Mungkin menarik sebagai bacaan dan masukan. kj/ >Date: Mon, 14 Dec 1998 14:09:51 -0600 (CST) >From: Juliana Atmadja <[EMAIL PROTECTED]> > >Date: Mon, 14 Dec 1998 10:40:09 -0500 (EST) >To: [EMAIL PROTECTED] >From: [EMAIL PROTECTED] (Ben Abel) >Subject: Jeff Winter ttg Gerakan Reformasi 1998 > >JEFF WINTERS TENTANG GERAKAN REFORMASI 1998 > >Jeffrey Winters mengamati dari dekat gerakan reformasi selama tahun 1998. >Menjelang tutup tahun ini kami minta catatannya. Menurut dia, "Berdasarkan >bukti-bukti yang saya lihat, gerakan reformasi di Indonesia pada tahun >1998 >ini masih semacam pertarungan antara dua kelompok elite. Elite pro status >quo dan elite yang pro reformasi. Rakyatnya sendiri masih disingkirkan." >Apa >persoalan paling penting yang dia amati, "Bagaimana menggalang People >Power >yang kuat dan meluas, dengan aksi-aksi damai? Menurut saya itulah >persoalan >paling penting yang harus dipikirkan oleh aktivis gerakan reformasi." > >KONSTITUSIONAL >T: Ketika Habibie ditunjuk Suharto sebagai presiden ada debat tentang >apakah pemerintahan Habibie itu "konstitusional." > >J: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan "konstitusional" itu? Apakah >artinya >harus sesuai dengan konstitusi? Kita tahu bahwa konstitusi itu bukan hanya >sekedar tata cara yang harus diikuti. Yang lebih penting lagi konstitusi >itu mengandung suatu amanat. Dan salah satu amanat yang paling penting >dalam >konstitusi bangsa Indonesia ada dalam pasal-1 UUD-45, "Kedaulatan adalah >ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR." Kalau amanat paling >penting ini sudah diinjak-injak maka tidak ada tata cara dan juga lembaga >yang dibangun diatasnya itu bisa dianggap "sesuai dengan konstitusi." > >Kalau kita tanya apakah MPR Orba itu "konstitusional" kalau lembaga itu >dibentuk dengan setengah anggotanya ditunjuk Suharto dan setengahnya lagi >"dipilih" dalam pemilu yang curang. Jawabnya jelas, tidak. MPR Orba itu >sama sekali tidak bisa dianggap lembaga yang sah untuk menjalankan >kedaulatan >rakyat, yaitu amanat UUD-45. Kalau MPRnya sudah tidak sah atau sudah >"cacat >hukum," apakah presiden dan wapres yang "dipilih" itu konstitusional? >Tentu >saja tidak. MPR Orba itu lembaga boneka, dan produk-produk yang dihasilkan >lembaga itu memang banyolan. > >Satu lagi amanat yang sangat penting dalam konstitusi Anda, "Indonesia >adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan >belaka." Itu >gamblang sekali dicantumkan dalam penjelasan UUD-45. Selama jaman Orba >kita >semua tahu bahwa Indonesia itu negara kekuasaan, bukan negara hukum. >Selama >30 tahun lebih negara Orde Baru itu bisa berdiri berdasarkan kekuasaan. >Sama >sekali bertentangan dengan konstitusi Anda. Negara Orde Baru itu tidak >banyak berbeda dengan negara Hindia Belanda. Tidak banyak berbeda dengan >negara >yang ada di jaman Jepang. Dasarnya cuma kekuasaan. Yang berbeda pendapat, >gebug. >Pers yang kritis, bredel. Masyarakatnya diawasi, dikontrol, dibina, >diancam, dengan kekuasaan. > >Banyak tokoh oposisi yang betul-betul bisa dianggap mewakili suara rakyat >itu kuatir kalau tindakan politik mereka akan melanggar tata cara atau >prosedur >yang ada dalam konstitusi. Mau menghormati konstitusi itu baik. Tapi dalam >masa peralihan sekarang ini -- ketika masyarakat Indonesia mau bergerak >dari negara kekuasaan menuju negara hukum -- yang masih tetap berkuasa >adalah >sisa-sisa dari Orde Baru. Adalah sangat naif kalau menganggap mereka itu >pemerintah yang "konstitusional." MPR Orba itu tidak konstitusional. >Pemerintahan yang >dihasilkan oleh MPR itu juga bukan pemerintahan yang konstitusional. Kalau >tokoh-tokoh oposisi percaya dengan dongeng bahwa pemerintahan Habibie ini >"konstitusional" maka mereka hanya ikut "membantu" segelintir orang untuk >berkuasa dengan memakai kekuatan militer. > >Menurut saya lebih baik kalau para pemimpin oposisi itu terang-terangan >saja bilang bahwa selama Orde Baru berkuasa bangsa Indonesia berada dalam >cengkraman kekuasaan rejim yang tidak sah, yang tidak berlandaskan >konstitusi. >Terang-terangan bilang bahwa selama Orde Baru negara Indonesia sudah >menjadi negara kekuasaan. Lalu mereka memimpin aksi-aksi untuk membongkar >negara >kekuasaan ini dan bergerak menuju negara hukum. > >KUALITAS PEMIMPIN >J: Topik yang sering jadi bahan diskusi antara aktivis adalah tentang >ketidak-mampuan pemimpin oposisi untuk betul-betul membangun kekuatan >politik yang >bisa mengarahkan agenda reformasi. Misalnya selama Sidang Istimewa yang >baru lalu. Penolakan terhadap SI dan usaha untuk menggalang kekuatan >politik >untuk menolak SI itu sudah dilakukan dengan gigih sekali oleh mahasiswa >dan >masyarakat Jakarta. Tokoh-tokoh yang masih dipercaya dan didengarkan oleh >masyarakat luas, dan juga punya banyak pendukung, seperti Gus Dur, Mega, >Amien, Emil, Sultan, dll itu memang menghimbau atau mencetuskan deklarasi. >Tapi sepertinya mereka semua ragu atau takut untuk betul-betul bergerak >dan >memimpin organisasinya untuk bergerak. Seakan-akan mereka menyerahkan >tanggung-jawab mengarahkan reformasi ini kepada mahasiswa. Bagaimana Anda >memahami ketidak mampuan para tokoh dan pemimpin masyarakat ini? > >J: Sebagian alasannya adalah ketakutan. Sebagian lagi memang karena >kualitas mereka sebagai pemimpin itu pas-pasan saja. Para pemimpin oposisi >ini >jarang sekali menunjukkan mereka memang punya kualitas dan juga keberanian >yang >cukup untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Penampilan mereka itu >angin-anginan. >Kadang-kadang bagus -- jelas sekali tujuannya, jelas sekali taktiknya. >Kadang-kadang sama sekali tidak punya tujuan, tidak punya taktik. Yang >paling >sering mereka itu cuma ikut angin saja. > >Masyarakat Indonesia begitu kompleks, begitu banyak masalahnya, dan karena >itu punya potensi untuk melahirkan banyak pemimpin yang bermutu. Tapi >selama >Suharto berkuasa rejimnya sudah berhasil menghancurkan kekuatan-kekuatan >yang ada dalam masyarakat yang bisa melahirkan pemimpin yang bermutu. >Akibatnya >kita bisa lihat sekarang. Bukan hanya pemimpin oposisi yang kualitasnya >itu >pas-pasan, tetapi begitu juga orang-orang dalam rejim Suharto dan rejim >Habibie itu sendiri. > >Dalam masa-masa kritis yang sangat menentukan jalannya sejarah Indonesia >seperti sekarang ini, kita sudah lihat begitu banyak anak muda dan juga >warga masyarakat biasa yang berjuang hebat untuk merubah keadaan. Banyak >orang >biasa yang sudah berkorban untuk merobah keadaan. Dan bukan hanya itu, >they >struggle for the very soul of the nation. Tentu saja sisa-sisa rejim Orba >yang masih >berkuasa itu ingin tetap mempertahankan status quo. Dan mereka sudah pakai >cara-cara jahat untuk bisa terus berkuasa. Mereka pakai tentara, intel, >ninja, bandit, dsb untuk main culik, bunuh, perkosa, dll. Sisa-sisa rejim >inilah >yang paling bertanggung-jawab atas korban-korban yang sudah jatuh. > >Tapi, walaupun dengan berat hati, saya harus bilang bahwa sebagian >kesalahan juga ada pada para pemimpin oposisi, pada tokoh-tokoh >masyarakat. Dalam >perjuangan ini mereka juga bikin banyak salah langkah yang mengakibatkan >lebih banyak korban. Krisis politik dan ekonomi Indonesia sudah menjadi >lebih >parah dan lebih panjang antara lain karena kelemahan dan kegagalan >tokoh-tokoh >oposisi seperti Gus Dur, Mega, Amien Rais, Emil Salim, Sultan, dll. > >Pemerintahan Habibie-Wiranto sekarang ini sama sekali tidak punya >legitimasi,bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia >internasional. >Pemerintahan ini struktur ekonominya kropos, struktur politiknya bobrok. >Jauh lebih lemah dibandingkan pemerintahan Suharto yang sudah tumbang itu. >Tapi >tetap saja para pemimpin oposisi ini tetap tidak berani menggempur habis, >betul-betul mendobrak dan menghancurkan sistim yang sudah bobrok ini, >untuk >bisa membangun sesuatu yang baru. Para pemimpin oposisi itu masih saja >menunggu-nunggu datangnya "hari baik." Dan selama mereka menunggu itu >sebenarnya mereka juga ikut berperan mengulur-ngulur krisis. Mereka juga >ikut memperluas dan memperlama penderitaan rakyat Indonesia. > >T: Itu kritik yang keras sekali. > >J: Memang. Saya tahu banyak orang yang tidak suka mendengar kritik seperti >ini. Masyarakat Indonesia pada umumnya, dan terutama para wartawan, itu >saya anggap terlalu lunak, terlalu murah hati dalam menilai tokoh-tokoh >itu. >Jarang sekali saya dengar atau saya baca tokoh-tokoh itu betul-betul >diserbu >wartawan dengan pertanyaan yang betul-betul keras, yang betul-betul sukar. >Mereka >terlalu sering dipuji, jarang dikritik, dan hampir tidak pernah ditantang >oleh para wartawan. Menurut saya masyarakat Indonesia terlalu memanjakan >para >tokoh itu. > >PEOPLE POWER >T: Sumbangan pemikiran apa yang bisa Anda berikan pada mereka? > >J: Mereka bisa menggalang aksi-aksi damai dalam skala nasional. Misalnya >saja dengan mengadakan aksi mogok. Itu aksi damai yang sudah sering >dikerjakan >oleh rakyat negara-negara lain. Misalnya dalam gerakan civil rights di AS, >dalam >gerakan kemerdekaan India yang dipimpin oleh Gandhi, dll. Mogok itu adalah >cara berjuang rakyat menghadapi kekuasaan jahat yang bersenjata. > >Mogok nasional itu saya kira bisa efektif kalau dipimpin oleh tokoh-tokoh >yang masih dipercaya oleh masyarakat. Pesannya hanya satu dan bagusnya >pesan itu >sederhana saja, misalnya, "no-confidence." Dengan mogok itu rakyat >menyatakan mereka "tidak percaya" pemerintahan Habibie bakal mampu >menyelesaikan >persoalan. Kalau mogok itu bisa berlangsung selama 24 jam di beberapa kota >besar, maka pesan itu akan punya bobot yang luar biasa. Karena dalam 24 >jam >rakyat tidak mau menyupir bis kota atau taksi, tidak ada yang menjalankan >kereta api, tidak ada yang mau membersihkan jalan, guru-guru tidak mau >mengajar, murid tidak mau belajar, dst. Dan semua orang itu secara >serentak >"ngomong" ke pemerintah, kami tidak percaya! > >T: Misalnya itu terjadi, okelah orang-orang tidak percaya. Lalu apa >alternatifnya? > >J: Tokoh-tokoh masyarakat, antara lain para pencetus Deklarasi Ciganjur >itu, harus minta pemerintahan Habibie yang ilegal, yang inkonstitusional >itu, >untuk mundur dan pimpinan Abri juga mundur. Dalam masa vakum itu kita bisa >belajar dari sejarah Indonesia. Menjelang kemerdekaan ada lembaga yang >disebut >PPKI,Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini yang secara >formal >mengarahkan peralihan dari negara kekuasaan bikinan Jepang ke Republik >Indonesia, terutama pada hari-hari kritis sekitar proklamasi. > >Sejarah itu bisa kita baca dalam UUD-45. Dalam bagian "Aturan Peralihan" >dikatakan, "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan >menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia." Itu >pasal 1. Pasal-3 bilang, "Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden >dipilih oleh PPKI." > >Rakyat Indonesia sekarang sudah tahu siapa-siapa tokoh yang sampai saat >ini >masih bisa mereka percaya. Dengan semangat yang sama dengan semangat dalam >jaman revolusi, lembaga semacam PPKI itu sekarang bisa dibentuk, misalnya >saja dinamakan Panitia Persiapan Demokrasi Indonesia, atau PPDI. Isinya >tokoh-tokoh Ciganjur itu dan beberapa orang tokoh lain. PPDI itulah yang >mengangkat >presiden dan wakil presiden "sementara" dengan satu mandat saja, >mempersiapkan pemilu. > >Pasal 4 dalam "Aturan Peralihan" UUD45 itu mengatakan, "Sebelum Madjelis >Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan >Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannja didjalankan >oleh >Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional." Pengalaman sejarah itu >juga bisa dijadikan pedoman. Yang penting itu kita jangan terpukau pada >tata >cara atau prosedur. Kita yakin bahwa rejim Suharto, dan juga rejim Habibie >yang >meneruskan rejim Suharto, itu sudah berada di luar konstitusi. Yang >penting >juga kita tahu bahwa bangsa Indonesia punya pengalaman sejarah yang bisa >dijadikan pedoman dalam masa transisi seperti sekarang ini. > >T: Seandainya mogok sudah dijalankan tapi tetap tidak didengarkan? Tetap >saja pemerintahan Habibie mau ngotot? > >J: Mungkin memang tidak ada jalan lain, harus pakai people power. Rakyat >harus turun ke jalan. > >T: Sebagian teman mengingatkan bahaya anarki atau kekacauan, bentrokan >berdarah yang meluas, dsb, kalau ada mobilisasi massa secara >besar-besaran. > >J: Masyarakat Indonesia itu sangat beraneka-ragam. Salah satu hal yang >disumbangkan orang Indonesia pada dunia adalah bukti bahwa masyarakat yang >beragam itu bisa hidup berdampingan secara damai. Kekerasan yang pernah >terjadi, sejauh saya tahu, itu selalu tidak muncul spontan akibat >perbedaan >yang ada dalam masyarakat. Selalu ada segelintir elite di atas yang >membakar-bakar dan mengadudomba masyarakat untuk kepentingan elite itu >sendiri, >supaya mereka bisa tetap berkuasa. > >Banyak sekali contoh kekacauan yang terjadi akibat kelakuan elite di atas. >Dan sukar sekali kita dapat contoh kekerasan dalam masyarakat yang terjadi >secara spontan akibat perbedaan yang ada dalam masyarakat sendiri. Ada >kelompok >elite yang memang mencoba mengadudomba masyarakat, membakar >konflik-konflik >berdasarkan sara. Ini permainan jahat dan sangat berbahaya. Luka yang >timbul akibat konflik-konflik sara ini sangat dalam. Akan butuh waktu lama >sekali >untuk menyembuhkannya. Dan semakin lama kelompok elite "irresponsible" ini >berkuasa, semakin besar risiko bangsa Indonesia akan terpecah belah, tidak >akan bisa lagi bertahan sebagai suatu bangsa. > >ELITISME MAHASISWA >T: Salah satu hambatan dalam menggalang People Power di Indonesia adalah >karena gerakan mahasiswanya sangat elitis. Mahasiswa menjaga jarak dengan >masyarakat. Banyak mahasiswa yang bilang, "Rakyat lapar." Tapi sekaligus >juga bilang, "Awas, jangan disusupi massa." Banyak mahasiswa yang berjuang >untuk >rakyat, tetapi sekaligus takut kalau rakyat betul-betul ikut dalam aksi >mereka lalu rakyat itu mereka sebut "massa." Dan "massa" itu mereka anggap >berbahaya, karena gampang mengamuk, dsb. > >J: Ketakutan aksi-aksi mahasiswa dikacaukan itu memang beralasan dan sudah >seringkali terbukti. Tapi memang betul juga sebagian mahasiswa memang >bersikap sangat elitis dan itu kesalahan yang sangat serius. Student Power >saja >tidak akan cukup kuat untuk bisa membongkar seluruh rejim Orde Baru. >Mahasiswa >sering bicara mereka berjuang untuk rakyat. Kalau mereka memang jujur, >maka >mereka harus berjuang bersama rakyat. > >Tapi sampai saat ini mahasiswa memang menjadi satu-satunya kekuatan >pendobrak. Ini juga akibat dari ketidakmampuan para pemimpin dan >tokoh-tokoh masyarakat dalam kelompok oposisi. Kalau para pemimpin oposisi >itu >menggalang kekuatan rakyat, dan bukannya main-main terus di belakang >layar, maka >mahasiswa akan bergabung. > >T: Kami mendapat kesan para aktivis mahasiswa sekarang ini sangat berani >dan sangat gigih. Tapi kadang-kadang kurang berpikir strategis. Misalnya >ada >aksi-aksi yang mau menghantam Suharto, Habibie, Wiranto, Abri dan Golkar >sekaligus. >Itu sesuatu yang sangat sukar. Mungkin lebih tepat kalau gerakan reformasi >itu maju selangkah-selangkah. Atau mungkin lebih tepat kalau memusatkan >gerakan >untuk mendobrak satu sasaran saja. Atau konsentrasi pada isu yang paling >penting saja. Bagaimana Anda mengamati kemampuan berpikir strategis, atau >kemampuan untuk memilih prioritas sasaran, dalam gerakan reformasi >sekarang >ini? > >J: Memang gerakan mahasiswa terlihat "disorganized," terlihat semrawut, >tidak punya prioritas dalam aksi-aksinya, tidak terorganisir rapih. >Berbeda >dengan gerakan mahasiswa di Korea, misalnya. Tapi kesemrawutan ini bisa >jadi >kelemahan dan sekaligus juga kekuatan. Kekuatan karena kemudian gerakan >mahasiswa itu menjadi semacam aktivitas "gerilya." Akan sukar sekali >pemerintah dan militer menghadapi aksi-aksi gerilya mahasiswa seperti >sekarang ini. Kelemahannya persis yang Anda katakan itu, tidak ada fokus >dan >strategi. Yah, memang sukar sekali untuk mengorganisir gerakan yang >terorganisir >rapih. > >Tapi, sekali lagi mengulang yang sudah kita bicarakan tadi, elitisme >mahasiswa ini juga akibat kesalahan dari para pemimpin oposisi yang >seakan-akan >lumpuh, lalu membiarkan mahasiswa berjuang sendiri. Saya juga harus bilang >ini juga >akibat dari sikap sebagian besar kelas menengah Indonesia, yaitu kelompok >profesional, pekerja kantoran, dll yang ada di kota-kota besar itu. Selama >aksi-aksi reformasi tahun 1998 ini mereka hanya berdiri di pinggir jalan, >menjadi penonton. Sikap ini berbeda sekali dengan sikap kelas menengah >Pilipina dan juga Thailand. People Power di Pilipina pada tahun 80-an dan >yang di Thailand pada awal 90-an -- yang berhasil menggulingkan rejim >Marcos di >Manila dan rejim militer di Bangkok -- itu termasuk "Gerakan BMW dan >Handphone." Itu belum kita lihat di kota-kota besar Indonesia. Sikap >umumnya kelas menengah itu masih "cari selamet" dan "cari aman." Mereka >tidak mau >ikut berjuang tapi selalu siap untuk ikut yang menang. > >T: Gerakan reformasi seperti apa yang Anda bayangkan tahun depan? > >J: Bagaimana perkembangan selanjutnya, itu saya tidak tahu. Tapi >berdasarkan bukti-bukti yang saya lihat, gerakan reformasi di Indonesia >pada tahun 1998 >ini masih semacam pertarungan antara dua kelompok elite: Elite pro status >quo dan elite yang pro reformasi. Rakyatnya sendiri masih disingkirkan. >Dalam >situasi seperti ini, elite yang pro reformasi hanya bisa menang kalau >mereka menggalang kekuatan rakyat. Bagaimana menggalang People Power yang >kuat dan meluas, dengan aksi-aksi damai? Menurut saya itulah persoalan paling >penting yang harus dipikirkan oleh aktivis gerakan reformasi (Habis, >wawancara 14 >Desember 1998). kj/ [EMAIL PROTECTED] ICQ UIN 23276722 Indonesia without violence! --------------------------------------------------------------------- To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Current subscriber count: 247
