From: reijkman karrountel <[EMAIL PROTECTED]>
Dari mbah Soeloyo pehade, sampai ke siapa saja, yang mencoba mencela mereka
yang meributkan GD bukanlah menyoalkan 'performance mencong ya diluruskan',
tetapi adalah penggunaan alasan-alasan keterbatasan fisik dan kesehatan (dua
kali stroke?) untuk menyorongkan GD agar dibelejeti di DPR/MPR itulah yang
tak etis. ...( del)........
==================================================
AH:
Saya akui memang ada serangan pada GD dari jenis yang seperti itu :
Dua kali stroke, Nggak bisa tandatangan, dsb. itu amat kampungan dan
cuma dilakukan beberapa orang kampungan. Buat apa menanggapi
komentar kampungan yang lakunya amat terbatas itu ?
Yang lebih penting melihat berbagai kelemahan lain GD yang kadang-kadang
fatal dan amat jahat. Umpamanya fitnah jahat pada Laks dan Kalla yang
tidak mau jantan dibuktikan meskipun ditantang banyak orang. Umpamanya
bagaimana GD mengelola menteri2 pembantunya yang sering diancam segera
akan diberhentikan itu ? Menteri2 itu kan team penyelamat kapal Indon yang
sekarang sudah karam separo itu ?! Tidak usah kaget kalau rupiah pingin
naik kelangit! Apakah anda ikutan buta nonton drama Bulog yang amat
membuat malu itu? Bagaimana sumbangan Bolkiah seenak perutnya
dianggap sebagai dana sedekah pribadi. Apakah para Gubernur tidak bakal
meneladaninya dengan mendapatkan "sedekah pribadi" dari konglomerat ?.
Apakah anda-anda buta soal Rozy Munir? Soal Syahril Sabirin?
Bagaimana soal adiknya yang di-kos-kan ke BPPN ? Bagaimana soal
Maluku yang terus saja berdarah-darah itu ? Demi Tuhan Pencipta Bumi:
Saya pun punya cerita dari petinggi PDIP kawan saya tentang bagaimana
GD secara telanjang menfitnah Kwik sehingga orang baik itu cuma bisa
ternganga heran ( jw. Ndomblong). Dan bisa ditambah terus....
Come on , Mister Karrountel ! Itu semua tidak ada hubungannya dengan
buta( picek) atau pincang( dingklang) atau buntung atau stroke jantungan
atau diabetes. Itu cuma berhubungan dengan kemampuan management dan
moral. Itulah yang sedang dinilai oleh MPR. Apakah mencong management
dan mencong moral GD masih dapat diperbaiki ?
From: reijkman karrountel <[EMAIL PROTECTED]>
Kata-kata 'jangan beri cek kosong' merupakan slogan-slogan yang banyak
didengungkan oleh kelompoknya AR, yang notabene merupakan penyeponsor
naiknya GD dulu. Mestinya pula, mereka segera mengisi cek tersebut sebelum
diberikan kepada GD. Kenapa sekarang tiba-tiba mereka (atau Abdulah Hasan
sendiri?) merasa telah menyerahkan cek kosong, lalu kaget?
=========================================================
AH:
Anda tampaknya kurang begitu paham tentang kiasan "cek kosong" yang biasa
di[pakai dunia perdagangan. Begini. Bila seseorang (presiden) diberi cek
kosong maksudnya adalah orang itu semacam diberi buku cek kosong
( berisi beberapa puluh lembar) "kewenangan" yang dapat diisi semaunya
terus-terusan berkali-kali.
Sebaliknya, tidak diberi cek kosong artinya lembaran cek cuma diberikan
seperlunya. Bila laporan audit menegaskan adanya penggunaan cek awal yang
tidak beres, cek berikut tidak bakal diberikan lagi . Seseorang pejabat atau
presiden amat terbatas dalam penggunaan wewenangnya.
Jadi disini tidak ada yang kaget ( apalagi saya AH). Yang terjadi cuma
peristiwa audit yang sejak semuala sudah direncanakan untuk mengeluarkan cek
baru. Yang kaget mungkin GD
dan para begundalnya. Mereka dengan bodohnya kaget tidak bisa mengembangkan
varietas tanaman Bulog lagi. Lha wong hampir saja kena amputasi. Juga
tentunya pendukung fanatik buta-nya. Berbeda dengan dugaan anda, proses yang
terjadi adalah GD minta lembaran cek baru ( kelanjutan pemerintahannya),
tapi MPR pelit untuk memberikannya. Cek dan balans sedikit jalan..!
From: reijkman karrountel <[EMAIL PROTECTED]>
Berbagai hak milik DPR, dan agenda-agenda sidang tahunan MPR, memang bisa
dipandang sebagai alat-alat demokrasi (modern, kata Abdulah Hasan, sambil
sinis 'yang tak ada di jaman Majapahit' segala). Tetapi penggunaan alat-alat
tersebut secara serampangan, tanpa mengindahkan penderitaan rakyat, bahkan
konstitusi, hanya berlindung kepada demokrasi (seolah-olah demokrasi itu
boleh berlaku apa saja), bukanlah sesuatu yang pantas dikembangkan.
======================================================
AH:
Beberapa kalimat anda perlu diluruskan. Saya yakin anda setuju .
Penggunaan alat demokrasi yang tidak berdasarkan konstitusi adalah
penggunaan yang serampangan. Itu betul. Tapi harus diingat : Tidak
menggunakan alat-alat tersebut adalah tidak mengindahkan amanat rakyat.
Jadi haruslah diupayakan pengembangan penggunaannya secara maksimal.
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
