>From: Effendi Gazali <[EMAIL PROTECTED]> > >REKONSILIASI (DIALOG) NASIONAL >I. DASAR PEMIKIRAN >Konsep Rekonsiliasi Nasional ini merupakan sumbangan Ikatan Mahasiswa >Indonesia di Luar Negeri, untuk kemajuan dan keberhasilan tahap-tahap >reformasi nasional yang sudah dijalankan semua pihak di tanah air. > >II. SEMANGAT REKONSILIASI NASIONAL >Semangat Rekonsiliasi Nasional adalah perukunan kembali bangsa Indonesia. >Sebagai suatu gerakan moral, upaya Rekonsiliasi Nasional itu diharapkan >akan melibatkan seluruh unsur masyarakat Indonesia demi penyelesaian >masalah yang relatif menyeluruh dengan cara-cara damai. Segenap pokok >pikiran Rekonsiliasi akan dituangkan dalam Pasal-Pasal tertulis disertai >Data Prioritas, yang akan bersifat mengikat para peserta yang mendukung >Rekonsiliasi Nasional. > >III. PESERTA >a. Peserta yang Mendukung Rekonsiliasi Nasional (dapat disebut dengan >akronim "PEMERAN"), sedikitnya terdiri dari: pemerintah, seluruh Parpol >yang akan mengikuti Pemilu Juni >1999*, ABRI, organisasi resmi yang menangani masing-masing umat beragama di >Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh-tokoh Organisasi >Mahasiswa. >*Sekalipun masih bersifat "memproyeksikan diri" karena >belum selesainya pembahasan seluruh ketentuan untuk itu. >b. Karena semangat "Rekonsiliasi Nasional" adalah pengikatan bersama >sebagai gerakan moral, maka jumlah para PEMERAN dapat bertambah sesuai >dengan bertambahnya pihak-pihak yang merasa terpanggil untuk mendukungnya, >baik pada saat sedang digagas, sedang dibahas, maupun sesudah disepakati >oleh berbagai pihak yang diharapkan mendukungnya. > > >IV. SIFAT KONSEP REKONSILIASI NASIONAL >a. Konsep Rekonsiliasi Nasional ini dapat merupakan suatu bahan untuk >dibicarakan bersama di antara pihak-pihak yang diharapkan menjadi PEMERAN. >Dari segi IDEAL-nya, konsep ini dapat dibahas oleh masing-masing pihak, dan >membuka kemungkinan untuk pada akhirnya disepakati bersama (dengan >perbaikan dan penyempurnaan) tanpa memerlukan suatu pertemuan khusus untuk >hal tersebut. >b. Dari segi REALITAS-nya, terdapat kemungkinan bahwa akan diperlukan suatu >pertemuan khusus, guna membahas lebih luas dan dalam isi konsep ini untuk >mencapai kesepakatan di antara seluruh PEMERAN. > > >V. PENJADWALAN DAN TEMPAT >a. Rekonsiliasi Nasional ini diharapkan telah dapat tercapai, baik jika >untuk itu diperlukan suatu pertemuan nasional atau pun bisa dicapai melalui >kesepakatan di antara PEMERAN terhadap Pasal-Pasal dan Data Prioritasnya >tanpa melalui pertemuan khusus, pada sekitar 6 Februari 1999. Tanggal ini >bukanlah suatu "deadline", karena disadari bahwa masalah yang sedang >dihadapi bersama oleh bangsa Indonesia adalah masalah yang kompleks namun >mendesak untuk dipecahkan ber-sama, karena itu sifat penjadwalan ini >adalah: lebih cepat tercapai akan lebih bermanfaat. >b. Jika diperlukan suatu pertemuan nasional, dalam bentuk diskusi, seminar, >dialog, dan sebagainya untuk hal terse-but, maka diusulkan jadwal yang >dirasa baik adalah dari 1 hingga 6 Februari 1999. Di samping karena >dirasakan keperlu-an mendesak akan adanya suatu Rekonsiliasi Nasional, juga >ada nilai tambah bahwa jadwal tersebut masih termasuk dalam "hari-hari >baik" yakni masa Silaturahmi di sekitar/beberapa saat sesudah Hari Raya >Idul Fitri. >c. Tempat yang diusulkan untuk pelaksanaan pertemuan nasional tersebut >adalah di Jakarta. Jika karena suatu dan lain hal, diperlukan alternatif >tempat lain, maka Ikatan Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri dapat menjadi >fasilitator untuk melaksanakannya, antara lain tempat yang diusulkan adalah >Singapura atau Tokyo. > > >VI. ISI > >1. Segera memeriksa mantan presiden Soeharto (dan kemungkinan kroninya yang >terlibat) sebagai Tersangka dalam kasus seluruh penyalahgunaan wewenang >selama masa jabatannya, baik menyangkut korupsi dan kolusi terhadap >pengelolaan harta negara maupun praktek politik dan kekerasan, serta >hal-hal lainnya. >2. Seluruh PEMERAN dengan jiwa besar menjanjikan amnesti untuk mantan >presiden Soeharto, dengan syarat pengadilan pada pasal 1 harus dilaksanakan >secara adil, terbuka, dan tuntas. Sementara itu, yang bersangkutan >mengakui kesalahan-kesalah-annya dan berjanji untuk mengembalikan harta >negara. >3. Dibukanya "MASA BERPADU" (Masa Menyelamatkan Bangsa, melalui Bekerjasama >dengan Peluang kompensasi dan menyatakan Dukungan untuk reformasi). > >a. Dalam periode ini, seluruh pihak diajak menyampaikan secara tulus >keterlibatannya dalam praktek-praktek korupsi dan kolusi selama masa Orde >Baru beserta prak-tek-praktek politik dan kekerasan, dan hal-hal lain yang >dipandang perlu. Penerimaan laporan swakarsa atau partisipatif ini dapat >dimulai sejak disepakatinya Rekonsiliasi Nasional hingga 30 April 1999. >Pemrosesan laporan dilaksanakan pada Masa Berpadu serta dapat dilanjutkan >sampai batas waktu tertentu yang ditetapkan bersama. >b. Kompensasi yang akan diberikan untuk pelaporan swakarsa atau >partisipatif ini antara lain berupa pemutihan dengan cara penyerahan harta >tertentu kepada negara atau penge-naan pajak dalam jumlah tertentu, serta >untuk hal-hal lainnya kompensasi berupa keringanan hukum atas dasar niat >baik ketika (akan) terkait dengan materi yang muncul dalam persidangan >mantan presiden Soeharto dan kroninya. > >4. Segera dibentuk Komite Independen Untuk Rekonsiliasi (dapat diberi >akronim "KOMIT REKONSILIASI") yang sedikit-nya akan meliputi 4 Komisi. > >a. Komisi Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya (dapat disebut >"Komisi Adil"). Fungsinya adalah mendam-pingi pihak yang berwenang dalam >proses pengadilan ter-sebut. Jumlah Komisi Adil adalah sama dengan jumlah >tim dari pihak yang berwenang untuk pengadilan tersebut. Komisi Adil dapat >memberikan evaluasi terhadap kerja pihak yang berwenang, bahkan dapat >meminta pemeriksaan ulang serta menolak hasil pekerjaan pihak yang >ber-wenang dalam proses pengadilan tersebut. >b. Komisi Berpadu. Fungsinya mengajak, menerima, serta memroses semua >laporan swakarsa dalam "Masa Berpadu". >c. Komisi Luber dan Jurdil. Fungsinya membicarakan secara menyeluruh >persiapan pelaksanan Pemilu Juni 1999 yang luber dan jurdil, termasuk di >dalamnya perundangan serta pengamatan pelaksanaannya di lapangan. Dalam >pelaksana-an tugasnya, Komisi ini dapat mengembangkan interaksi yang intens >dengan DPR/MPR. >d. Komisi Prioritas. Fungsinya menginventarisir seluruh masukan berupa >harapan dari masyarakat luas tentang prioritas program kerja MPR/DPR dan >pemerintah hasil pemilu Juni 1999 yang lahir dari semangat Rekonsiliasi >Nasional ini. Hasil kerja Komisi Prioritas akan diajukan sebagai lampiran >terhadap Pasal-Pasal Rekonsi-liasi Nasional dengan sebutan "Data >Prioritas", dan karenanya isi Data Prioritas ini juga bersifat mengikat >seluruh PEMERAN. > > >5. Komposisi dan Cara Pembentukan KOMIT REKONSILIASI > >a. Komisi Berpadu, Komisi Luber dan Jurdil, serta Komisi Prioritas akan >terdiri dari wakil-wakil pemerintah, parpol, ABRI, tokoh masyarakat, para >pakar di berbagai bidang, tokoh-tokoh agama dan etnik, LSM, tokoh mahasiswa >dll. yang pada umumnya mewakili PEMERAN. >b. Komisi Adil akan terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan Komisi >lainnya, namun tidak memasukkan wakil dafi unsur pemerintah dan ABRI. Hal >ini sejalan dengan fungsi Komisi Adil sebagaimana disebutkan pada Bab VI, >Pasal 4, ayat a. >c. Terhadap komposisi anggota Komisi Berpadu, Komisi Luber dan Jurdil, >serta Komisi Prioritas, pemerintah dan ABRI bersama-sama hanya dapat >mengusulkan maksimal sepertiga dari jumlah anggota masing-masing Komisi. >d. Seluruh anggota Komisi Adil dan dua pertiga dari anggota Komisi lainnya >akan dibentuk berdasar usulan masyarakat luas yang dapat dikumpulkan antara >lain melalui pool pendapat mengenai tokoh yang dianggap tepat menjadi >anggota setiap Komisi. Pooling ini bisa dilakukan lembaga riset dalam >negeri yang berkredibilitas ataupun mengundang lembaga riset dari luar >negeri. > >6. Informasi atau masukan yang perlu dikumpulkan dan dievalu-asi oleh >Komisi Prioritas di antara masyarakat luas terutama meliputi >masalah-masalah yang berpotensi mengganggu semangat kerukunan bangsa dan >kesinambungan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Rekonsiliasi Nasional >ini. > >a. Contoh-contoh prioritas di bidang pembinaan persatuan bangsa serta >pembinaan umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa >antara lain: >Menjamin, melindungi dan memajukan kegiatan ibadah dan pengembangan umat >semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Indonesia >berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; >Memelihara dan meningkatkan sungguh-sungguh semangat toleransi serta >kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di >Indonesia. >Mengusut tuntas dan menindak tegas oknum-oknum dan kelompok yang merekayasa >kerusuhan berbasiskan suku dan agama sehingga negara Indonesia dirugikan >secara sosial, politis, ekonomis dan moral dalam dunia internasional. >Melakukan rekonsiliasi antar umat beragama secara serentak dalam >taraf-taraf lokal (kabupaten), propinsi dan nasional. > >b. Dengan tetap berada di dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa, >tokoh-tokoh agama dan etnik diajak/ diundang untuk menyampaikan harapan dan >masukan mengenai program-program prioritas guna memajukan perkembangan umat >beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau kondisi etnik >tertentu yang dirasakan perlu mendapat perhatian saksama dari MPR/DPR dan >pemerintah hasil Pemilu 1999. Sebagai contoh: tokoh-tokoh umat Islam dapat >menyampaikan harapan dan masukannya melalui Majelis Ulama Indonesia untuk >kemudian disampaikan kepada Komisi Prioritas, atau dapat pula disampaikan >langsung tanpa perantara kepada Komisi Prioritas. >c. Contoh lain isi Data Prioritas untuk prioritas program kerja MPR/DPR dan >pemerintah hasil Pemilu 1999 adalah keharusan menaikkan taraf kesejahteraan >hidup masya-rakat, terutama melalui kenaikan gaji bagi seluruh lapisan >pegawai negeri, ABRI dan sipil, serta peningkat-an upah buruh minimum dan >penetapan harga pasar yang layak bagi produk-produk masyarakat buruh, >petani dan nelayan. >d. Demikian pula Komisi Prioritas akan mencatat aspirasi masyarakat dan >seluruh PEMERAN mengenai kesepakatan bersama yang mengikat untuk dijalankan >oleh MPR/DPR hasil Pemilu Juni 1999, yakni menghapuskan Dwi Fungsi ABRI >secara bertahap. >e. Di bidang politik, contoh persoalan yang pantas diajukan sebagai Data >Prioritas adalah penghapusan segala macam bentuk campur tangan pemerintah >terhadap urusan internal partai-partai politik, serta terhadap lembaga >legislatif dan yudikatif. >f. Di bidang administrasi negara, aspirasi rakyat dan para PEMERAN >Rekonsiliasi Nasional untuk mendorong kemajuan dan peningkatan otonomi >daerah, serta pemera-taan hasil-hasil pembangunan untuk daerah-daerah, >pantas pula mendapat perhatian serius dari Komisi Prioritas. >g. Di bidang perekonomian, Komisi Prioritas dapat mengum-pulkan seluruh >masukan masyarakat mengenai perbaikan sistem ekonomi Indonesia, yang akan >sungguh-sungguh bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam konteks >ini, perlu dinyatakan secara tegas fungsi pengawasan yang terus berjalan >dalam bentuk sebuah Komite Indepen-dengan terhadap segala bentuk >kemungkinan dan praktek-praktek monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme. > > >Revisi ini merupakan hasil diskusi putaran ketiga terhadap Konsep yang >diajukan 30 November 1998, melalui Milis Ikatan Mahasiswa Indonesia di Luar >Negeri (IMAGI); untuk didiskusikan selanjutnya. >=Effendi Gazali, 22 Desember 1998= > > "%^?\*$#(*&!]^%/4@" (anonim) [kj] ICQ 23276722 ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ** Jadual puasa Ramadhan @ http://www.indoglobal.com/puasa.html ** Indonesia without violence!
