--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 30 Juli 2001 14:00 UTC * MEGAWATI MULAI BERPIKIR SISTEMATIK DAN MENIRU CARA PEMERINTAHAN SOEHARTO Perlawatan luar negeri pertama Presiden Megawati adalah ke negara-negara ASEAN. Demikian dikemukakan oleh Bambang Kesowo, jurubicaranya. Dengan rencana ini, paling sedikit dalam kebijakan luar negerinya, kelihatan Mega berpikir secara sistematik, seperti di jaman Soeharto dulu. Menurut Indria Samego, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, cara ini tidak salah, tetapi Mega juga harus menunjukkan agenda pemerintah yang konkrit, sehingga rakyat tahu apa saja target yang akan dan telah dicapai pemerintah. Ikuti wawancara Indira Samego dengan Radio Nederland: Indria Samego [IS]: Ya, saya kira langkah konkret Presiden Megawati untuk mengembalikan posisi Indonesia di dalam kerja sama regional, karena selama ini tidak sistematis seperti jaman Soeharto dulu. Kalau kita ingin membangun dunia, kita harus membangun dulu rezim. Kalau memang Megawati mau pergi ke negara ASEAN dia berfikir di dalam kerangka yang paling mungkin dilakukan, adalah mendekati tetangga. Radio Nederland [RN]: Jadi menurut Bapak sekarang Ibu Mega berpikir secara sistematis. Tetapi apakah ia meniru caranya Pak Harto dulu? IS: Kalau meniru di dalam kerangka tahapan berfikir itu tidak ada salahnya. Sekarang Indonesia kan secara ekonomis belum bangkit. Jadi barangkali ada baiknya kalau sebelum minta bantuan kepada negara-negara di luar ASEAN, Megawati sounding dulu dengan tetangga-tetangganya. Sikap saya terhadap pemerintah, kita tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan di Indonesia ini dalam waktu yang singkat. Tetapi harus ada agenda yang jelas. Mana yang paling the most possible untuk bisa dicapai. Nah, untuk itu kan harus ada ukuran-ukuran dan agenda-agenda yang jelas. Saya meminta sekarang, karena Megawati sudah memimpin, dia harus menunjukkan komitmennya terhadap agenda-agenda konkret itu. Seratus hari pertama, tiga bulan pertama, enam bulan dan seterusnya. Jadi setahun itu sudah kelihatan mana yang sudah di-cover, mana yang belum. RN: Menurut berita terakhir Megawati akan mempertahankan struktur kabinet seperti struktur kabinetnya Wahid. Tetapi mungkin jumlah menteri dari 26 menjadi 35. Bagaimana ini? IS: Sebaiknya memang kabinet itu ramping, kalau kita bicara mengenai penghematan. Tetapi kalau ada alasan-alasan yang konkret yang bisa diterima untuk membiarkan kabinet itu agak gemuk, nanti harus ada akuntabilitas untuk itu. Struktur kabinet masa Wahid, misalnya ada menko-menko di situ, itu baik saja. Tetapi misalnya menteri muda urusan Indonesia Timur dan segala macam itu mungkin harus dilihat kembali, efisiensi-lah. RN: Ada juga desas-desus bahwa Megawati akan menghidupkan kembali Departemen Penerangan? IS: Iya, itu juga termasuk hal yang kontroversial, kalau mau disebut kontroversial. Tetapi kalau Departemen Penerangan yang akan dibentuk ini fungsinya sama dengan Departemen Penerangan di masa Orde Baru, jelas itu tidak selesai lagi mengatasi persoalan-persoalan kepegawaian yang ada sekarang. Secara politis mungkin bisa diterima. Jadi bagaimana pun juga Abdurrahman Wahid sudah membubarkan Departemen Penerangan. Dia bisa membubarkan Departemennya, tetapi manusianya kan tidak bubar. Ini sesuatu yang tidak memberikan image yang baik terhadap pemerintah. Saya kira upaya Megawati ini akan hanya untuk menghidupkan suatu institusi yang dulu ada, nggak tahu namanya, barangkali tidak Departemen Penerangan seperti dulu. Tetapi, apalah, yang pasti pemerintah masih harus bertanggung jawab terhadap sekian 100.000 orang yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas, yaitu Departemen Sosial, Departemen Penerangan dan dulu ada BP-7. RN: Kemungkinan besar Menteri Pertahanan akan kembali ke tangan militer setelah beberapa kali dipimpin oleh orang sipil. Apakah ini merupakan satu langkah maju atau mundur? IS: Ya, kalau kita mendefinisikan maju itu adalah sipilisasi, maka itu mundur kan. Tapi kalau maju dalam arti fungsional, saya akan melihat lain. Sipil militer itu tidak relevan. Yang penting asal anggota kabinet yaitu bertanggung jawab terhadap Presiden. Dan berarti dia dalam posisi sebagai sipil. Demikian, Indria Samego, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<- -> FREE email !! [EMAIL PROTECTED] ... http://www.kulitinta.com <-
