http://www.indomedia.com/bernas/9901/12/UTAMA/
Arbi Sanit: Ada Jaringan Soeharto-Akbar Tandjung
Semarang, Bernas
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mendukung
hipotesa Sekjen PAN, Faisal Basri, tentang adanya beberapa
Parpol baru yang merupakan jelmaan kekuatan Orba. Bahkan,
menurut Arbi, jumlahnya tidak sekadar 2-3 Parpol tetapi mencapai
10-20 persen (lebih dari 100 Parpol, red)."Itu mungkin saja terjadi.
Bahkan jika dilihat dari gaya-gaya serta perilakunya jumlahnya
mencapai 10-20 persen," ujar Arbi Sanit kepada pers seusai
berbicara dalam diskusi Curah Pikir Kerukunan Bangsa yang
diadakan Undip dengan Pemda Kodya Semarang di Balaikota
Semarang, Senin (11/1).
Arbi mengatakan, partai-partai jelmaan itu merupakan partai
pengkhianat karena mereka tetap berusaha mempertahankan status
quo yang berarti juga rela menjadi pion Soeharto. "Kalau mereka
merupa- kan pendukung Soehartoisme dan melawan reformasi itu
adalah pengkhianat. Bahkan, saya duga, mereka juga subordinat
Golkar untuk tetap mempertahankan kekuasaannya," ujar Arbi.
Penilaian partai jelmaan merupakan subordinat Golkar ini, menurut
Arbi, didasarkan dalam tubuh Golkar masih banyak pendukung
mantan presiden RI tersebut. "Namun saya melihat, yang paling
Soe- hartois dalam tubuh Golkar justru Ketua Umumnya yakni
Akbar Tandjung. Dialah wakil Soeharto dalam Golkar. Saya yakin
ada jaringan antara Soeharto dengan Akbar untuk mengembalikan
kekuatan lama," tandasnya.
Apakah ABRI juga terlibat dalam jaringan ini? "Saya tidak melihat
upaya itu. ABRI sudah terlihat mulai menata dirinya. Justru saya
mengira kelompok Angkatan '66 juga berada di belakang jaringan
ini," tegas Arbi.
Mengenai kemungkinan BJ Habibie juga terlibat dalam jaringan
Soeharto-Akbar Tandjung, Arbi mengatakan Habibie hanyalah
produk Orba. Tetapi jaringannya lebih dekat dengan Menkop Adi
Sasono.
Dikatakan Arbi, indikasi adanya upaya Akbar Tandjung untuk tetap
mempertahankan status quo adalah ngototnya Golkar dalam
masalah hak politik pegawai negeri sipil (PNS). Dengan alasan
HAM yang menurut Arbi hanyalah alasan debat kusir saja, Golkar
tidak mau berhenti melakukan kecurangan bila PNS tidak lagi
memilih dirinya. "Saat ini ada 10.000 pengurus Golkar yang
menduduki jabatan di PNS. Jika ini hilang, Golkar akan kelabakan
mencari penggantinya. Bisa-bisa mereka akan semakin cepat lapuk
bila PNS netral," ujar Arbi.
Tetapi jumlah PNS kan hanya sekitar 4 juta orang saja? "Kita
jangan melihat kuantitasnya tetapi besarnya kekuasaan yang dimiliki
10.000 tadi. Mereka bisa melakukan berbagai upaya rekayasa
untuk memenangkan Golkar. Boleh dikatakan 90 persen suara
Golkar dari PNS," jawab Arbi.
Mengenai tawaran Golkar untuk merevisi UU Kepegawaian dengan
memasukkan klausul tentang hak politik, bagi Arbi, itu hanya
'selingkuh politik' saja. Hal itu tetap saja merupakan cara Golkar
untuk memanfaatkan PNS dalam Pemilu mendatang. "Saya heran
kok Golkar tidak segera insyaf. Seharusnya mereka mulai berpikir
untuk kepentingan bangsa jangan untuk dirinya terus. Bisa-bisa nanti
Pemilu akan diboikot bila PNS tetap boleh menjadi anggota atau
pengurus Parpol," ujar Arbi.
Di lain pihak, Arbi juga mengharapkan agar Parpol-parpol baru
proreformasi untuk melakukan tekanan mendukung netralitas PNS
ini. Sebab, hal itu juga akan berdampak pada partai-partai baru
dalam Pemilu nanti. "Saya lihat mereka belum bekerja untuk
mem-pressure Golkar. Selain itu, mereka juga kasih contoh semisal
Amien Rais atau Yusril Ihza Mahendra keluar dari status PNS-nya,"
kata Arbi.
Soal PNS ini, Mendagri Syarwan Hamid menyatakan dalam satu
dan hari ini akan ada titik terang yang menyatakan PNS akan
diposisikan netral. Syarwan, seusai bertemu Presiden BJ Habibie di
Istana Merdeka, Jakarta Senin (11/1), tidak mau merinci bentuk
hukum titik temu status PNS tersebut. "Inti tetap, kita ingin
pegawai
negeri itu netral," katanya. Sebelumnya dia menegaskan kembali
sikap Habibie yang juga menginginkan PNS bersikap netral pada
Pemilu mendatang. "Ya, tinggal bagaimana menyelesaikannya di
dewan (DPR)," katanya.
Status PNS menjadi ganjalan bagi penyelesaian permasalahan lain
dalam pembahasan RUU Politik di DPR, terutama karena Golkar
ngotot. Pembahasan RUU Parpol bahkan harus macet gara-gara
masalah ini.
Syarwan menyatakan pemerintah tidak ingin berputar-putar di
masalah itu-itu saja sehingga menimbulkan kesan seakan-akan
pemerintah ingin menunda-nunda pelaksanaan Pemilu. Ia setuju
diperlukan UU khusus yang mengatur status PNS, tetapi di masa
tran- sisi diperlukan suatu aturan yang mengatur status PNS, selain
UU. Karena jika status PNS tersebut diserahkan kepada UU
Kepegawaian, maka ada interval waktu hingga Pemilu yang
memberikan status quo kepada PNS. "Kita mencari suatu modus
untuk mengisi (interval waktu itu), yang penting tujuannya
tercapai,"
katanya. "Melalui Keppres atau apa," tanya pers.
"Ya, nanti kita cari dengan cara apa, tetapi semua itu akan mengikat
PNS dengan suatu aturan," katanya. "Bagaimana dengan sikap
ngotot Golkar?" tanya pers lagi. "Ya, hari ini dan besok masih ada
pembicaraan," katanya.
Orba dihujat
Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(Undip) Semarang yang juga anggota Komnas HAM, Prof Dr
Satjipto Rahardjo SH, meminta semua pihak mengubah cara
pandangnya dalam menyikapi berbagai hujatan yang ditujukan
kepada Orba ataupun Soeharto. "Tanpa melakukan hujatan
terhadap kesalahan Orba atau dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun
itu, kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan. Reformasi tidak
jelas akan dibawa ke mana," ujar Satjipto yang tampil sebagai
pembicara bersama Arbi Sanit.
Menurut Satjipto, cacat Orba dan dosa Soeharto merupakan acuan
konkret bagi perjalanan bangsa dalam membangun tatanan dan
masyarakat masa depan yang lebih baik. Kekurangan-kekurangan
itu semata-mata dibutuhkan sebagai contoh sejarah yang akan
didaur ulang sebagai proses produktif menuju tatanan yang lebih
baik. "Dalam menyikapi banyaknya hujatan itu, kita harus melihatnya
seca- ra historis bukan sekadar ahistoris," jelasnya.
Hanya saja, imbuh Satjipto, hujatan-hujatan ini jangan lantas
dijadikan budaya bangsa. Masyarakat jangan terus menerus dan
mudah melakukan hujatan tanpa disertai upaya-upaya perbaikan
terhadap hal-hal yang ia hujat. "Hujatan itu harus dijadikan dasar
perbaikan bukan sebaliknya, perusakan," tegasnya. (jj)
"%^?\*$#(*&!]^%/4@"
(anonim)
[kj] ICQ 23276722
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
** Jadual puasa Ramadhan @ http://www.indoglobal.com/puasa.html **
Indonesia without violence!
