Tetapi bagaimana dengan Saifullah Yusuf, Fauzi Bowo, Wahidi, dll yang nyata-nyata adalah merangkap jabatan (Ipul masih Ketua GP Ansor selain Wagub, Fauzi masih Ketua PWNU DKI selain Gubernur DKI, Wahidi masih Ketua PWNU Jabar dan anggota DPR dari PKB, dsb). Jadi gugatan para Kyai dan pengurus NU Jatim, bukanlah sebuah intrik politik atau eforia atau karena hilangnya muru'ah. tetapi mereka benar-benar mencoba istiqomah terhadap aturan dan substansi serta harapan agar NU benar-benar kembali ke Khittah 1926.
Diambil dari facee book beliau, Muhammad A S Hikam Sebetulnya, saya sudah hampir yakin bahwa pengumuman mBah Sahal dan Gus Aqil Siraj tempo hari (Senin 19 April 2010) di kantor PBNU Jakarta telah menyelesaikan kemelut pembentukan Pengurus PBNU hasil Muktamar ke XXXII di Makassar. Bagaimana tidak? Pengumuman tersebut konon sudah mengakomodasi tuntutan yang muncul setelah rapat Tim Form...atur di Ponpes Maslakul Huda, Kajen, Pati, yaitu agar Pengurus PBNU disusun mengikuti AD/ART NU. Saya menduga bahwa pengumuman di PBNU tersebut memang sudah "mematuhi" tuntutan tersebut manakala ternyata di dalam kepengurusan masa khidmat 2010-2015 itu posisi wakil Ro'is Aam dan Wakil Ketum Tanfidziah PBNU cuma masing masing satu. Sehingga concern banyak pihak yang muncul di media massa sebelumnya saya kira sudah terakomodasi dan -karenanya- polemik selesai. Nyatanya, sebaliknyalah yang terjadi. Justru begitu selesai pengumuman hari Senin, esoknya dan sampai tulisan ini dibuat, protes malah membludak. Puncaknya adalah penolakan salah satu PWNU yang paling besar dan berpengaruh, yaitu Jawa Timur, terhadap pengurus baru PBNU yang diumumkan mBah Sahal dan Gus Aqil. Sebelum penolakan resmi itu diumumkan, maka KH Miftahul Achyar, yang notabene adalah Ro'is Syuriah PWNU Jatim dan anggota Tim Formaturmewakili wilayah Jawa, hari Selasa sudah woro-woro memprotes pengumuman tersebut. Esoknya, hari Rabu, protes diikuti juga oleh anggota Tim Formatur yang mewakili Indonesia Timur. Bukan itu saja. Bahkan Wakil Ketua DPD-RI yang juga pengamat NU, Dr. Laode Ida, menyuarakan kritik yang sama yakni melihat penyusunan pengurus PBNU tsb sebagai "diintervensi" oleh kekuasaan! Terus terang saya sangat kaget karena rasanya baru kali ini ada kejadian seperti ini dalam sejarah NU. Bukan sekali dua NU mengalami krisis, namun bahwa keputusan Ro'is Aam terpilih lantas diprotes dan ditolak PWNU terbesar, rasanya belum pernah terjadi. Ada apa ini? Apakah NU sudah benar-benar menjadi parpol semu atau berprilaku seperti parpol sehingga model tolak-menolak secara terbuka dan diketahui publik menjadi hal yang wajar? Ataukah karena memang ini zaman demokrasi sehingga kebiasaan yang lazim dipergunakan oleh para Kyai sekarang, yaitu sikap muru'ah, dikalahkan karena eforia keterbukaan? Ataukah memang sejatinya inilah dampak politisasi NU selama sepuluh tahun belakangan, sehingga intrik-intrik kepentingan politik pribadi dan kelompok dalam elite NU kini muncul dengan sangat transparan ketika kepentingan-kepentingan mereka tak terakomodasi? Wallahu a'lam. Tapi saya masih mencoba khusnudz dzon kepada para pengritik mBah Sahal dan Gus Aqil, dengan mencoba melihat lagi apakah argumen mereka cukup kuat. Harus saya akui, dari segi legal formal maupun substansi tampaknya demikian. Para anggota Tim Formatur merasa di "fait accompli" oleh pengumuman hari Senin karena mereka tak ada yang diikutsertakan. Padahal Tim formatur adalah kolegial dan sebagai institusi yang diberi amanat oleh Muktamar ia berada "di atas" Rois Aam dan Ketum Tanfidz terpilih (sebagai pribadi-pribadi) pada saat membentuk kepengurusan itu. Dengan demikian pengumuman kedua pimpinan tersebut bukan sebagai Formatur, tetapi sebagai pribadi (terlepas dari status sebagai Rois Aam dan Ketum PBNU terpilih). Berikutnya, secara substansi, saya coba lihat lagi personel yang ada. ternyata benar bahwa masih terdapat para politisi aktif yang ditunjuk, selain Pak As'ad yang pejabat lembaga negara yaitu Waka BIN. Jika demikian halnya, janji bahwa NU akan diceraikan dari politik praktis sesuai dengan Khittah, menjadi sah untuk diuragukan sejak awal. Saya masih bisa memahami posisi Pak As'ad karena memang tidak ada larangan rangkap jabatan itu. Tetapi bagaimana dengan Saifullah Yusuf, Fauzi Bowo, Wahidi, dll yang nyata-nyata adalah merangkap jabatan (Ipul masih Ketua GP Ansor selain Wagub, Fauzi masih Ketua PWNU DKI selain Gubernur DKI, Wahidi masih Ketua PWNU Jabar dan anggota DPR dari PKB, dsb). Jadi gugatan para Kyai dan pengurus NU Jatim, bukanlah sebuah intrik politik atau eforia atau karena hilangnya muru'ah. tetapi mereka benar-benar mencoba istiqomah terhadap aturan dan substansi serta harapan agar NU benar-benar kembali ke Khittah 1926. Jika mBah Sahal dan Gus Aqil mengabaikan protes dan penolakan ini tanpa didasari argumen dan bukti-bukti yang kuat, saya sangat khawatir bahwa NU akan mengalami kemarau panjang dan paceklik kepemimpinan yang punya otoritas dan kewibawaan, baik aturan maupun kharisma keulamaan. Sebelum semua menjadi bubur, lebih baik dilakukan tabayyun diantara mereka berdua dan Tim Formatur serta para alim Ulama lainnya. Sekarang Habib Luthfi dari Pekalongan sudah resmi mundur dari posisi Ro'is Syuriah dengan alasan kesibukan beliau. Tapi betulkah alasan itu? Saya sungguh ingin percaya, tetapi kalau kemelut ini ternyata serius, maka jangan-jangan langkah sang Habib akan diikuti yang lain. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Roji'uun.... [Non-text portions of this message have been removed]
