mengumpulkan data-datanya. Termasuk
tidak
profesionalnya pemenang tender.
Sayangnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Djunaidi selaku salah satu
penanggungjawab tender belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Demikian pula
Sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadien. Saat keduanya dihubungi ponselnya, tadi
malam, tidak aktif. Namun informasi yang didapat wartawan Surabaya Pagi, Zainal
kemarin sedang berada di Jakarta dalam rangka rapat terkait persoalan pemilu.
Sementara Djunaidi berada di Surabaya yang siangnya masih melakukan rapat
bersama Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Jatim. n tim
Sumber : Harian Surabaya Pagi
KPU Anak emaskan Temprina
Tak hanya bocor Rp 27 miliar. Dalam pengadaan logistik untuk pemilihan gubernur
(pilgub) putaran I, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur juga memanjakan
beberapa perusahaan besar peserta tender sebagai anak emasnya. Dari 14
perusahaan pemenang tender pada Pilgub putaran I, PT. Temprina Media Grafika
dan PT. Jasuindo Tiga Perkasa merupakan rekanan yang paling diuntungkan.
Selain mengais keuntungan cukup besar, dua perusahaan top itu ternyata selalu
menjadi langganan pemenang tender KPU Jatim. Belum diketahui, apakah
keberhasilan dua perusahaan besar menjadi pemenang tender ini karena
profesionalitasnya, atau karena faktor like and dislike antardua lembaga beda
profesi itu.Yang jelas, Sholihatun Kiptiyah, Kepala Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai adanya “permainan”,
rekayasa dan konspirasi. Kiptiyah menilai ada dua bentuk konspirasi dalam
tender tersebut. Pertama persengkokolan horizontal dan kedua, konspirasi
vertikal.
Konspirasi horizontal, lanjutnya, biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha
dengan cara saling kerja sama yang umumnya perusahaan peserta tender tersebut
masih satu atap (corporate). Sementara persekongkolan vertikal terjadi
lantaran adanya ”permainan” antara peserta atau pelaku usaha dengan panitia
penyelenggara lelang. “Biasanya pemenang tender itu tak jauh beda dari kalangan
itu-itu saja,” kata Kiptiyah
Sindiran Kiptiyah ini cukup beralasan jika dikaitkan dengan siapa perusahaan
yang sering menjadi langganan pemenang tender. Dari data yang ada, ternyata PT
Temprina dan PT Jasuindo adalah rekanan yang paling mendominasi.
PT Temprina, misalnya, boleh dibilang perusahaan ini yang paling besar mendapat
keuntungan. Pada Pilgub putaran I saja, dia memenangkan pengadaan dua logistik
sekaligus. Nilainya Rp 27 miliar lebih. Dua logistik tadi adalah pengadaan
untuk formulir B, C, D, DA, DB senilai Rp 10.755.757.892 dan surat suara
senilai Rp 16.871.155.851 “Ini hanya pada Pilgub putaran I saja lho Mas,” kata
pembocor rahasia KPU Jatim ini.
Tak cukup itu, pada Pilgub putaran II, PT Temprina lagi-lagi memenangkan tender
untuk pengadaan surat suara dan gambar pasangan calon gubernur senilai Rp
15.328.262.340. Jika ditotal, hanya untuk PT Temprina saja, angaran KPU
tersedot Rp 42 miliar lebih.
Perusahaan lain yang ikut menikmati uang besar KPU adalah PT Jasuindo.
Perusahaan beralamat di di Jalan raya Betro, Sidoarjo ini berkali-kali menjadi
pelanggan pemenang tender. Pada putaran I saja, PT Jasuindo memenangkan tender
untuk pengadaan formulir A (Kartu Pemilih) senilai Rp 18.837.583.297. Demikian
pula dengan putaran kedua, Jasuindo juga kembali menjadi pemenang tender untuk
pengadaan formulir A dan kartu pemilih tambahan dengan pagu Rp 4.510.857.455.
Tak cukup itu, PT Jasuindo menurut sumber ini juga memenangi pengadaan formulir
untuk Pilgub putaran III. “Jadi Jasuindo ini luar biasa. Saya sendiri heran,
begitu kuatnya Jasuindo,” lontar sumber ini.
Di luar dua perusahaan besar tersebut, masih terdapat 12 rekanan yang ikut
mencicipi anggaran KPU. Mereka adalah CV Angkasa Raya yang memenangkan
pengadaan Alas dan Alat Coblos senilai Rp 1.290.537.600, pengadaan gembok
senilai Rp 290.400.000 (CV Petrah Jaya), pengadaan alat kelengkapan TPS (CV
PB Sudirman) senilai Rp 2.940.336.960 dan pengadaan baliho sosialisasi yang
dimenangkan PT Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200.
Perusahaan lain yang menjadi pemenang tender adalah CV Alfanza (pengadaan kaus,
topi dan jaket) senilai Rp 63.394.540, CV Prestasi untuk pengadaan stiker
senilai Rp 427.284.000, CV Fajar Pratama, pemenang tender untuk contoh
surat suara (Rp 59.459.400), pengadaan poster, Rp 307.098.000 (CV Pemura),
pengadaan spanduk dimenangkan CV Prima Mitra senilai Rp 471.900.000, pengadaan
Leaflet (Rp 173.745.000) dimenangkan CV Ronggo dan pengadaan tinta
khusus sidik jari dimenangkan PT Siliwangi Panca Perkasa, Rp
1.669.000.000.
Perusahaan tersebut, lanjut sumber ini adalah mereka yang memenangkan tender
untuk pengadaan logistik pada Pilgub putaran I. Di luar itu, masih terdapat
beberapa rekanan perusahaan lain yang ikut ambil bagian sebagai pemenang
tender. Misalnya, PT Pura Barutama yang disebut-sebut pemenang tender pada
Pilgub putaran III untuk pengadaan surat suara dan gambar pasangan calon, serta
pengadaan kelengkapan peralatan PPS dimenangkan oleh CV Kenongo.
Satu lagi, pada putaran kedua, juga tedapat nama PT Gilar Ikrar Permata yang
memenangkan tender kntroversial untuk pengadaan tinta dengan nilai Rp
744.975.000. Kemenangan tersebut sempat diprotes bahkan terjadi sanggahan dari
PT Siliwangi Panca Perkasa, PT Henka Indonesia, dan PT Tridaya Pratama.
Ulur Waktu, Modus Konspirasi
Menyikapi persoalan tender di KPU ini, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu
(KIPP) Jatim, Rikson Nababan mengatakan tender pada putaran pertama dan kedua
tak jauh beda. "Rata-rata pemenangnya adalah perusahaan besar dan bonafit,"
ungkap Rikson pada sumber kami, kemarin.
Mengapa yang dimenangkan perusahaan-perusahaan itu saja? Rikson mensinyalir
adanya modus rekayasa untuk sengaja memenangkan perusahaan tersebut. Modus
tadi, dilakukan antara lain dengan mengulur-ulur waktu pelaksanaan tender.
Dia kemudian mencontohkan, waktu yang ditetapkan KPU dalam melaksnakan tender
logistik tidak jelas. KPU, lanjutnya, sering membawa isu-isu tidak jelas.
"Tendensinya, ternyata ada modus untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan
tender," ucap Rikson.
Tujuannya, tak lain untuk menggagalkan rekanan lain. Sebab dengan mengulur-ulur
waktu, waktu pelaksanaan menjadi mepet. Targetnya adalah agar rekanan lain
tidak bisa memenuhi persyaratan panitia.
“Persyaratan panitia lelang hanya akan mampu dipenuhi oleh
perusahaan-perusahaan besar yang bisa jadi sebelumnya sudah diatur lebih dulu,”
kata Rikson. Bahkan Rikson menilai cara ini cukup mumpuni karena
perusahaan-perusahaan besar tetap bisa memonopoli tender hingga putaran ketiga.
Sekedar menyegarkan ingatan, satu hari lalu, KPU Jatim dikabarkan kebocoran Rp
27 miliar hanya untuk pengadaan logistik Pilgub putaran I. Dana menguap
tersebut, diketahui berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat itu
dimenangkan PT Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155.851 dan pengadaan
Kartu Pemilih yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai tawar
Rp18.827.903.438.
Harga tersebut dinilai terlalu mahal jika dibanding harga pada umumnya alias
diduga kuat digelembungkan. Untuk diketahui, dengan jumlah kartu pemilih 29,1
juta pada Pilgub putaran I (23 Juli 2008), KPU telah merogoh kocek hampir Rp 35
miliar.
Sebagai pembanding, kebutuhan surat suara Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah
pemilih sejumlah 29,1 juta jiwa dianggarkan sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438.
Dimana diketahui pemenang tender untuk surat suara ini adalah PT Temprina Media
Grafika yang mengajukan penawaran Rp16.871.155.851.
Jika dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan
lebih awal (22 Juni), kebutuhan dana untuk pengadaan surat suara untuk 28,3
juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya menganggarkan (PAGU) Rp 3.372.451.000 saja.
Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai pemenang tender hanya butuh Rp
2.187.627.272.
Terpisah, anggota KPU Jatim, Arief Budiman menegaskan tidak ada diskriminasi
dalam proses tender tersebut. ”Semuanya sudah melalui proses lelang,” kata
Arief. Mengapa yang jadi pemenang kok perusahaan Itu-itu saja? Menjawab ini,
Arief balik menyerahkan kepada panitia lelang. ”Ya tanyakan pada sekretariat
KPU. Anggota KPU tak ada hubungannya dengan proses tender,” pintanya.
Pemenang Tender PILGUB Putaran I :
PAKET Pemenang Nilai
1. Pengadaan Alas dan Alat Coblos CV. Angkasa Raya Rp
1.290.537.600
2. Pengadaan Gembok CV. Petrah Jaya Rp
290.400.000
3. Formulir B,C,D, DA, DB PT. Temprina Media Grafika Rp
10.755.757.892
4. Formulir A (Kartu Pemilih) PT. Jasuindo Tiga Perkasa Rp
18.837.583.297
5. Surat Suara Pilgub PT Temprina Media Grafika Rp
16.871.155.851
6. Alat Kelengkapan TPS CV PB Sudirman Rp
2.940.336.960
7. Baliho Sosialisasi PT Panca Puji Bangun Rp
1.425.052.200
8. Pengadaan Kaos, Topi dan Jaket CV Alfanza
Rp 63.394.540
9. Pengadaan Stiker CV Prestasi
Rp 427.284.000
10. Pengadaan Contoh Surat Suara CV Fajar Pratama
Rp 59.459.400
11. Pengadaan Poster CV Pemura
Rp 307.098.000
12. Pengadaan Spanduk CV Prima
Mitra Rp 471.900.000
13. Pengadaan Leaflet CV Ronggo
Rp 173.745.000
14. Tinta khusus Sidik Jari PT Siliwangi Panca Perkasa Rp
1.669.000.000
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.
[Non-text portions of this message have been removed]
