Bung Iwan, ini kerja jurnalistik yang baik. Ada yang bilang bahwa Nu mewarisi garis Kalifah Abubakar As Sidiq. Untuk Indonesia, ada baiknya Anda juga mewawancarai tokoh Muhammadiyah ( representasi kalifah Usman bi Affan), Persis (Umar bin Chatab) dan Syiah Ali bin Abu Tolib) sehingga mendapatkan facet yang lebih lengkap sebelum sampai pada kesimpulan. Tetapi pemahaman tentang Islam sendiri tentu lebih tepat kalau dipelajari dari Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Muhammad S.A.W. Salam. -- On Sun, 23 May 1999 09:58:39 iwans wrote: >Wawancara dengan intelektual NU Masdar F Masyhudi : > >******************************* >Membaca Peta Kaum Muslimin > > Terlalu gegabah untuk takut pada negara Islam. Justru mayoritas umat >Islam tak peduli dengan negara. Yang penting ibadah. Bagaimana peta >aspirasi umat Islam Indonesia tentang negara? Pertanyaan ini kembali >mengemuka sejak mencuatnya kasus kaset ceramah Theo Sjafei dan >transkripnya beberapa waktu yang lalu. Dan kini di masa kampanye, hal >itu kembali menjadi perdebatan ketika banyak orang mengingatkan bahaya >sekularisme. Yang jelas, banyak pengamat yang menduga bahwa salah satu >sebab menguatnya perasaan anti-Islam di beberapa daerah di Indonesia >adalah karena munculnya isu-isu tak berdasar soal negara Islam tadi. > Theo Syafei sebagai contoh, dalam salah satu bagiannya dia menyebut >adanya skenario negara Islam yang dirancang kekuatan politik Islam di >Indonesia. Untuk memperoleh perspektif mengenai hubungan Islam dan >negara (state) di Indonesia, berikut wawancara dengan intelektual NU >Masdar F. Masudi : > > Bagaimana sebetulnya sikap politik umat Islam dalam persoalan >hubungan agama dengan negara ? > > Begini, kaum muslimin di Tanah Air, dalam garis besar, bisa >diletakkan ke dalam dua kotak besar. Pertama, mereka yang tergolong >dalam Islam nonpolitik atau apolitik, yang berpandangan bahwa agama yang >mereka peluk tidak ada urusannya dengan negara. Kedua, Islam politik, >yang >berpendapat sebaliknya. > > Dalam kelompok pertama, terkandung dua subkelompok: para ritualis >dan sekularis. Golongan ritualis, yang sebagian besarnya merupakan >masyarakat agraris, tak pernah memikirkan hubungan antara negara dan >agama karena yang mereka pentingkan adalah soal-soal ibadah. Mereka >sudah bahagia jika kegiatan ibadahnya tidak diganggu. Kalaupun ada >pikiran "negara Islam", konsepnya juga tidak jelas. Mereka jumlahnya >cukup banyak, dan dalam urusan politik, mengikuti apa kata kiai, yang >dipersepsi sebagai wakil Tuhan. > > Bisa anda berikan contohnya ? > > Lihat saja misalnya acara-acara yang digelar PKB, hadir puluhan >ribu, lebih banyak dibanding partai lain. Ini bukan karena kesadaran >politik tetapi lebih karena ketaatan kepada kiai, karena tuntutan >perasaan ritualistis, bahwa manut kiai itu sudah keharusan. Islam >ritualistik ini, dalam tataran praktek menyembunyikan potensi konflik >tersendiri, dalam arti "beda ritual" bisa berarti "beda golongan", >bahkan beda agama. Konfliknya bukan menyangkut ide "negara" tetapi lebih >pada hal-hal fikih. > > Bagaimana pula dengan Islam sekuler ? > > Golongan Islam sekuler ini umumnya semasa Orde Baru dulu berkumpul >di Golkar dan sebagian di PDI. Kelompok ini lebih menekankan lebih pada >aspek rasionalitas. Yang penting semua sistem jalan. Bagi mereka, >gagasan "negara Islam" tak masuk dalam pikiran. Salah satu sebab, bagi >mereka negara Islam belum ada contohnya. Setiap perdebatan mengenai >"negara Islam" mengemuka, kelompok sekularis mempertanyakan mana bukti >"negara Islam" yang bisa >memberikan ketenteraman bagi rakyatnya. > > Pada masa lalu, figur kelompok ini bisa kita lihat representasinya >pada figur Bung Karno, dan yang juga sedikit banyak dianut oleh Pak >Harto dan elite penguasa Orde Baru pada awal Orde Baru berkuasa. >Meskipun demikian, kelompok Islamnya Orde Baru pada akhir kekuasaan Pak >Harto akhirnya tumbuh menjadi Islam politik yang relatif lebih pragmatis >sifatnya. Yang pasti mereka memakai jargon Pancasila agar tidak disebut >kaum sekularis. Sekarang ini, mungkin golongan Islam ini justru berada >di PDI-Perjuangan. Secara sosial ekonomi, posisi mereka kurang lebih >sama dengan golongan Islam ritualis : masyarakat bawah. Sebagian lagi >ada di kalangan masyarakat atas. > > Tentang Islam politik ? Masih adakah yang menghendaki Negara Islam ? > > Tidak kita pungkiri bahwa kalangan Islam Politik sesungguhnya juga >tidak satu gagasan. Kelompok ini juga masih terbagi lagi dalam tiga >kelompok: pragmatis, ideologis, dan humanis. Kelompok pragmatis terbagi >lagi ke dalam pragmatis perorangan dan kelompok. Yang pragmatis >perorangan, bisa jadi dia sekadar menggunakan label Islam untuk meraih >kekuasaan bagi diri sendiri. Prinsipnya, yang penting saya naik. >Adapun yang pragmatis kelompok, dia sudah berpikir untuk mengajak teman >atau kelompoknya. Kalau dia jadi menteri, dia akan merekrut >kawan-kawannya menduduki pos-pos pada departemennya. Simbol keislaman ia >pergunakan untuk menarik simpati. > > Perorangan pragmatis, sama sekali tak memikirkan "negara Islam". >Mereka ini asal--dengan kendaraan Islam--bisa tetap mendapat keuntungan, >bukan politis tetapi lebih material. Sedangkan Islam pragmatis kelompok, >isi negara Islam lebih pada upaya mendapat dukungan politik demi >keuntungan kelompok itu. Kalau mereka mendapat kedudukan, mereka akan >menarik gerbong, ya dari kelompoknya itu. Sedang yang perorangan tidak >berpikir orang lain. Bahkan kawan sendiri bisa dianggap saingan. > > Soal negara Islam mungkin ada pada kelompok Islam Politik yang >berorientasi ideologis. Ciri golongan ini eksklusif dan cenderung >formalistik. Mereka mendambakan hukum-hukum Islam bisa ditegakkan. Bisa >ditempuh melalui parlemen--ini yang pernah dikatakan Gus Dur sebagai >pola hubungan fakultatif. Kelompok ini ibaratnya menjadikan hukum Islam >yang keras, penalty law (hudud) sebagai mahkota. Jadi, kalau kelompok >ini menang, hukum-hukum seperti potong tangan, wanita tak boleh keluar >rumah, wanita di depan umum mesti bercadar, merupakan keniscayaan >pemberlakuannya. Padahal, hukum seperti ini, the penalty law, baru bisa >berlaku dalam situasi yang sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. >Kalau situasi seperti sekarang, ekonomi belum beres, tiba-tiba hukum ini >hendak diberlakukan, bisa-bisa banyak yang buntung karena mencuri dan >dipotong tangannya. Biasanya, Islam idoelogis itu antidemokrasi, >mementingkan penegakan hukum Islam tanpa mau mendengar kiri-kanan, >karena sudah dipastikan, dalam keyakinan mereka, itu adalah kebenaran >dan harus dipertahankan habis-habisan. > > Dalam kelompok "Islam Ideologis" ini, ada keyakinan, asal Islam >berkuasa, kelompok lain terlindungi. Pikiran ini, memang dibenarkan, >misalnya oleh Franz Magnis Suseno. "Bagaimana umat Islam bakal tenang, >sebagai mayoritas dia selalu merasa marginal. Kalau mereka mendapat >kekuasaan, mereka akan tenang." Begitu kata Magnis. Representasi dalam >peta politik, misalnya: PPP, PUI, Partai SUNI, PKU dan PNU. Dalam kasus >naiknya "Islam Ideologis" di beberapa negara, kekuasaan itu biasanya >diraih dengan berkoalisi dengan militer. Sebab, tanpa itu biasanya >segera runtuh karena goyangan kekuatan politik lainnya. > > Kelompok Islam Politik berikutnya, Islam Humanis. Biasanya inklusif, >dan transformatif. Mereka bisa bekerja sama dengan kelompok lain. Masuk >dalam kelompok Islam yang lebih "beradab" ini adalah PKB, PAN dan juga >kita jumpai dalam PBB serta Partai Keadilan. Khusus untuk PKB, karena >di dalamnya terdapat figur seperti Gus Dur, partai ini mendapat dukungan > >luar biasa dari "Islam Ritualistik". Dalam hal pelaksanaan gagasan kalau >mereka berkuasa, akan bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompok >Islam sekularis. > > Bisakah dijalin kerjasama kelompok satu dengan yang lainnya ? > > Bisa saja, kenapa tidak. Kelompok sekularis misalnya yang tak mau >pusing-pusing dengan persoalan syariat, asal dipimpin secara rasional, >memenuhi rasa keadilan, itu sudah baik maka mereka bisa bekerjasama >dengan siapapun. Adapun kelompok humanis ini memang bukan >mementingkan hukum Islam tekstual tetapi substansi. Dengan demikian, >yang dikedepankan lebih pada transformasi. > > Riil politik, pemahaman Islam politik yang humanis ini masih elitis. >Masih terlalu "mewah" untuk mencapai pemahaman humanis. Basis massa di >kelompok ini kebanyakan masih merupakan Islam ritualistik. Dalam >percaturan politik yang keras, sangat mungkin basis massa Islam Politik >Humanis cenderung "lari" ke kelompok Islam ideologis. Ini tak lain >karena dalam kelompok Islam ideologis, hal-hal yang ritualistik juga >menjadi perhatian mereka. > > Kalau membaca peta anda, apakah dengan begitu bisa cukup >menjelaskan, kenapa akhirnya Gus Dur dengan NU bisa lebih dekat dengan >PDI Megawati? > > Ya. Ini dikarenakan yang satu merupakan representasi Islam >Politik-humanis, yang lain sekuler. Keduanya memiliki kesamaan nasib >sebagai kekuatan politik yang termarginalisasi. Ini bisa dijelaskan, >dalam teori "cakra manggilingan", dengan bagan melingkar (lihat bagan) , >orde sebelumnya yang berada di atas adalah kelompok keturunan Cina, dan >kebetulan banyak Kristen dan Katolik. Era reformasi, energi menggusur >ini jelas menjadi lebih keras karena "dua kebetulan" bahwa kelas yang di >atas "Cina dan Kristen" tadi. Maka, kekuatan Islam politik yang merasa >termarginalisasi pada era sebelumnya, menempati posisi di atas. Meskipun >kelompok ini mengklaim mewakili kekuatan politik Islam--sebenarnya baru >merupakan representasi Islam Kota. > Pada kenyataannya masyarakat Islam Desa--dan ini basis massa >NU--maupun muslim abangan yang merupakan basis massa PDI Perjuangan, >belum "naik kelas". Karenanya, kesamaan nasib itu membuat NU dan muslim >abangan bisa bergandengan. Bagi kelompok ini, kerja sama bukan >menggunakan ungkapan "negara Islam", namun lebih pada ikhtiar untuk bisa >naik kelas bersama-sama. Yaitu untuk merebut kekuasaan dan mungkin >melakukan 'balas dendam'. > > Tetapi inikan menimbulkan masalah, terutama sekali di tubuh NU dan >sedikit banyak juga di kalangan PDI Perjuangan sendiri yang menyebutkan >bahwa Mega lebih bersedia mendengar Gus Dur ketimbang teman-temannya di >PDI Perjuangan ? > > Benar. Kedekatan semacam ini bukannya tanpa masalah. Potensi menyatu >itu terjadi, sebagaimana analisis yang menyebutkan pencirian "Islam >Politik Humanis", yang lebih terdukung basis massanya karena faktor >figur bukan kesadaran pendukungnya, akan berantakan ketika figur di >kelompok itu tiada. Dalam kasus dukungan terhadap PKB karena unsur sosok >Gus Dur--darah biru NU--lah ia bertahan. Tanpa itu, atau, katakanlah Gus >Dur terjungkal, basis massa itu akan mengalihkan dukungan ke Islam >ideologis, dan kalau itu terjadi, gagasan "Islam formalistik" yang >memahkotakan hukum-hukum penalti, akan besar. > > Sayang, dalam situasi yang masih diwarnai kesenjangan sosial >ekonomi, membesarnya bahkan akan berkuasanya "Islam ideologis" akan >selalu mendapat rongrongan kelompok-kelompok lainnya, bahkan dari unsur >internal Islam di luar "Islam ideologis" dan "ritualistik" ini. >Ibaratnya, seseorang sudah buru-buru mementingkan mahkota, padahal belum >bercelana, belum berbaju. Sikap itu hanya memancing perasaan tidak patut >di mata kelompok lainnya. Berbeda halnya, kalau sandang, pangan, papan, >kesehatan, sebagai tugas negara, terpenuhi semua. > > Yang dikhawatirkan banyak analis, kalau Islam Ideologis berhasil >tampil mengisi kursi kekuasaan negara, kelompok ini sedikit banyak agak >antidemokrasi. Setiap perbedaan pendapat >mengarah pada gugatan pada kepemimpinan yang berlangsung, ditafsir >sebagai tindakan bughat, melawan pemimpin atau khalifah yang sah dan >layak dihukum mati. Bagaimana hukum bughat ini mau diperlakukan, kalau >tugas negara yang nyata seperti menghapus kemiskinan, belum terlaksana. >Kecuali, kalau kemiskinan sudah sirna di bawah penguasa Islam, lantas >masih ada yang macam-macam, bolehlah itu disebut tindakan makar dan >pantas dikenai hukum bughat. > > Kondisi objektif seperti itu--di mana Islam ideologis tengah merajut >kekuatan--sementara kekuatan politik lainnya juga mengintip peluang >menata negara, konflik vertikal--sebagai konflik kelas--maupun konflik >horizontal karena perbedaan suku, ras, atau agama, relatif mudah >terjadi. "Puncak" Islam politik yang akomodatif bagi semua, yang untuk >mudahnya dikatakan Islam politik humanis, rasanya belum bisa diwujudkan >sekarang. PBB dan Partai Keadilan yang saya anggap merupakan >representasi Masyumi saya kira butuh waktu lama untuk menyemaikan >kesadaran di kalangan umat Islam Indonesia. (***). > >Bagaimana pendapat anda ? > > Get your FREE Email at http://mailcity.lycos.com Get your PERSONALIZED START PAGE at http://my.lycos.com ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
