* MENTERI PERTAMA: YANG DIPILIH YUDHOYONO TAPI YANG AMBISI KONON MEGAWATI Meski ada pro dan kontra laporan Gus Dur, sementara ini keadaan di ibukota Jakarta masih tenang-tenang saja. Pengamat politik Daniel Sparingga lega karena ternyata Gus Dur bersedia untuk berbagi kekuasaan dan hanya akan menangani masalah luar negeri saja. Tetapi bagaimana dengan Megawati yang sangat ingin memegang posisi semacam Perdana Menteri semasa Soekarno-Hatta pada awal kemerdekaan? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Gedung MPR di Senayan, Jakarta: Sebagaimana sudah dapat diduga sebelumnya di kalangan anggota MPR ada yang mendukung dan ada yang mengecam laporan yang disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid yang dibacakan Sekretaris Kabinet Marsillam Simandjuntak di hadapan Sidang Paripuna MPR kemarin. Sekretaris Fraksi PDKB Seto Haryanto misalnya menilai, laporan tersebut cukup komprehensif dan bagus. "Lengkap dan sesuai harapan kita bahwa Presiden mengungkapkan hal-hal, termasuk kekurangan yang dimiliki pemerintah," ujar Kak Seto. Ia menambahkan, dalam laporan tersebut Presiden telah menyampaikan apa yang telah dilakukan dalam kerangka GBHN. Mengenai tidak dicantumkannya data kuantitatif, Seto menganggapnya sebagai masalah teknis. "Karena tidak mungkin disampaikan dalam sidang yang singkat ini. Itu akan disampaikan pemerintah dalam lampirannya," kata Seto. Seto menggarisbawahi otokritik pemerintah yang menyadari kekurangan, selain disebutkan juga kesulitan pemerintah karena berhadapan dengan persoalan masa lalu yang berat. "Tapi tetap ada upaya," tandas Seto. Ia yakin, pidato presiden tadi cukup positif artinya bagi pasar dengan penegasan-penegasan komitmen pemerintah pada ekonomi pasar serta prioritas pada usaha kecil dan menengah. Yang jelas pasar mendapat isyarat bahwa ke depan akan lebih baik. Sebaliknya, Ketua Fraksi KKI Sutradara Gintings menilai, Presiden tidak memakai tolok ukur yang jelas, sehingga menyulitkan fraksi-fraksi untuk membahas laporannya secara rasional dan mendalam. "Kurang begitu jelas, mana yang menjadi fokus atau prioritas," kata Sutradara. Selain itu dikemukakan juga oleh Sutradara, pidato yang dibacakan sama sekali tidak didukung oleh data kuantitatif. "Hanya dilampirkan, dan untuk membacanya dalam satu hari tentu menyulitkan fraksi-fraksi atau anggota untuk membuat analisis," ujarnya. Ditegaskan kembali, bahwa laporan itu tidak memberi fokus yang tajam sehingga dalam pandangan F-KKI laporan itu seakan-akan berpretensi untuk membahas dan menangani semua soal. "Tidak dikemukakan hal-hal urgen yang perlu diberikan energi lebih besar," katanya. Sementara itu,anggota MPR dari FPDI Perjuangan Laksamana Sukardi menilai, laporan kemajuan yang disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid sangat dangkal. Menurut Laksamana, isi pidato Gus Dur lebih merupakan policy direction ketimbang achievement. "Dan, lebih bersifat apologis," ujarnya. Lebih lanjut mantan menteri itu mengatakan, ada banyak masalah yang tidak diungkapkan dalam laporan tersebut. Antara lain, bagaimana pertumbuhan ekonomi, pembenahan hukum, penegakan hukum, dan lain-lain. Laksamana menjelaskan, yang lebih parah adalah krisis politik akibat pemecatan dua menteri yang menimbulkan destabilitas selama 10 bulan terakhir ini tidak dijelaskan Gus Dur. "Padahal, krisis di kalangan elite menyulitkan proses konsolidasi di kabinet," katanya. Laks juga menuturkan, dalam laporan tersebut tidak dijelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan proses pulinya perekonomian, termasuk soal inkonsistensi beberapa kebijakan ekonomi yang bahkan kini menunjukkan sinyal yang membingungkan. Ia menunjuk contoh belum terjadinya penyelesaian utang-utang swasta, dan tidak adanya penjelasan mengenai dukungan investasi. Sementara politisi senior PDI-P, Sabam Sirait menilai pidato Presiden itu hanya cerita tentang Indonesia, dunia, dan masalah-masalah yang sudah lampau. "Pidato beliau 70 persen hanya sebagai pengantar," ujarnya. Menurut Sabam, Presiden belum menemukan bagaimana bentuk laporan dan cara memberi laporan. Sabam menunjuk pidato tentang militer, yang menurut dia, mengenai soal itu Presiden malah cerita tentang militer kita di masa datang. "Bukannya apa yang telah dia lakukan untuk pembenahan militer," demikian Sabam Sirait. Orang yang mengkoordinir laporan Presiden tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono memang merupakan menteri yang paling ambisius dan mungkin karena itu paling disenangi Presiden Gus Dur. Ia yang selalu paling rajin menawarkan diri untuk menyusun laporan untuk Gus Dur, jelas seorang menteri yang nampaknya akan keluar dari kabinet. Saat ini memang sudah bergulir isyu bahwa Yudhoyono akan menjadi orang ketiga terkuat di dalam pemerintahan. Isu Menteri Pertama berkembang setelah pidato Presiden Gus Dur di Sidang Tahunan MPR dinilai banyak kalangan tidak memuaskan. Sejak bulan-bulan pertama berkuasa, Gus Dur sudah pernah mengemukakan kepada kalangan NU, bahwa ia sebenarnya menginginkan agar suatu saat Yudhoyono menggantikannnya sebagai RI I. Untuk sementara ini tampaknya Yudhoyono akan magang sebagai M I. Kedudukan Menteri Pertama atau M I ini mulai disosialisasikan di Senayan. Yudhoyono proyeksikan sebagai pengendali pemerintahan sehari-hari dan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja yang mengkhususkan diri dalam menangani masalah-masalah luar negeri dengan dibantu Menteri Luar Negeri. Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono sehubungan dengan itu kemarin meminta agar isu tersebut tak dikembangkan karena bisa disalahtafsirkan. "Sebaiknya soal Menteri Pertama itu tak usah dilanjutkan. Saya khawatir, masyarakat bisa salah tafsir. Saya sendiri tak tahu menahu dengan ide itu," kata Bambang Yudhoyono merendah usai sidang paripurna MPR, Senin. Ketika ditanya mengenai peranannya yang begitu besar, dalam menyusun pidato Presiden, Bambang menyebutkan hanya sebatas koordinasi belaka. Memang, dalam taraf finalisasi pidato hanya dirinya yang dipanggil oleh Presiden dan Wapres di Bina Graha. "Semua menteri ikut memberikan masukan, dan kami hanya mengkoordinasikan saja. Tugas yang diberikan kepada saya itu, tak ada hubungannya dengan 'magang' pemerintahan," tegasnya. Rencana Gus Dur untuk menjadikan Yudhoyono sebagai M I jelas mendapat dukungan dari kalangan Fraksi TNI-Polri. Bahkan para pendukung Wiranto pun sangat gembira mendengar rencana itu. Sehubungan dengan itu, kalangan sipil pun memunculkan nama-nama lain. Di antaranya ialah Juwono Sudarsono, Marsillam Simandjuntak dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Mereka ini dianggap dekat dengan Gus Dur dan bersih dari KKN. Utamanya Marsillam dan Dorodjatun pernah dipenjarakan oleh rejim Soeharto. Tetapi menurut suatu sumber, yang kurang diperhatikan orang adalah keinginan kuat kelompok pendukung Megawati yang menginginkan Wapres itu sekaligus memegang peranan M I dengan dibantu empat menteri senior yang bertanggungjawab untuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Artinya Wapres yang menyusun kabinet. Dalam sejarah Indonesia, menurut Ryas Rasyid pernah terjadi Wakil Presiden Mohamad Hatta merangkap jabatan Perdana Menteri. Hal yang sama pun sempat diusulkan oleh pengamat politik Arbi Sanit, pekan yang lalu. Ini berarti karena keterbatasan pancainderanya, Gus Dur hanya akan berfungsi seperti Ayatolah Khomeini di Iran dahulu. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
