Jakarta, 20 November 2000
Kepada:
Yth. Redaksi DeTAK
Via Fax No. 7508322
Di �
JAKARTA
Dengan hormat,
Membaca berita Tabloid DeTAK No. 121 Tahun ke-3, 21-27 November 2000,
halaman 16 yang berjudul �Gara-gara PRD Dekat Tuan Presiden� yang
memberitakan �pecah�-nya PRD dengan keluarnya sebagian pengurus Komite
Pimpinan Pusat (KPP) PRD dan kemudian membentuk Perhimpunan Demokrat
Sosialis (PDS). Artikel tersebut, menurut saya telah memberikan (ataupun
menawarkan) kesimpulan kepada pembaca bahwa perpecahan di PRD adalah karena
PRD, atau lebih tepatnya Budiman Sudjatmiko dekat dengan Presiden Gus Dur.
Hal itu tersurat secara jelas dalam kalimat terakhir yang menutup
pemberitaan tersebut, �Yang pasti, orang bisa menyimpulkan bahwa PRD pecah
gara-gara Budiman dekat Gus Dur. Nah�.
Sebagai seorang yang bukan anggota PRD, tentu saya tidak berhak untuk
mengomentari perihal pemecatan yang dilakukan pada sebagian pengurus PRD
(dan yang kemudian membentuk PDS). Sebab, perihal tersebut tentu adalah
persoalan internal yang telah diatur mekanismenya dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga PRD.
Namun, sebagai seorang yang terjun dalam pergerakan, tentu cap yang
ditempelkan pada Budiman sebagai �dekat dengan Tuan Presiden�, harus menjadi
pertanyaan kritis. Apa parameternya untuk tiba pada kesimpulan tersebut?
Apakah karena Budiman (dan PRD) tidak mengkritik Gus Dur segalak mengkritik
Soeharto dan Habibie?
Seorang demokrat dan reformis sejati tentu berada pada posisi yang dilematis
dalam kondisi sosial-politik dewasa ini di Indonesia. Saya sendiri mengalami
posisi itu, dan saya kira Budiman dan kawan-kawan lainnya juga. Kondisi
dilematis itu berada pada tataran apakah dan bagaimanakah kritik yang harus
diberikan pada Gus Dur, tetapi tetap dapat menjamin proses demokrasi dapat
berlangsung dengan baik. Jatuhnya Gus Dur, bila pun itu terjadi, bukan
persoalan yang besar. Persoalan yang lebih penting lagi, entah dengan Gus
Dur ataupun tanpa Gus Dur, proses demokrasi itu harus tetap selamat dan
berjalan di bumi Indonesia ini.
Menuntut �hanya�Gus Dur mundur, bagi saya bukan persoalan besar dan penting.
Risikonya pun sangat kecil secara relatif bila dibandingkan ketika tuntutan
yang sama (kala itu) disuarakan untuk Soeharto. Nuansa �dobrakan�-nya pun
hampir tidak ada lagi. Yang lebih penting, bila memang tuntutan Gus Dur
mundur itu (dan kritik pada Gus Dur) dilontarkan, siapakah yang akan
mengambil advantage politik dari situasi yang ditimbulkannya kemudian. Ambil
contoh kritik Dr. Sjahrir pada Gus Dur tempo hari yang bermuara pada usulan
agar Gus Dur mengundurkan diri. Dapatkah kita membaca, bahwa suara dari Dr.
Sjahrir yang masih berintegritas sebagai seorang akademisi yang obyektif,
ternyata diikuti, disambut baik, bahkan diperpanas oleh orang-orang yang tak
jelas karakter politiknya dan sebagian besar merupakan elemen Orde Baru?
Dalam pemberitaan-pemberitaan selanjutnya, ternyata �igauan� Dr. Sjahrir itu
justru tenggelam oleh hiruk pikuknya elite-elite politik tanpa karakter dan
elemen Orde Baru yang senantiasa memakai isu apapun juga untuk merebut
kembali kekuasaan. Pendeknya, kita harus memperhitungkan siapakah yang akan
mendapat paling banyak advantage politik atas setiap sikap yang kita
keluarkan. Namun, hal itu bukan berarti Gus Dur menjadi lepas dari kritik.
Ia harus dikritik sekeras-kerasnya secara benar, demokratik dan dengan tetap
memegang teguh amanat penyelamatan demokrasi. Kiranya hal itu menjadi
penting untuk dipahami dalam kondisi sekarang ini. Saya memberanikan diri
untuk mengira bahwa Budiman Sudjatmiko pun ada pada pemahaman yang saya
uraikan diatas bila disimak ucapan-ucapannya terlebih pada Forum Rembug
Nasional di Bali yang bersama-sama kami ikuti.
Karena itu, penguatan rakyat menjadi hal yang jauh lebih penting lagi untuk
dilakukan dalam rangka menyelamatkan proses demokrasi. Elite-elite politik
boleh terpecah belah, tetapi rakyat tidak boleh dipecah belah. Semua elemen
demokrasi dan pembebasan harus kembali pada akar rumputnya yang sejati;
rakyat (!) ketimbang menjadi penonton dan penggembira dalam pertarungan
elite yang tak tahu berterimakasih pada rakyat.
Karena itu, bagi saya, berdirinya PDS hendaknya dipandang pula pada format
yang disebutkan diatas, yaitu: penguatan rakyat. Hal itu lebih penting dan
substansial ketimbang mem-blow up issu perpecahan di PRD. PDS harus disambut
sebagai lahirnya satu lagi elemen demokratik sosialis yang akan menguatkan
kembali gerakan pembebasan rakyat untuk demokrasi. Kini, ijinkanlah saya
untuk mengucapkan kepada kawan-kawan di PDS: �Mari, kembali pada jalan
pembebasan!�
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan dimuatnya surat ini,
diucapkan terimakasih.
Hormat Saya,
Martin Manurung
Aktivis Mahasiswa UI
Asisten Pengajar FEUI
>>>> 2.5 Mbps InternetShop >> InternetZone << Margonda Raya 340 <<<<
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
