> ----------
> From: Daniel H.T.[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> Reply To: [EMAIL PROTECTED]
> Sent: Sunday, May 09, 1999 12:38 AM
> To: [EMAIL PROTECTED]
> Cc: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
> Subject: [Kuli Tinta] Akbar Tandjung Patut Dipuji?
>
> Hari ini (Sabtu, 8/5) kita dapat berita bahwa Akbar Tanjung telah
> menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Mensesneg. Hal tersebut
> dilakukan karena KPU tetap memutuskan bahwa parpol tidak boleh membiarkan
> kadernya berkampanye kalau dia termasuk pejabat negara. Berarti yang
> namanya pejabat negara termasuk menteri tidak boleh ikut berkampanye,
> tanpa
> kecuali (jadi, termasuk dalam masa cuti). Sedangkan Akbar Tanjung selain
> Ketua Umum Golkar juga sebagai Mensesneg. Pernyataan mengundurkan diri ini
> telah diterima dan disetujui oleh Presiden Habibie. Pertanyaannya adalah:
> Apakah tindakan Akbar Tanjung itu merupakan suatu tindakan positif yang
> layak dipuji? Sebagai suatu tindakan yang menunjukkan jiwa besar seorang
> Akbar Tanjung yang menghormati aturan yang ditetapkan KPU?
>
> Kalau saya yang ditanya dengan pertanyaan ini, jawaban saya adalah: TIDAK.
>
> Kenapa?
>
> Pertama, kita masih ingat bagaimana reaksi Akbar Tanjung cs (termasuk
> Habibie) ketika mulai santer usulan agar menteri dilarang kampanye. Waktu
> itu reaksi mereka adalah hanya akan melarang beberapa menteri berkampanye,
> sedangkan selebihinya tidak. Termasuk yang tidak dikenakan larangan adalah
> Mensesneg. Tetapi ketika kian kuat desakan bahwa KPU akan membuat
> peraturan
> melarang parpol membiarkan kadernya yang pejabat untuk berkampanye. Jadi
> ini berarti, SEMUA pejabat negara termasuk menteri tidak diizinkan
> kampanye. Waktu itu, Akbar Tanjung mengatakan, apapun keputusan KPU dia
> akan tetap berkampanye untuk Golkar.
>
> Dalam kaitannya dengan itu saya pernah menulis bahwa reaksi Akbar dengan
> pernyataannya itu berarti dia tak menghormati KPU, karena tetap ngotot
> berkampanye sekalipun KPU melarang. Sikap seperti ini, waktu itu saya
> katakan, merupakan ciri calon diktator.
>
> Kedua, ketika KPU secara pasti dan tegas mengeluarkan peraturan bahwa
> parpol tidak boleh membiarkan kadernya yang pejabat kampanye, yang sama
> saja dengan SEMUA menteri tidak boleh ikut kampanye. Akbar mencoba
> berkelit dengan menyatakan akan mengambil cuti sebagai seorang menteri.
> Anggapannya adalah kalau dia mengambil cuti selama periode waktu tertentu
> (s.d. 4 Juni 1999), berarti dia tidak sedang menjalankan
> jabatan/profesinya
> sebagai seorang menteri, berarti boleh saja kampanye dan tidak melanggar
> peraturan dari KPU. Ternyata harapan itu tidak terkabul, sebab KPU
> ternyata
> memutuskan yang namanya pejabat negara termasuk menteri tetap tidak boleh
> kampanye selama dia secara formal menjabat sebagai menteri, tidak perduli
> sedang cuti ataukah tidak.
>
> Jadi, setelah berkelat-kelit ke sana ke sini tidak menemukan jalan untuk
> keluar, Akbar akhirnya menyerah. Atau lebih tepat TERPAKSA menyerah. Dia
> mengatakan, "Masa sebagai Ketua Umum Golkar, saya tidak boleh kampanye?"
> Padahal sebenarnya dari awal (sejak pembentukan kabinet baru oleh Habibie)
> sudah banyak orang mendesak agar tidak ada perangkapan jabatan antara
> seorang ketua partai dan menteri karena akan terjadi tumpang-tindih antara
> kepentingan partai dengan kepentingan negara, sebagaimana sudah terjadi
> selama masa pemerintahan Soeharto, terutama pada masa Harmoko sebagai
> Ketua
> Umum Golkar yang sangat rajin dengan Safari Ramadhan-nya, tetapi semua itu
> tidak dianggap.
>
> Singkatnya, saya mau mengatakan: "Tindakan seseorang diambil karena
> terpaksa, tidak menunjukkan sikap aslinya." Jadi tidak bisa kita menilai
> sikap memilih mundur Akbar Tanjung itu layak diacungi jempol.
>
> Komentar Anda?
>
> Daniel H.T.
>
>
>
> ______________________________________________________________________
> To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
> Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
>
>
>
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
