Salut kepada lae Martin yang selalu memberikan ide dan pemikiran yang
positif.
Hanya sekedar pemikiran, saya sampaikan hal yang berikut:
-Apakah fenomena perselisihan antar agama memang karena penguatan
organisasi agama? Ataukah perselisihan agama hanyalah akibat dari
kesenjangan sosial dan krisis politik?
-Benarkah antar elite agama tidak ada persoalan yang berarti? Bagaimana
pendapat rekan-rekan tentang hubungan Muhammadiyah (amien rais) dan NU
(gus dur)?
-Selain itu apakah memang tidak ada persoalan pada inter elite agama??
- Mengomentari 7 langkah 'ajaib'nya lae Martin, saya cuma tanya apa
mungkin 7 langkah 'dewa mabuk' ini bisa dilaksanakan?
Saya melihat begitu bagusnya dan indahnya 7 langkah ini sehingga
terkesan utopia. Sebenarnya saya lebih setuju disebut 7 cara atau 7
jalan atau 7 obat, karena langkah terkesan hal yang dilakukan berurutan
sedangkan yang ditawarkan lae Martin hampir tidak terkesan sebagai steps
melainkan ways. Mungkin 1 carapun dari 7 cara ini, sulit dan terbukti
belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kita :)
Melihat dari cara yang harus dilaksanakan untuk mengatasi persoalan
agama dinegeri kita, justru saya berpendapat bahwa masalah antar agama
memang besar dan sangat potensial menjadi ajang perpecahan. Ke7 cara
yang ditawarkan terkesan membutuhkan waktu yang lama, jadi untuk waktu
dekat memang mesti ada terobosan usulan agar pertikaian dapat
dihentikan.
Cara NU untuk membuat konsep agar seluruh elemen kumpul di Ciganjur dan
membuat seruan agar pertikaian dihentikan memang bagus secara politis,
tetapi agar dapat lebih efektif sebenarnya sudah saatnya para tokoh dan
pimpinan untuk turun kedaerah-daerah dan langsung memberikan pengarahan.
peace.
Martin Manurung wrote:
>
> Agama-Agama di Indonesia: Adakah Persoalan?
>
> Oleh: Martin Manurung
>
> Dewasa ini tak jemu-jemunya kita dihadapkan pada situasi yang mencekam
> karena pertentangan yang berlatar belakang agama. Yang lebih memprihatinkan,
> jika pada peristiwa-peristiwa sebelumnya sasaran utama adalah rumah-rumah
> ibadah, maka peristiwa akhir-akhir ini telah memasukkan manusia sebagai
> sasaran perburuan. Akibatnya, puluhan nyawa melayang untuk suatu pertarungan
> yang sia-sia.
>
> Secara substansial, tentunya tak ada satu pun agama yang mengajarkan
> permusuhan di kalangan pemeluknya. Semua agama secara universal mengajarkan
> nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap hakikat kehidupan sebagai
> karunia Tuhan. Karena itu, bila agama dijadikan dasar untuk melakukan
> permusuhan dan pembantaian adalah sama sekali tidak masuk akal. Fenomena
> itu, menurut Arief Budiman (1993: 18-29), hanya bisa terjadi bila penguatan
> organisasi agama menjadi lebih penting daripada ajaran agama itu sendiri.
> Proses penguatan organisasi agama daripada ajarannya itu antara lain
> ditandai dengan semakin dominannya peranan simbol dan ornamen, termasuk
> simbol politik. Sehingga, ketika organisasi agama telah begitu pentingnya,
> maka berlakulah issu-issu sentimen keagamaan, seperti �pelecehan�,
> �penghinaan� dan lain-lain, jika ada sesuatu yang bersinggungan dengan
> simbol-simbol itu. Serta melalui issu-issu tersebut, bergeraklah organisasi
> agama dengan memanipulasi ajaran agama untuk melegalisasi terjadinya
> pembersihan, bahkan dengan kekerasan, terhadap mereka yang dianggap sebagai
> lawan organisasi tersebut. Namun, tulisan ini tidak hendak membahas
> persoalan ajaran dan organisasi agama. Meskipun demikian persoalan itu akan
> penting sebagai pisau analisis tentang terjadinya berbagai kerusuhan
> berlatar belakang agama di Indonesia.
>
> Jika kita memperhatikan hubungan antar elite atau tokoh agama-agama di
> Indonesia, sesungguhnya tidak ada persoalan yang berarti. Setiap hari kita
> membaca dan melihat di media massa bagaimana tokoh-tokoh itu saling
> bersilaturahmi dan mengeluarkan pernyataan bersama. Jadi, dari sisi
> �kerukunan antar tokoh agama-agama�, sebenarnya tak ada persoalan yang
> signifikan menjadi sebab berbagai kerusuhan berlatar belakang agama di
> Indonesia. Lalu, dimanakah letak masalahnya sehingga terjadi
> kerusuhan-kerusuhan tersebut?
>
> Selama Orde Baru, saya mencatat bahwa kerukunan beragama di Indonesia
> sebenarnya mendapat porsi yang kontradiktif. Di satu pihak selalu
> didengung-dengungkan kerukunan umat beragama sebagai prioritas, namun di
> pihak lain, Orde Baru telah memelihara singa tidur dengan membangun koridor
> atau mind-set dikotomi mayoritas-minoritas. Dikotomi ini dibiaskan pula
> sampai dengan meniupkan ide �demokrasi proporsional� untuk membagi kue
> kekuasaan. Pada level itu, peranan simbol politik sebagaimana disebutkan
> diatas menjadi penting; misalnya seringkali ditanyakan berapa persen pejabat
> yang beragama tertentu pada birokrasi. Perhitungan nominalis seperti ini
> kentara sekali sebagai pemikiran simbol, sebab kekuatan agama dilihat dengan
> simbol angka dan bukan dengan kualitas pembangunan umat. Sebagaimana
> dituliskan oleh Eep Saefulloh Fatah (1998: 72-73), pengembangan issu ini
> sebenarnya tak mengherankan karena memang rejim Orde Baru pada waktu itu
> memerlukan legitimasi dari sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama
> Islam. Berkaitan dengan itu, maka pengembangan keorganisasian agama dengan
> memainkan rumus-rumus simbolik yang populis disertai �hadiah-hadiah
> simbolik� menjadi penting sebagai alat politik penguasa untuk
> mencengkeramkan kuku kekuasaan.
>
> Untuk semakin memperkuat kuku kekuasaan, maka koneksi antara umat dan ulama
> pun perlu diintervensi penguasa Orde Baru. Koneksi umat yang terlalu kuat
> dengan ulamanya tanpa kontrol dari rejim akan sangat membahayakan posisi
> politik penguasa. Apalagi, bila ulama itu dalam track-record-nya dikenal
> kritis terhadap pemerintah. Karena itu dilakukan serangkaian intervensi
> terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang dipandang sebagai pusat
> gravitasi agama tersebut. Pada masa inilah, tercatat upaya intervensi
> seperti terhadap NU (Islam) dan HKBP (Kristen).
>
> Hasil dari upaya itu, adalah semakin kuat dan bebasnya Soeharto sebagai
> penguasa rejim untuk melakukan aktivitas rejim patronasi bisnisnya dengan
> serangkaian praktek yang kini dikenal dengan KKKN (korupsi, kolusi,
> koncoisme dan nepotisme) itu. Agama dinina-bobokkan dan dipersibuk dengan
> serangkaian konflik intern sehingga kehilangan daya kritisnya terhadap
> penguasa. Organisasi keagamaan diperkuat untuk menopang pilar kekuasaan Orde
> Baru. Peranan ajaran agama menjadi kurang penting, bahkan dalam banyak
> kasus, ajaran agama pun diperkosa untuk kepentingan penguasa. Dalam konteks
> ajaran Kristen, masih segar dalam ingatan pada suatu iklan televisi dimana
> seorang rohaniwan meng-abused (menyalahgunakan) Alkitab pada Surat Roma
> Pasal 13 semata-mata untuk meredam gejolak reformasi yang mulai menggugat
> penguasa.
>
> Format Soeharto itu kemudian menjadi kacau-balau tatkala ia harus mundur
> secara tiba-tiba akibat desakan gelombang reformasi yang digulirkan
> mahasiswa. Pemeluk agama-agama yang dinina-bobokkan itu pun secara tiba-tiba
> terbangun tanpa pendalaman ajaran yang komprehensif dan kesadaran politik
> yang cukup. Pemeluk agama-agama pun telah dibiasakan untuk
> mempersonalisasikan agama pada organisasi agama itu. Sementara itu, tokoh
> agama-agama yang ditinggalkan Soeharto pun kemudian menjadi teralienasi
> karena mereka pun telah di-disconnected (di-putus hubung-kan) dari umatnya.
>
> Dalam kondisi tanpa pegangan itu, maka para petualang politik dapat bergerak
> dengan leluasa mengeksploitasi sentimen keagamaan untuk kepentingannya. Di
> sinilah muncul apa yang sekarang populer disebut �provokator�. Serangkaian
> kerusuhan pun dirancang untuk menyibukkan masyarakat dengan serangkaian
> konflik horizontal sehingga issu-issu vertikal tidak terusik. Kontrol
> kekuasaan dilakukan dengan menimbulkan serangkaian kecurigaan di kalangan
> masyarakat yang entah disengaja atau tidak, membuat peluang militerisme
> untuk mendapatkan peranannya kembali di peta bumi sosial-politik Indonesia.
>
> Lalu, adakah sesungguhnya persoalan antar agama di Indonesia? Melalui
> analisis di atas, saya menganggap bahwa hubungan antar agama di Indonesia
> tidak ada persoalan yang berarti. Semua eksplosi yang terjadi adalah ekses
> kekuasaan Orde Baru yang masih membekas dan berpengaruh menciptakan
> gejala-gejala sosial. Karena itu, saya mencatat ada 7 langkah yang harus
> dilakukan untuk dapat meredam berbagai kerusuhan berlatar belakang agama
> itu, antara lain; 1) Mereformasi organisasi keagamaan sehingga peranan
> ajaran agama menjadi lebih dipentingkan. 2) Membangun kembali koneksi antara
> ulama dan pemeluk agama masing-masing, agar masyarakat kembali mendapat
> panutan rohaniwan yang kredibel. 3) Perlunya pemerintahan yang kredibel,
> sehingga dapat kembali menjalankan manajemen sosialnya secara demokratis,
> bukan dengan kekerasan. 4) Pembersihan seluruh ornamen Orde Baru yang
> membekas dalam sistem politik, sosial dan hukum. Dengan demikian, upaya
> provokasi tidak lagi efektif. 5) Perlunya diteruskan upaya pengembalian
> fungsi ABRI sebagai alat pertahanan dan bukan alat sosial. Sehingga tidak
> terjadi tumpang tindih peran manajemen sosial dengan pemerintah dan agama
> (ajaran, organisasi dan tokohnya). 6) Penguatan masyarakat sipil (civil
> society) sebagai prasyarat demokrasi. Hal ini sangat menuntut peranan
> organisasi agama untuk berhenti berpikir nominalis-simbolik dan
> berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas umat. Dalam penguatan masyarakat
> sipil ini pun, peranan kepastian hukum menjadi mutlak penting. Dan 7)
> pembangunan kembali kerangka kebangsaan untuk mempersatukan Indonesia.
> Dengan demikian, mind-set mayoritas-minoritas harus dikembalikan kepada
> mind-set kebangsaan seperti ketika Republik Indonesia ini diproklamasikan.
> Dengan melakukan tujuh langkah tersebut, jika Tuhan mengijinkan, kita dapat
> melangkah menuju Indonesia Baru yang berkeadilan dan kemakmuran bagi seluruh
> bangsa Indonesia, sepenuhnya dan seutuhnya.
>
> Akhirnya, seperti yang diamanatkan Proklamator Bung Hatta pada bulan Juni
> 1945, �Nasib kita sebagai bangsa sebagian besar bergantung kepada kita.
> Dahulu kita menuntut hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Sekarang,
> kesempatan itu diberikan kepada kita. Sebab itu marilah kita memberi hadiah
> kepada Tanah Air kita, hadiah yang berupa segenap jiwa dan raga kita...
> Syarat yang pertama untuk menjadi satu bangsa yang merdeka ialah keinsafan,
> bahwa kita adalah satu bangsa yang bersatu-padu, yaitu bangsa Indonesia,
> yang bertanah air Indonesia. Lenyaplah dalam hati perasaan termasuk ke dalam
> satu golongan kecil yang mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan semuanya
> harus didahulukan daripada kepentingan sebagian-sebagian. Kalau kita melihat
> peta Indonesia sepintas lalu, nyatalah bagi kita bahwa tanah air kita
> tereletak ditengah-tengah perhubungan internasional (baca: globaliasi dan
> millenium baru, pen.). Kedudukan di tengah itu tidak dapat dipertahankan
> kalau Indonesia tidak bersatu. Hanya dalam persatuan itu Indonesia bisa
> merdeka�.
>
> Martin Manurung
> Koordinator Solidaritas Mahasiswa Kristen
> Untuk Reformasi Indonesia.
> Mahasiswa FEUI.
>
> Kepustakaan:
> Arief Budiman, �Agama, Demokrasi dan Keadilan�, dalam M. Imam Aziz, M. Jadul
> Maula, Ellyasa KH
> Dharwis (Eds.), Agama, Demokrasi dan Keadilan, Jakarta: Gramedia Pustaka
> Utama, 1993.
> Eep Saefulloh Fatah, Bangsa Saya yang Menyebalkan, Catatan tentang Kekuasaan
> yang Pongah,
> Jakarta: Rosda, 1998.
> Sunardian Wirodono, Gerakan Politik Indonesia: Catatan 1994. Jakarta: Puspa
> Swara, 1995
> Sri-Edi Swasono, Menuju Pembangunan Ekonomi Rakyat: Apa Tanggung Jawab
> Pendidikan Tinggi
> Kita, Jakarta: UI-Press, 1998.
> Mohammad Hatta, �Kita Sebangsa dan Setanah Air�, dalam Kumpulan Karangan,
> Jakarta: Bulan
> Bintang, 1976
>
> ________________________________________
> E-mails : [EMAIL PROTECTED]
> [EMAIL PROTECTED]
> [EMAIL PROTECTED]
> Homepage: http://www.cabi.net.id/users/martin
> ________________________________________
>
> ----------------------------------------------------------------------
> eGroup home: http://www.eGroups.com/list/hkbp
> Free Web-based e-mail groups by www.eGroups.com
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
