Tedy wrote:
>Kalau pengertian penghapusan dwifungsi ABRI hanya berarti, ABRI
meninggalkan
>pos-pos sipil dan mereka kembali ke barak, apakah hal itu tidak membuat
>mereka lebih kejam? Karena punya banyak job sampingan saja sudah berani
>menggunakan bedil. Bagaimana jika kelak mereka kerjanya sehari-hari latihan
>perang atau pegang senapan dan tidak pernah bersosialisasi dengan
>masyarakat?
>Saya sebetulnya menunggu respons rekan-rekan sekalian tentang ide Bung
>Samin, tentang kemungkinan ABRI dibubarkan saja di kemudian hari. Pada saat
>itulah, eksistensi polisi bisa diperkuat sebagai pengayom masyarakat, kalau
>istilah ini masih bisa dipakai.
Tugas militer adalah mengamankan suatu negara dari ancaman eksternal. Jadi
sebenarnya tidak jadi masalah kalau militer menjadi sadis, karena mereka
memang dilatih untuk itu. Yang jadi masalah adalah apabila kesadisan itu
dilampiaskan pada masyarakat sipil, apalagi pada Rakyat negaranya sendiri!
Menurut saya, sebaiknya ABRI memang dibubarkan saja, TNI dan Polisi
didudukkan pada fungsinya masing-masing. Saya kira jumlah TNI khususnya
TNI-AD terlalu banyak (TNI-AU dan TNI-AL justru terlalu sedikit? Padahal
Indonesia merupakan negara maritim!), karena ancaman invasi dari negara
asing sangatlah kecil pada saat ini.
Saya pribadi setuju dwi fungsi ABRI dikurangi perlahan-lahan dalam jangka
waktu lima tahunan. Dimulai dengan penghapusan fraksi ABRI di DPR mulai DPR
hasil pemilu 1999, pengurangan jumlah personel TNI-AD dan pembubaran Kodam,
Korem dan Kodim dalam lima tahun dibarengi dengan penambahan jumlah personel
polisi. Setelah lima tahun ABRI dibubarkan, jumlah TNI per angkatan
disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan negara dari ancaman eksternal secara
lebih efisien.
Jadi militer memang akhirnya harus kembali ke barak seperti juga mahasiswa
yang akhirnya harus kembali ke kampus jika 'civil society' sudah terbentuk.
Masalah politik diserahkan langsung kepada Rakyat melalui lembaga perwakilan
yang representatif dan akomodatif terhadap segala keinginan dan tuntutan
Rakyat. Jika ada hal-hal yang menyimpang Rakyat melalui perwakilannya lah
yang harus berbicara beradu argumentasi di parleman. Kalau perlu demo
secara damai yang diakomodasi oleh polisi secara profesional, bukan lagi
spanduk, poster dan hati nurani mahasiswa melawan tendangan, pukulan,
pentungan tongkat dan tembakan peluru aparat militer!
Jadi memang militer harus sadis, tidak seperti jendral-jendral banci TNI-AD
yang cium pipi tiap bertemu :-) dan pandai mengeluarkan pernyataan politik
sepandai anak buahnya membantai Rakyatnya sendiri. Militer profesional
seharusnya tidak berpolitik, jika secara individu seseorang mau berpolitik,
dia harus keluar dari institusi militer.
SIGIT WIDODO
===============
Vox Populi Vox Dei
===============
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!
Hapuskan militerisme di Indonesia!
---------------------------------------------------------------------
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
