> Point saya adalah siapa saja yang kita pilih, GD atau Mega atau Amin atau
> siapapun harus dipantau terus. Kalau performance-nya mencong ya di
luruskan.
> Kalau tidak bisa diluruskan karena terlalu memble , atau ternyata
> sama-sekali tidak memberikan harapan lagi,( dengan penilaian 700 orang
wakil
> rakyat hasil pemilu), ya jangan sayang. Dibuang saja. Kemudian diganti.
> Tidak ada yang namanya setia-setia kepada kesepakatan awal . Kesetiaan
yang
> konyol itu , menurut istilah sekarang adalah memberikan cek kosong pada
> seorang presiden. Maka dari itu, diperlukanlah interpelasi, hak angket,
> sidang tahunan, pers bebas ........dll.kebiasaan demokrasi modern.
> semuanya tidak ada dalam kerajaan Majapahit).
>
> Sekarang ganti saya yang tanya pada anda , apa point anda dengan
> ganti-ganti nama itu. Sekedar tersinggung sang pujaan di ledek sehingga
> bisa kelihatan seperti manusia biasa ?
>
> Wassalam
> Abdullah Hasan.
>
----------------------
Dari mbah Soeloyo pehade, sampai ke siapa saja, yang mencoba mencela mereka
yang meributkan GD bukanlah menyoalkan 'performance mencong ya diluruskan',
tetapi adalah penggunaan alasan-alasan keterbatasan fisik dan kesehatan (dua
kali stroke?) untuk menyorongkan GD agar dibelejeti di DPR/MPR itulah yang
tak etis.
Jika mau bikin perkara dengan GD, maka seyogyanya bukan menggunakan
analasan-alasan keterbatasan fisik dan pernah stroke tersebut, mengingat GD
juga sudah tak awas dan telah stroke jauh ketika sebelum pemilihan presiden.
Lain halnya, kalau selama 10 bulan terakhir ini, tiba-tiba GD buta, atau
stroke, bolehlah itu dipakai alesan.
Maka sering kita dengar, 'lucu, kok sekarang dimasalahkan', lalu orang-orang
lain, yang senada dengan Abdullah Hasan, akan bilang 'mengapa harus setia
dengan kesepakatan awal, kalau mencong', dan lain sebagainya. 'Mencong
diluruskan', siapa saja OK. Dan bagian dari 'mencong diluruskan' itu pula,
mengapa sohib Soeloyo pehade mencoba membuat pelurusan kepada mereka yang
menggunakan alasan keterbatasan fisik dan pernah-stroke GD untuk marah-marah
sama GD. Jika 'butadan pernah-stroke' sebagai sebuah kemencongan, dan mesti
diluruskan, maka sebenarnya para penyeponsor GD dulu sudah dari sononya
mencong pula niatnya.
Kata-kata 'jangan beri cek kosong' merupakan slogan-slogan yang banyak
didengungkan oleh kelompoknya AR, yang notabene merupakan penyeponsor
naiknya GD dulu. Mestinya pula, mereka segera mengisi cek tersebut sebelum
diberikan kepada GD. Kenapa sekarang tiba-tiba mereka (atau Abdulah Hasan
sendiri?) merasa telah menyerahkan cek kosong, lalu kaget?
Berbagai hak milik DPR, dan agenda-agenda sidang tahunan MPR, memang bisa
dipandang sebagai alat-alat demokrasi (modern, kata Abdulah Hasan, sambil
sinis 'yang tak ada di jaman Majapahit' segala). Tetapi penggunaan alat-alat
tersebut secara serampangan, tanpa mengindahkan penderitaan rakyat, bahkan
konstitusi, hanya berlindung kepada demokrasi (seolah-olah demokrasi itu
boleh berlaku apa saja), bukanlah sesuatu yang pantas dikembangkan.
_______________________________________________________
Say Bye to Slow Internet!
http://www.home.com/xinbox/signup.html
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
