Potret Kesadaran Hukum Penyelenggara Negara
Oleh: Tony, SH, SpN, M.Kn. Akhir-akhir ini mun cul hot-issue di berbagai kota besar di tanah air, yaitu sebuah problema yang bersinggungan dengan nilai keluhuran agama khususnya agama Buddha, dimana dengan munculnya sebuah tempat santai yang mempergunakan logo Buddha Bar, sebuah merek dagang franchise /waralaba yang berasal dari negara Perancis, negara yang dalam kehidupan masyarakatnya menganut sistim liberal. Didirikan pada tahun 1996 oleh Raymond Vison, didalam Buddha Bar di kota Paris itu menyediakan menu makanan bergaya modern, menyajikan minuman ringan, cocktail, anggur, sampai minuman keras berakohol dengan suasana yang romantis, dalam ruangan yang dihiasi dengan berbagai bentuk simbol, ornament dan rupang Sang Buddha sambil diiringi musik-musik klasik yang bernuasa agama Buddha dan dilengkapi fasilitas karaoke-room yang mewah. (silahkan berakses ke situs hhtp://www.buddha bar.co.id) Inilah sebuah kemasan tempat hiburan dengan merek Buddha Bar yang cukup inovatif untuk ukuran negara Barat yang kapitalis, yang hak franchise-nya ditolak kehadirannya oleh negara Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan lainnya, walaupun negara-negara tersebut belum mengenal ideologi Pancasila. Tetapi malah diklaim pemiliknya bahwa di Indonesia (yang berazaskan Pancasila) adalah negara pertama dan satu-satunya di wilayah Asia yang mendirikan tempat hiburan Buddha Bar. Sebuah brand yang menurut para umat Buddha di Indonesia telah menodai nilai-nilai luhur agama Buddha. Lantas siapa yang yang bertanggung jawab dalam persoalan ini ? Perizinan Kita mencoba menusuri dulu suatu proses permohonan perizinan pada instansi yang terkait, yaitu Dinas Parawisata setempat. Menurut Wakil Gubenur DKI Jakarta, bahwa pihak pengusaha telah mendapat rekomendasi dari Pihak Forum Komunikasi Buddha Indonesia; DPP Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia dan DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia, untuk pemakaian label Buddha Bar. Anehnya kenapa tidak dilibatkan pengurus WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), wadah resmi perwakilan umat Buddha yang diakui oleh pemerintah. Inilah keteledoran pihak penerbit izin, tidak memahami kompetensi dan fungsi organisasi secara comprehensive, kurang sensitive atau kurang peka (mati rasa). Hak Merek Menurut Didik Taryadi, Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Merek Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Hak Merek Buddha Bar sudah terdaftar dengan nomor IDM000189681 di kelas 43 untuk jenis restoran, pada tanggal 18 Juli 2007, prosesnya selama setahun. Jadi mengenai merek tidak ada masalah. (beritajakarta.com; 12-03-2009 22:50). Wah ! ini lebih runyam lagi, merek Buddha Bar jelas melanggar pasal 5 Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001 yang bunyi antara lain : Yang tidak dapat didaftarkan sebagai merk adalah : -Pasal 5 (a) : Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum, dengan penjelasannya adalah merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau agama dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. -Pasal 5 (c) : tanda-tanda yang menjadi milik umum ,dengan penjelasannya adalah tanda tersebut bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Dengan demikian jelas-jelas kata Buddha tersebut sudah menjadi milik umum bahkan milik dunia, dan peng gunaan merek Buddha Bar jelas menimbulkan keresahan sosial, melanggar norma kesopanan dan bertentangan dengan moralitas dan akidah agama. Apakah ada kemungkinan pejabat Kasubdir Pelayanan Hukum Direktorat merek HaKI belum pernah membaca pasal ini ? Peristiwa Pidana Semenjak berdirinya Buddha Bar di jalan Teuku Umar no.1, Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 28 Nopember 2008, maka pengusaha tersebut sudah terancam pasal 156 (a) KUHP yaitu tentang peghinaan/penistaan terhadap agama dengan ancaman hukum 5 tahun, dan birokrat yang mengeluarkan izin tersebut diancam pasal 55 (1) dan 56 (1) KUHPidana tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum. “Jika ada yang melapor, akan kami periksa”, demikian janji Kapolres Jakarta Pusat Kombes Ike Edwin disela-sela unjuk rasa para umat Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) di depan restoran Buddha Bar. Mudah-mudahan pernyataan tersebut tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga membawa konsistensi. Sedangkan di pihak lain yaitu Forum Anti Buddha Bar sudah melaporkan persoalan ini kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 9 Maret 2009, namun sampai saat ini nampaknya pihak penegak hukum masih pikir-pikir. Kaedah Agama Ada sementara pihak yang berdalih bahwa, banyak merek dagang/jasa juga mempergunakan symbol Buddha, misalnya : Buddha Haha Restoran. Bali Buddha Restoran, Buddha Maitreya Restoran, Buddha Silk & Artshop. Ini memang benar, tetapi semua rumah makan tersebut hanya menyediakan makan vegetarian (bebas dari unsur makhluk hidup). Sedang di Buddha Bar menyediakan minuman yang bersifat mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Buddha yang menganjurkan untuk menghindari 5 jenis usaha perdagangan (Anguttara Nikaya III,153), yaitu berdagang : 1. Senjata; 2. Makhluk hidup; 3.Daging (yang berasal dari makhluk hidup); 4. Minuman yang memabukkan dan menimbulkan kecanduan; 5.Racun. Berdasarkan ulasan singkat ini, kita mencoba menuju kepada satu titik kesimpulan dengan menarik saran-saran: -Pemilik Buddha Bar agar segera dengan kesadaran sendirinya dapat mengganti merek usaha tersebut. - Apabila penggantian merek tersebut disebabkan dengan perasaan “ hormat”, maka segala assesoris didalam ruangan tempat usaha tersebut yang berkaitan dengan agama Buddha juga (symbol, rupang, music ,pernak-pernik Buddhism) agar disimpan atau diletakan di tempat yang sepantasnya. Ia yang menghormati mereka yang patut dihormati, yakni para Buddha atau siswa-siswaNya yang telah mengatasi rintangan-rintangan; akan bebas dari kesedihan dan ratap tangis. Ia yang menghormati orang-orang suci yang telah menemukan kedamaian dan telah bebas dari ketakutan; maka jasa perbuatannya tak dapat diukur dengan ukuran apapun.(Dhammapada XIV,17-18). (email: [email protected])This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it [Non-text portions of this message have been removed]
