Selamat bro.....smoga perkeretaapian di Sumbar bisa semakin maju dan jalur-jalurnya hidup semua.....sehingga tidak ada jalur mati....agar aset PT KA tidak hilang dan bisa connect dengan Sumsel dan Sumut.....Amin.. Yan Surabaya
--- On Tue, 9/16/08, Yulnofrins Napilus <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Yulnofrins Napilus <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [Pecinta Keretapi] Jalur Rel KA Banyak Hilang di Sumbar To: "Komunitas Kereta Api" <[EMAIL PROTECTED]>, "MPKAS" <[email protected]> Date: Tuesday, September 16, 2008, 1:33 AM All, Sbg dampak bantuan 5 unit Kereta baru dan Peresmian KA di Sumbar Sabtu lalu. Semoga situasi ini bergulir terus dan KA di Sumbar bisa berkibar lagi. Mohon dukungan rekan2 utk itu. Jalan raya di Sumbar juga sulit dikembangkan begitu saja. Apalagi untuk angkutan kelas berat, selalu membuat macet dan merusak jalan raya. Belum lagi rawan kecelakaan. Krn kontur jalan raya di Sumbar sangat tidak rata melalui dan memotong bukit-bukit dan lembah. Resiko tinggi utk angkutan truk kelas berat tsb. Thanks. Salam, Nofrins http://www.padangek spres.co. id/content/ view/18336/ 1/ HEADLINE NEWS Selasa, 16 September 2008 Jalur Rel KA Banyak Hilang Rute Padangpanjang- Bukittinggi- Payakumbuh Bermain di Rel : Sejumlah anak-anak duduk bermain di atas rel KA, kawasan stasiun Simpang Haru Padang. Terhadap hal ini, dibutuhkan pengawasan dari petugas Divre KA Sumbar beserta aparat terkait demi keselamatan warga dari ancaman kecelakaan KA yang melintas sewaktu-waktu. Padang, Padek -- Rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Padangpanjang - Bukittinggi - Payakumbuh diperkirakan akan memakan biaya puluhan miliaran. Sebab, di sepanjang jalur rel kereta api yang sudah tertutup oleh bangunan yang sebagian besar merupakan bangunan liar. Selain juga banyak bantalan-bantalan kereta yang sudah hilang dan lapuk yang tidak memungkinkan digunakan lagi. Humas PT KA Divre II Sumbar Romeyo mengungkapkan hal itu kepada Padang Ekspres, kemarin. Menurut Romeyo, hanya sebagian kecil yang memiliki izin bangunan yang berdiri enam meter dari kiri dan kanan rel kereta api. Jika melebihi ketentuan tersebut, menurut Romeyo, PT KA Divre Sumbar tidak akan memberikan izin. “Jalur rel kereta api Padangpanjang- Bukittinggi- Payakumbuh sudah banyak yang hilang karena sudah ada bangunan perumahan dan rel yang sudah tertutup karena ada jalan yang sudah dicor,” kata Romeyo lagi. Dikatakan Romeyo untuk mengaktifkan jalur tersebut, membutuhkan rel baru yang sudah tertutup dan mengganti bantalan yang sudah lapuk karena sudah lama tidak dilakukan perawatan. Begitu juga dengan kondisi jembatan yang melintas di sepanjang jalur tersebut. Terdapat lebih kurang 8 jembatan yang perlu pemeriksaan ulang. Walaupun kondisi jembatan tersebut masih layak, namun karena tidak pernah dilakukan perawatan maka banyak yang kondisinya tidak stabil. “Divre II sudah menyiapkan tim untuk penertiban rumah-rumah yang berada di sepanjang rel kereta api. Tim ini masih difokuskan di Padang. Namun tim ini juga akan nantinya akan melakukan penertiban untuk kawasan Padangpanjang- Bukittinggi- Payakumbuh,” tambah Romeyo. Selain bangunan liar, yang menjadi kendala PT Divre II Sumbar, banyaknya pintu perlintasan liar. Sekitar 200 perlintasan liar ditemukan di Sumbar. Perlintasan liar ini banyak ditemukan dari lintasan Stasiun Padang-Stasiun Duku. Seharusnya pintu perlintasan ini hanya dibolehkan setiap 400 meter jalur kereta api. Namun kenyataannya kata Romeyo pelintasan liar ditemukan setiap 40 meter. Biasanya di setiap ada perlintasan resmi akan dipasang pintu palang penghambat. “Kita khawatir kalau jalan perlintasan liar yang melalui rel kereta api ini dibiarkan maka risiko kecelakaannya sangat tinggi. Masyarakat sekitar perlintasan juga khawatir karena tabrakan bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Saat kereta melintasi tiba-tiba pengendara atau masyarakat yang tidak melihat kereta api juga melintasi, akhirnya terjadilah tabrakan,” kata Romeo lagi. Dalam UU No 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian sebagai penganti UU nomor 13 tahun 1992 pasal 200, kata Romeo sudah dijelaskan jika pemilik prasarana perkeretaapian memberikan izin pembangunan jalan dan prasarana lainnya yang memerlukan persambungan dan/atau persinggungan dengan jalur KA yang tidak memenuhi ketentuan, dikenakan pidana 4 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. (afrianingsih P )
