Pak Frans dan pak Zaki serta kawan2 Yth,
Silahkan simak berita di Harian Nasional Bisnis Indonesia, Kamis 1 Nov 07
sbb:
---------------------------------------
Teknologi Informasi :Kamis, 01/11/2007
Software bajakan di pemerintah 37%
JAKARTA: Berdasarkan survei yang dilakukan di 11 kota secara sampling
peranti lunak bajakan yang beredar di instansi pemerintah mencapai
sekitar 37%.
Engkos Koswara, staf ahli Menristek Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi, telah melakukan survei sample peranti lunak di instansi
pemerintah.
"Hasilnya belum dipublikasi dan baru di 11 kota sampling," ujarnya
kepada Bisnis tanpa merinci hasil survei itu.
Engkos berpendapat dengan survei yang bisa dipertanggungjawabkan
metodologinya itu bisa diperoleh gambaran tingkat pembajakan di
Indonesia tidak akan sebesar data yang diterbitkan Business Software
Alliance selama ini yang mencapai 85%. "Penetrasi komputer di
Indonesia saja baru sedikit, baru sekitar enam juta," katanya.
Dia menuturkan pihaknya akan mengadakan pertemuan Pusat Pendayagunaan
Open Source Software (POSS) dari 13 perguruan tinggi termasuk untuk
membahas hasil survei itu dan mengambil langkah evaluasi.
"Kami akan bahas program ke depan," kata dia sambil memaparkan
pihaknya siap meluncurkan IGOS Nusantara versi Fedora 8 pada Desember
melanjutkan versi Fedora 7 yang dirilis tahun lalu.
IGOS Nusantara merupakan pe-ranti lunak terbuka turunan Linux Fedora
Core 5 dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran Open
Office untuk pengelolaan dokumen teks, database, spreadsheet dan
presentasi. Aplikasi lainnya adalah Thunderbird untuk e-mail dan
aplikasi Gaim untuk chatting.
IGOS memiliki kelebihan, yaitu aplikasi legal tanpa dipungut biaya
lisensi yang dikemas dalam satu CD-ROM, menggunakan interaksi Bahasa
Indonesia dan instalasi yang mudah.
Sementara itu, menurut data yang dihimpun Bisnis, survei yang akan
secara resmi dipublikasikan awal November 2007 itu menghasilkan data
tingkat software bajakan di bawah 37%.
Survei itu dilakukan di instansi pemerintahan di 11 kota di Indonesia
yang dipilih sebagai sample. Secara ringkas, dari survei itu
diketahui, porsi software peranti lunak berlisensi korporat di
instansi pemerintah adalah 36%.
Sementara itu, software yang berlisensi individu mencapai sebesar 23%,
sedangkan sisanya adalah peranti lunak yang didapatkan dengan cara
lain, misalnya, berupa software sampel atau pengujian (trial) 4%.
Bahas koordinasi
Sementara itu, Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki)
bersama pemerintah akan membahas koordinasi untuk menumbuhkan
pengembang lokal. Aspiluki berencana bertemu dengan Depkominfo untuk
melakukan pembahasan terkait koordinasi dan kebijakan pemerintah.
Ketua Umum Aspiluki Djarot Subiantoro mengatakan pihaknya akan
mengundang pemerintah dalam diskusi panel Software Technology and
Developers Day 6 November untuk melakukan mendapat masukan dan koordinasi.
Aspiluki dan pemerintah menargetkan jumlah pengembang di Tanah Air
yang saat ini berjumlah 250 pengembang software pada 2010
diproyeksikan akan mencapai 10 kali lipat sehingga akan dapat menyerap
tenaga kerja lebih dari 300.000 sumber daya manusia lokal dari saat
ini 60.000 SDM.
Menurut Djarot, diperlukan keseimbangan untuk mencapai target itu di
antaranya dalam pengembangan SDM yang perlu merambah sisi pengguna dan
pelaku kebijakan jika tujuannya ingin menuju industri dan masyarakat
berbasis informasi. ([EMAIL PROTECTED])
Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia
© Copyright 2001 Bisnis Indonesia. All rights reserved.
Frans Thamura writes:
mengenai data asing, sepertinya kita gak bisa lawan
wong indonesia diluar dianggap sebagai negara yang growing tetap data
statistikanya gak ada
jadi data yang ada dianggap lebih valid
-- -----------------------------------------------------
--
Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED]
Arsip dan info: http://linux.or.id/milis
