Pengantar:
Perempan menilai Capres Perempuan.
Bagaimana menurut para perempuan yang lain?
HP_
Koalisi Perempuan Indonesia tak Dukung Mega sebagai Capres
SURABAYA -- Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
ternyata tak otomatis mendukung calon presiden dari kaum
perempuan. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen KPI,
Nursyahbani Katjasungkana, ketika menghadiri seminar
'Pendidikan Politik dan Kesetaraan Jender bagi Wanita' yang
diselenggarakan Koperasi Wanita Jatim di Surabaya, Selasa
(1/6) petang.
''Kami tidak akan memberikan dukungan pada Megawati
sebagai capres,'' tutur Nursyahbani. Ia menilai, selama ini Mega
yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan sangat kurang dalam
menyuarakan aspirasi perempuan.
Jangankan tindakan nyata, selama ini Nursayahbani menganggap
tak ada pernyataan politik Mega yang jelas-jelas memihak pada
perjuangan kaum perempuan. ''Belum lagi bila dilihat pada
kenyataan, bahwa ada beberapa kebijakan politik PDI-P yang
amat bertentangan dengan garis perjuangan KPI.''
Mantan direktur LBH Jakarta itu memberi contoh tentang
persoalan dwifungsi ABRI (TNI). ''KPI tak sependapat
pelaksanaan dwifungsi TNI. Bahkan kami minta sekarang juga
dicabut. Tapi, PDI-P justru mendukung dwifungsi,'' urainya.
Demikian juga soal referendum di wilayah Timtim. KPI amat
mendukung adanya referendum di provinsi termuda itu.
Sedangkan, setahu Nursyahbani, PDI-P beranggapan persoalan
status Timtim telah selesai dan provinsi ini dianggap tetap
menjadi bagian sah dari pemerintah Indonesia.
''Sikap itu jelas-jelas bertolak belakang dengan kami,'' papar
Nursyahbani. Dengan kenyataan seperti itu, sambung wanita
keturunan Madura tersebut, maka tak ada keharusan bagi KPI
untuk mendukung calon presiden wanita dari PDI-P.
Persoalan lain yang disayangkan oleh Nursyahbani adalah
minimnya jalinan komunikasi politik bagi Megawati sebagai salah
satu kandidat kuat capres periode mendatang.
Dikemukakannya, jalinan politik ini amat perlu sehingga citra diri
dan partaianya yang kurang baik kemungkinan bisa tertutupi
sehingga tak merugikan perjuangan partai.
''Masak diajak debat capres malah menolak dengan dalih yang
tak bisa diterima, yakni tak sesuai dengan budaya timur. Padahal
semua tahu, debat itu 'kan salah satu bentuk momunikasi politik
dengan masyarakat luas. Hal itu seharusnya menjadi perhatian
Mega dan kelompoknya,'' kata Nursyahbani.
Pada bagian lain, Nursyahbani percaya kondisi Mega dan
partainya justru akan lebih baik bila saluran komunikasi publik
dimanfaatkan sebaik-baiknya. ''Karena itu, dia menyarankan
agar peluang berkomunikasi dengan publik lewat seminar,
diskusi, atau debat dimanfaatkan.''
Walau begitu, dia tak mau menghalangi niat Mega dan
kelompoknya untuk maju terus dalam pemilihan presiden
mendatang. ''Secara pribadi --dan sebagai perempuan-- kalau
dia menjadi presiden, saya sih senang saja,'' ujarnya.
Ungkapan senada disampaikan Prof Dr Toety Herati Noerhadi,
caleg PAN dari wilayah Surabaya untuk DPR Pusat. Ketika
mengadakan kampanye khusus dengan kaum wanita di Gedung
Wanita, Surabaya kemarin, guru besar Fakultas Sastra UI itu
minta agar jangan mempersoalkan Megawati dari sosok
perempuannya.
''Jangan kita membeda-bedakan hal itu. Jangan membuat kriteria
atas dasar pria-perempuan, nama besar, atau kharismanya. Tapi
lihatlah atas dasar kemampuannya,'' tegas Toety.
''Bila memang dinilai tak memiliki kemampuan, maka sah-sah
saja capres wanita ditolak. Wanita dan pria punya hak sama
untuk ikut mengatur persoalan kenegaraan,'' kata Toety lagi.
n yon [Kompas]
_______________________________________________________________
Get Free Email and Do More On The Web. Visit http://www.msn.com
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
TUNTASKAN REFORMASI: Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
