Bung Aswat yang baik, Do you still remember what I wrote about Aceh? Ya..., semua bingung!!! Martin Manurung <http://www.cabi.net.id/users/martin> ____________________________________________ [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] Jumat, 3/12/1999 Elit Aceh Bingung Cari Solusi Penulis: A Andri detikcom, Medan - Tak cuma pemerintah pusat saja kini sedang bingung mencari sebuah solusi buat Aceh. Para elit politik Aceh pun mengalami hal yang sama. Ini diungkapkan Kautsar, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Untuk Referendum Aceh (SMUR) dan Ahmad Taufan Damanik, pengamat politik dari FISIP USU dalam acara rekaman (recording) acara Medan Forum di Radio Prapanca FM, Jumat (03/12/1999) sore, sekitar pukul 17.00 WIB. "Terus terang elit politik di Aceh kini tak bisa menghindar dari desakan referendum," ujar Kautsar. Yang dimaksudnya dengan elit politik di Aceh adalah Gubernur Aceh dan para anggota DPRD Aceh. Soal, elit politik di pemerintah pusat, dia juga berpendapat mereka sama sekali tak punya niat baik untuk segera menyelesaikan masalah Aceh. "Saya tetap berpikir pemerintah pusat tak punya niat untuk menyelesaikan kasus Aceh. Seharusnya kan pemerintah harus ada tawar menawar dengan rakyat Aceh. Jangan mendikte bahwa penyelesaian mereka yang terbaik," tambahnya. Berbicara banyak dalam acara tersebut, Kautsar juga menyinggung soal perspektif keinginan referendum rakyat Aceh, yang diartikan oleh pemerintah pusat sebagai keinginan untuk merdeka. Menurut Kautsar, merdeka yang diinginkan rakyat Aceh adalah merdeka dalam arti substansial. "Jadi bukan dalam arti nation," tandasnya. Begitu pun, Kautsar menegaskan, karena pemerintah pusat yang tak punya niat untuk menyelesikan kasus Aceh mengakibatkan referendum jadi harga mati. "Jadi referendum adalah harga mati. Tapi pemerintah pusat jangan terlalu takut. Kita kan masih melihat opsinya." Lebih jauh dia juga menyinggung soal "pengadilan" bagi para jenderal yang dilakukan oleh 12 anggota pansus DPR untuk menyelesaikan masalah Aceh beberapa hari lalu, sebagai langkah bagus. "Ya mengundang para jenderal itu langkah bagus. Cuma hasilnya tak ada. Mereka cuma berhasil memo para jenderal itu," ucap mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh ini. Senada dengan Kautsar, pengamat politik dari FISIP USU Ahmad Taufan Damanik juga melihat pemanggilan para jenderal itu percuma. "Saya enggak yakin anggota pansus itu dekat dengan rakyat Aceh. Setelah ada desakan dari rakyat Aceh, baru mereka bergerak," katanya. Selanjutnya, Taufan juga berkomentar soal persetujuan Pansus DPR itu untuk mendukung referendum. "Itu hanya permainan kata-kata. Saya enggak percaya pemerintah memeberikan janji itu," tambah dosen di FISIP USU ini. "Jadi pertanggungjawaban para jenderal itu hanya retorika politik," tandasnya. Melihat keadaan Aceh yang sudah sedemikian parah, Kautsar dan Taufan kemudian menekankan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah institusi militer. "Tentunya yang paling bertanggung jawab di Aceh adalah militer. Mereka adalah pelaku utamanya. Tentunya militer sebagai institusi. Jadi bukan secara personal. Kita yakin jika tak ada perintah mana berani mereka berbuat kejam selama ini," kata Kautsar. ---------------------------------------------------------------------------- ---- Copyright � 1998 - 1999 detikcom Digital Life. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Tidak diperkenankan mereproduksi seluruh maupun sebagian dalam bentuk maupun media apapun tanpa ijin tertulis dari detikcom Digital Life. Situs web ini dikelola dan dikembangkan oleh Agrakom -= Dual T3 Webhosting on Dual Pentium III 450 - www.indoglobal.com =- Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI dengan mengirim e-mail kosong ke alamat; Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
